Sangatta – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mempercepat pelaksanaan lima program unggulan pemerintah daerah di bidang kesehatan. Program tersebut menjadi bagian dari 50 program prioritas Bupati Kutai Timur dan diarahkan untuk memperluas sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan hingga ke wilayah pelosok.
Kepala Dinkes Kutim, dr Yuwana Sri Kurniawati, mengatakan lima program tersebut menjadi perhatian utama jajarannya di samping berbagai program rutin yang tetap dilaksanakan sesuai kebijakan Kementerian Kesehatan.
Menurut Yuwana, salah satu program yang menjadi fokus adalah peningkatan kesejahteraan dan kompetensi tenaga kesehatan. Pemerintah daerah tidak hanya memberikan dukungan kepada tenaga kesehatan, tetapi juga mendorong peningkatan kemampuan melalui bimbingan teknis dan berbagai pelatihan.
Langkah tersebut dinilai penting agar tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas maupun rumah sakit mampu memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.
Program berikutnya menyangkut pembangunan serta peningkatan sarana dan prasarana kesehatan. Penguatan fasilitas kesehatan diharapkan dapat mendukung pelayanan yang lebih optimal, khususnya bagi masyarakat yang berada jauh dari pusat perkotaan.
Sementara itu, percepatan penanganan stunting menjadi salah satu agenda utama Dinkes Kutim. Upaya yang dilakukan antara lain melalui pemberian makanan bergizi, susu gratis kepada kelompok sasaran, serta pelaksanaan program Pentas Kutim atau Pemantauan Pelayanan Terpadu dan Serentak untuk Tuntaskan Stunting di Kutai Timur.
Yuwana menegaskan bahwa persoalan stunting tidak dapat ditangani hanya dari aspek pemenuhan gizi. Pola pengasuhan anak, sanitasi, kebersihan lingkungan hingga perilaku hidup sehat juga ikut menentukan kondisi tumbuh kembang anak.
Karena itu, penanganan stunting dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan perangkat daerah dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah menargetkan angka stunting di Kutai Timur dapat ditekan hingga 14 persen.
Selain penanganan stunting, Pemkab Kutim juga memastikan masyarakat tetap memperoleh perlindungan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional dengan skema Universal Health Coverage (UHC).
Dinkes memastikan masyarakat Kutai Timur telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Pemerintah kabupaten juga mengambil alih pembiayaan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang sebelumnya menjadi tanggungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Kebijakan tersebut dilakukan agar masyarakat tidak kehilangan akses terhadap jaminan pelayanan kesehatan akibat perubahan skema pembiayaan.
Program unggulan lainnya adalah pengembangan layanan dokter keliling melalui Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB). Program ini difokuskan untuk menjangkau masyarakat yang berada di desa serta kecamatan dengan akses pelayanan kesehatan yang terbatas.
Melalui PKB, dokter spesialis akan dibawa secara bergantian ke sejumlah kecamatan. Jenis dokter spesialis yang diturunkan disesuaikan dengan kebutuhan dan penyakit yang paling banyak ditemukan di masing-masing wilayah.
Dalam waktu dekat, pelayanan tersebut direncanakan menyasar Kecamatan Batu Ampar. Selanjutnya, kegiatan serupa akan dilaksanakan di Karangan, Sandaran, Busang, Teluk Lingga hingga Teluk Pandan.
Selain menjalankan program melalui pemerintah daerah, Dinkes Kutim juga menggandeng organisasi profesi dokter dalam kegiatan bakti sosial kesehatan.
Kerja sama juga dilakukan bersama Doctor Share melalui program rumah sakit kapal yang direncanakan memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah Muara Bengkal dan Muara Ancalong.
Pelaksanaan rumah sakit kapal sebelumnya sempat tertunda akibat kondisi air sungai yang surut sehingga kapal tidak dapat merapat ke lokasi pelayanan.
Dinkes Kutim berharap kondisi tersebut segera membaik sehingga pelayanan kesehatan menggunakan rumah sakit kapal dapat direalisasikan dan menjangkau masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan.
Dengan pelaksanaan lima program unggulan tersebut, Dinkes Kutim menargetkan pelayanan kesehatan semakin merata, mulai dari peningkatan kualitas tenaga medis, penguatan fasilitas kesehatan, percepatan penurunan stunting, perlindungan BPJS Kesehatan hingga menghadirkan tenaga dokter langsung ke wilayah terpencil.
