Kukar – Sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat menjadi salah satu kunci dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menaruh harapan besar kepada Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Kukar agar mampu mengambil peran sebagai mitra strategis sekaligus memberikan pengawasan konstruktif terhadap jalannya pembangunan.
Harapan tersebut disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Kukar, Ahmad Taufik Hidayat, ketika menghadiri pelantikan Pengurus IKA PMII Kukar periode 2026–2031 di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Rabu (21/10/2026). Kegiatan bertema “Berakar di Gerakan, Berdaya Membangun Daerah” itu menjadi momentum memperkuat komitmen alumni PMII dalam mendukung kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Taufik menyampaikan bahwa keberadaan alumni PMII yang memiliki pengalaman organisasi serta latar belakang profesi beragam merupakan potensi besar bagi pembangunan Kutai Kartanegara. Menurutnya, kemampuan dan pengalaman tersebut dapat dimanfaatkan untuk memberikan gagasan, pertimbangan, hingga solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah.
Ia menegaskan, kemitraan antara Pemkab Kukar dan IKA PMII diharapkan tidak berhenti pada dukungan terhadap program pemerintah. Lebih dari itu, organisasi alumni tersebut perlu terlibat aktif dalam memberikan pandangan serta masukan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan publik.
“Harapan kita, pengurus yang sudah dilantik ini dapat menjalankan amanah dan bermitra dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk membangun Kukar secara berkelanjutan serta mewujudkan masyarakat yang adil dan merata kesejahteraannya,” ujarnya.
Selain mendorong kerja sama, Taufik juga mengingatkan pentingnya mempertahankan tradisi kritis yang selama ini melekat pada kader PMII. Ia berharap karakter tersebut tetap terjaga meskipun para kader telah menyelesaikan masa pengabdian sebagai mahasiswa dan bergabung dalam organisasi alumni.
Menurutnya, sikap kritis merupakan bagian penting dari kontrol sosial yang dibutuhkan pemerintah untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Kritik yang disampaikan secara objektif dan disertai alternatif penyelesaian dinilai dapat membantu pemerintah mengevaluasi berbagai kebijakan.
“Jangan sampai sikap kritis tersebut hilang. Kritik harus tetap disampaikan secara konstruktif, disertai saran dan masukan yang memang sangat diperlukan oleh pemerintah daerah,” tegasnya.
Taufik menambahkan, keterlibatan organisasi kemasyarakatan dalam proses pembangunan mencerminkan pentingnya partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui komunikasi yang terbuka, pemerintah dapat memperoleh berbagai perspektif untuk memperbaiki kualitas pelayanan maupun efektivitas program pembangunan.
Sementara itu, Ketua IKA PMII Kukar periode 2026–2031, Al Hifni A., menegaskan kesiapan organisasinya untuk membangun kemitraan produktif dengan pemerintah daerah tanpa meninggalkan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pembangunan.
Al Hifni mengungkapkan bahwa tantangan fiskal daerah menjadi salah satu persoalan yang membutuhkan perhatian bersama. Kondisi tersebut menuntut hadirnya berbagai pemikiran alternatif agar program pembangunan tetap dapat berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia menjelaskan, sebelum pelantikan kepengurusan, IKA PMII Kukar telah melakukan sejumlah langkah dan menyusun perencanaan berkaitan dengan kondisi daerah. Upaya tersebut diarahkan untuk menghadirkan gagasan yang dapat membantu pemerintah menghadapi keterbatasan fiskal maupun hambatan pelaksanaan pembangunan.
“Kita akan terus kritis memantau proses pembangunan di Kutai Kartanegara agar pembangunan itu bisa termanfaatkan dengan baik dan dirasakan dengan baik oleh masyarakat Kutai Kartanegara,” kata dia.
Lebih lanjut, Al Hifni menilai jaringan alumni PMII yang tersebar di berbagai sektor memiliki kapasitas untuk memberikan kontribusi nyata. Keberagaman keahlian dan pengalaman para alumni diharapkan dapat dihimpun menjadi kekuatan bersama dalam merumuskan pemikiran yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
IKA PMII Kukar juga berkomitmen mendukung berbagai program prioritas pemerintah kabupaten, termasuk Kukar Idaman Terbaik. Dukungan tersebut akan diwujudkan melalui kolaborasi dan penyampaian masukan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
Meski demikian, Al Hifni memastikan dukungan terhadap pemerintah tidak akan menghilangkan independensi organisasi dalam menyampaikan kritik. Baginya, kritik harus menjadi sarana menghadirkan perubahan positif, bukan sekadar menunjukkan kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan.
“Kita sebagai organisasi kemahasiswaan yang sudah menjadi alumni, tentunya di samping kita kritis, bentuknya transformatif. Artinya, kritis yang mentransformasi kebaikan, memberikan solusi terhadap hambatan, terhadap ketidaklancaran,” tutupnya.
Pelantikan kepengurusan IKA PMII Kukar periode 2026–2031 diharapkan menjadi awal penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan kalangan alumni aktivis mahasiswa. Melalui kemitraan yang terbuka, kritis, dan berorientasi pada solusi, IKA PMII diharapkan mampu berkontribusi dalam mengawal pembangunan Kutai Kartanegara agar semakin efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. (Adv/Kukar/Diskominfo/Ndy).
