Ads
Ads

Pemkab Kukar Gandeng Kejaksaan Tangani 1.200 Anak yang Belum Memiliki Kepastian Status Perwalian

Kukar – Persoalan administrasi kependudukan masih menjadi tantangan bagi ribuan anak di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Sekitar 1.200 anak tercatat belum memiliki kejelasan status perwalian, kondisi yang berpotensi menghambat pemenuhan hak mereka terhadap berbagai pelayanan dasar. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar kini menyiapkan langkah penyelesaian melalui kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar agar anak-anak tersebut memperoleh kepastian hukum dan administrasi kependudukan.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengungkapkan bahwa penanganan persoalan tersebut merupakan tindak lanjut kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim. Melalui sinergi tersebut, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum berupaya menyelesaikan persoalan status perwalian yang selama ini menjadi salah satu kendala bagi anak-anak dalam memperoleh dokumen kependudukan secara lengkap.

Aulia menjelaskan, kejelasan status perwalian memiliki peran penting dalam menjamin terpenuhinya hak anak, terutama berkaitan dengan akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, serta berbagai program perlindungan sosial yang disediakan pemerintah.

Menurutnya, persoalan administrasi tidak boleh menjadi penghalang bagi anak-anak untuk memperoleh pelayanan yang seharusnya menjadi hak mereka. Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen mencari mekanisme penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan hukum.

“Ini menjadi perhatian kita karena ada hak-hak anak yang harus dipastikan terpenuhi. Jangan sampai persoalan administrasi kependudukan justru membuat mereka kesulitan mendapatkan pelayanan yang menjadi haknya,” ujarnya saat ditemui di Loa Kulu, Selasa (17/11/2026).

Pernyataan tersebut menegaskan perhatian Pemkab Kukar terhadap perlindungan hak anak, khususnya mereka yang belum memiliki kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab secara hukum dalam pengurusan administrasi kependudukan.

Untuk menangani persoalan tersebut, Pemkab Kukar akan memulai proses dengan menyiapkan basis data anak-anak yang membutuhkan penetapan perwalian. Pendataan ini menjadi tahapan penting untuk memastikan setiap kasus dapat ditangani berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing anak.

Setelah data dihimpun, Kejari Kukar akan memberikan pendampingan hukum dalam proses penyelesaian status perwalian. Keterlibatan kejaksaan diharapkan dapat membantu memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses penanganan selanjutnya dilakukan melalui pengajuan permohonan penetapan perwalian ke Pengadilan Agama. Tahapan tersebut diperlukan untuk memperoleh keputusan hukum mengenai pihak yang secara resmi ditetapkan sebagai wali anak.

Dengan adanya penetapan pengadilan, anak-anak yang sebelumnya mengalami kendala administrasi diharapkan dapat melanjutkan pengurusan dokumen kependudukan, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK), melalui wali yang telah ditetapkan secara sah.

Aulia menilai mekanisme tersebut menjadi salah satu langkah penting untuk memberikan kepastian terhadap status administrasi anak sekaligus memperjelas tanggung jawab perwalian.

“Melalui kerja sama ini, pemerintah daerah menyiapkan data dan Kejaksaan memberikan pendampingan hukum. Selanjutnya, prosesnya kita ajukan melalui persidangan sampai mendapatkan penetapan dari pengadilan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Aulia menegaskan bahwa angka sekitar 1.200 anak yang saat ini tercatat belum memiliki kepastian perwalian masih merupakan data sementara. Jumlah tersebut perlu diperiksa kembali untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Sebagai tindak lanjut, Pemkab Kukar berencana melaksanakan verifikasi faktual dengan melibatkan pengurus Rukun Tetangga (RT) di masing-masing wilayah.

Keterlibatan pengurus RT dinilai penting karena mereka memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat dan mengetahui kondisi sosial serta administrasi kependudukan warga di lingkungan masing-masing.

Melalui proses verifikasi tersebut, pemerintah daerah akan memastikan apakah seluruh anak yang masuk dalam pendataan benar-benar belum memiliki status perwalian atau menghadapi persoalan lain dalam pengurusan dokumen kependudukan.

Langkah ini juga diperlukan agar penanganan yang dilakukan pemerintah lebih tepat sasaran dan dapat disesuaikan dengan kondisi setiap anak.

Selain memastikan keakuratan jumlah, pemeriksaan lapangan diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai kebutuhan administrasi dan proses hukum yang harus ditempuh.

Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menentukan langkah lanjutan berdasarkan hasil pendataan yang telah diverifikasi.

“Kita coba verifikasi faktual ke lapangan dengan melibatkan teman-teman RT untuk memastikan apakah benar sebanyak itu anak-anak kita yang belum mendapatkan status perwalian atau belum memiliki orang tua yang menjadi tempat mereka menginduk untuk mendapatkan Nomor Induk Kependudukan,” tutupnya.

Penanganan status perwalian anak menjadi bagian penting dari upaya memperkuat perlindungan hak anak di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kepastian administrasi kependudukan tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan dokumen, tetapi juga berpengaruh terhadap kemudahan anak dalam mengakses berbagai pelayanan publik.

Melalui kerja sama antara Pemkab Kukar dan Kejari Kukar, penyelesaian persoalan tersebut diharapkan dapat berlangsung secara terarah, mulai dari pendataan, pendampingan hukum, hingga proses penetapan perwalian melalui pengadilan.

Pemkab Kukar berharap langkah tersebut mampu memberikan kepastian hukum bagi anak-anak yang membutuhkan, sekaligus memastikan mereka tidak kehilangan kesempatan memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial akibat persoalan administrasi kependudukan. (Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *