Kukar – “Naik kelas” menjadi gambaran yang disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur Firnadi Ikhsan terhadap Festival Erau Adat Kutai 2026. Masuknya pesta adat masyarakat Kutai tersebut dalam Kharisma Event Nusantara (KEN) dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat Erau sebagai warisan budaya sekaligus agenda berskala nasional yang mampu memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat….
Samarinda – Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan, menyoroti kondisi sejumlah infrastruktur berstatus kewenangan pemerintah pusat di Kaltim. Ia menilai besarnya kontribusi ekonomi daerah belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kualitas jalan, jembatan, dan manfaat fiskal yang kembali dirasakan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Agusriansyah di ruang Fraksi PKS Kaltim, Senin (7/9/2026). Ia mengangkat persoalan…
Kukar – Kibaran Merah Putih dan lantunan shalawat menjadi dua denyut yang mewarnai kehidupan masyarakat Kutai Kartanegara pada Agustus 2026. Di tengah persiapan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia serta kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Rumah Aspirasi Firnadi Ikhsan, S.Pi. ikut membersamai warga melalui dukungan terhadap kegiatan sosial, kepemudaan, olahraga, hingga keagamaan. Sejumlah panitia dari berbagai…
Samarinda – Demokrasi diibaratkan seperti jembatan yang kokoh bila ditopang bersama. Semangat itu tampak dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-4 yang digelar anggota DPRD Kalimantan Timur, Prof Jahidin, di Jalan Gerilya RT 101, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Minggu (10/5/2026). Kegiatan ini menjadi ruang edukasi politik sekaligus sarana mempererat komunikasi antara masyarakat dan wakil…
Kutim – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hj. Sulasih menggelar Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-4 DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Sangatta Utara, Jumat (8/5/2026). Forum tersebut mengangkat tema Tata Ruang Berkelanjutan untuk Masa Depan Pembangunan Daerah sebagai bentuk edukasi publik mengenai pentingnya perencanaan wilayah yang terukur dan berorientasi jangka panjang. Turut hadir sebagai narasumber Dr….
Samarinda – Demokrasi ibarat api yang harus terus dijaga agar tetap menyala, demikian suasana yang tercermin dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-3 yang digelar di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang. Forum ini menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dan masyarakat dalam memperkuat pemahaman politik yang inklusif. Kegiatan yang berlangsung pada Jumat (10/4/2026) ini diinisiasi…
Samarinda – “Demokrasi bukan hanya soal memilih, tapi juga memahami.” Pernyataan itu mengawali kegiatan ke-11 bertajuk Penguatan Demokrasi Daerah yang digelar oleh anggota DPRD Kalimantan Timur, Prof. Jahidin, pada Jumat (28/11/2025) di Jl. Elang, Samarinda. Tema kali ini mengangkat isu krusial tentang “Hak dan Kewajiban Masyarakat Sipil”, menyasar pemahaman warga tentang posisi mereka dalam sistem…
Samarinda – Rencana pembentukan regulasi pendidikan baru di Kalimantan Timur memasuki tahap strategis. DPRD Kalimantan Timur melalui Panitia Khusus (Pansus) tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Pendidikan dengan pendekatan inklusif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Forum pembahasan yang berlangsung pada Rabu (21/8/2025) ini menghadirkan beragam masukan dari guru, kepala sekolah, akademisi, hingga praktisi pendidikan….
Sangkulirang – Suasana penuh semangat terasa di Desa Benua Baru, Kecamatan Sangkulirang, ketika Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Agusriansyah Ridwan, S.IP., M.Si, melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) ke-8, Minggu (10/8/2025). Agenda ini membahas Perda Kaltim Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, yang menjadi landasan memperkuat karakter generasi penerus. Acara…
Samarinda – “Kami serahkan pada proses hukum,” ujar Ketua Badan Kehormatan DPRD Kalimantan Timur, Subandi, menanggapi penahanan anggota DPRD Kaltim berinisial KMR terkait dugaan korupsi proyek fiktif di lingkungan PT Telkom. Pernyataan itu mencerminkan sikap kehati-hatian BK dalam menyikapi kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Subandi menyatakan bahwa kewenangan BK terbatas pada penindakan pelanggaran…
