Samarinda – Asa pendidikan tanpa beban kini mewujud nyata di Kalimantan Timur. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi meluncurkan program Gratispol pada Senin (21/4/2025), sebuah langkah strategis dalam mengakselerasi kualitas hidup masyarakat melalui akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik yang digratiskan.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyambut baik inisiatif ini. Ia menyebut peluncuran Gratispol sebagai sinyal kuat kesiapan pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan dasar rakyat. “Walaupun sempat ada kebingungan saat masa transisi mendefinisikan program ini, kini semuanya sudah jelas. Tapi kita juga harus memahami bahwa ini adalah bagian dari belanja daerah yang perlu dikawal,” kata Firnadi saat ditemui di Gedung DPRD Kaltim, Selasa (22/4/2025).
Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji menjelaskan bahwa Gratispol merupakan bagian dari visi besar Pemprov untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif, sejalan dengan arah pembangunan nasional.
“Program ini adalah bentuk nyata komitmen kami untuk membangun manusia Kaltim yang siap bersaing di level nasional dan global,” ujar Seno di ruang kerjanya, Selasa (22/4/2025).
Pendidikan menjadi tulang punggung program ini. Pemprov Kaltim menjalin kemitraan dengan 53 perguruan tinggi di wilayah tersebut, memberikan fasilitas pendidikan gratis mulai jenjang SMA dan SMK, hingga kuliah di universitas negeri dan swasta. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp750 miliar dari APBD 2025, dan menaikkannya menjadi Rp2,1 triliun untuk tahun 2026.
“Untuk mahasiswa baru, biaya semester pertama sudah ditanggung. Semester berikutnya akan dilanjutkan melalui anggaran perubahan tahun ini,” jelas Seno.
Gratispol juga menyediakan beasiswa penuh untuk jenjang D3 hingga S3, termasuk bagi mahasiswa yang kuliah di luar Kaltim. Namun, penerima diwajibkan memenuhi syarat khusus seperti memiliki surat keterangan tidak mampu dan IPK minimal 3,6.
Dengan peluncuran Gratispol, Kalimantan Timur mengambil langkah berani untuk memutus rantai keterbatasan akses pendidikan dan layanan dasar. Program ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi dan memperpanjang rata-rata lama sekolah masyarakat Kaltim di tahun-tahun mendatang.
