Sangatta – Di tengah gempuran keterbatasan anggaran akibat turunnya Dana Transfer Umum (DTU) dari pemerintah pusat, Pemkab Kutai Timur (Kutim) memilih tetap melaju. Alih-alih memotong target, daerah ini justru tetap berkomitmen mengeksekusi 50 Program Unggulan yang jadi tulang punggung pembangunan daerah lima tahun ke depan.
Plt Sekretaris Bappeda Kutim, M. Syaiful, mengungkapkan bahwa meski APBD 2026 hanya sekitar Rp4,8 triliun—terjun bebas dari sebelumnya Rp9,2 triliun—pemerintah tidak ingin ambil langkah mundur dalam merealisasikan program-program prioritas tersebut.
“Kalau mau ideal, tentu semua program bisa dijalankan penuh sejak awal. Tapi dengan kondisi transfer pusat yang turun hampir 50 persen, kita harus melakukan penyesuaian bertahap,” ujar Syaiful saat ditemui di Ruang Kerjanya, Rabu (19/11/2025).
Ia menjelaskan, program tetap akan dijalankan namun pelaksanaannya disesuaikan dari segi waktu dan skala. Hal ini dilakukan agar capaian visi-misi kepala daerah tetap berjalan di jalur yang tepat meski dalam kondisi fiskal yang terbatas.
“Program tetap berjalan. Mungkin waktunya saja yang bergeser, karena kita juga harus melihat potensi dan prioritas. Ketika nanti ada ruang fiskal yang memungkinkan, bisa saja 50 program itu dijalankan serentak,” sambungnya.
Menurut Syaiful, kondisi ini sekaligus menjadi momentum untuk menyegarkan arah pembangunan daerah. Pemerintah akan memfokuskan belanja daerah pada sektor yang punya dampak langsung ke masyarakat.
“Mungkin ini saatnya kita merefresh dan mengarahkan anggaran ke sektor-sektor yang benar-benar berdampak langsung. Ini bagian dari proses penyesuaian di awal kepemimpinan,” ucapnya.
Program-program ini terangkum dalam tiga pilar besar: Kutim Hebat, Desa Hebat, dan Kota Hebat. Isi programnya beragam, dari bantuan Rp250 juta per RT, 1.000 unit rumah layak huni, beasiswa hafidz/hafidzah, sampai kendaraan operasional RT dan desa. Tak hanya itu, ada pula asuransi pertanian, pembukaan 100.000 hektare lahan, internet gratis di sekolah, hingga layanan Dukcapil mandiri di desa.
“Kami ingin pembangunan ini benar-benar dirasakan masyarakat, tidak sekadar infrastruktur besar, tapi juga layanan dasar yang menyentuh kebutuhan sehari-hari,” kata Syaiful.
Pendekatan bertahap bukan berarti program ini kehilangan bobotnya. Justru, cara ini memungkinkan evaluasi dan penyempurnaan berjalan lebih matang agar tidak hanya menjadi program formalitas di atas kertas.
Syaiful menambahkan, selain efisiensi anggaran, Bappedda Kutim juga sedang menyiapkan strategi untuk mendorong PAD dan menjalin kemitraan dengan swasta melalui skema pembiayaan alternatif.
“Kami ingin masyarakat tahu bahwa walaupun fiskal sedang sempit, semangat melayani tetap kami jaga. Ini bukan soal janji, ini soal komitmen,” tegasnya.
Dengan pendekatan realistis ini, Kutim berharap 50 Program Unggulan tetap bisa menjadi penggerak transformasi sosial dan ekonomi bagi masyarakat secara merata. (ADV).
