Beberapa tahun belakangan ini, politik global dan domestic diwarnai oleh fenomena Kepemimpinan Populisme. Populisme, dalam esensinya, adalah sebuah ideologi yang mengklaim mewakili suara “rakyat murni” dan menempatkannya berhadap-hadapan dengan “elit” yang korup atau terpisah dari realitas. Secara kontekstual, populisme dipahami sebagai cara tokoh karismatik memobilitasi massa secara langsung
Kepemimpinan Populis kini telah bertransofrmasi. Integrasinya dengan teknologi digital tidak dapat dihindari. Media sosial kian menjadi ruang utama untuk menyampaikan narasi populisme. Aksesibilitas yang luas dan langsung memungkinkan pemimpin politik untuk menyerobot jalur komunikasi tradisional dan menciptakan hubungan emosional yang intens dengan pemilihnya.
Saluran Baru Populisme: Disintegrmediasi Digital
Populisme menjadikan mobilisasi massa langsung sebagai andalan, namun media sosial menawarkan kapasitas yang belum pernah ada sebelumnya. Indonesia. Dengan 82 juta pengguna internet pada tahun 2022 dengan mayoritas penggunanya adalah remaja dan dewasa yang sudah memenuhi syarat untuk memilih, menjadikan platform media sosial sebagai medan perang utama politik.
Praktik disintermediasi sangat memungkinkan dijalankan oleh pemimpin melalui media sosial. Mereka tidak lagi bergantung pada media massa tradisional atau alat alat partai untuk menyempaikan pesan. Sebaliknya, media sosial juga membuka ruang kepada pemimpin untuk mengunggah update kegiata, kebijakan, bahkan pandangan pribadi mereka secara langsung ke publik. Aksesibilitas yang luas menjadikan media sosial jangkau semua kalangan, dari elit hingga masyarakat biasa. Model ini sengat menarik karena sifatnya yang serbaguna, ia dapat digunakan oleh pemimpin dari iedologi sayap kanan maupun sayap kiri.
Aksi Nyata Pemimpin Populis di Ruang Digital
Model kepemimpinan ini terbukti efektif lintas ideologi dan geografi. Terdapat juga beberapa contoh pemimpin yang memanfaatkan populisme dengan baik maupun untuk mendapatkan keuntungan semata. Di kancah global, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikenal memanfaatkan platform X (Twitter) sebagai sarana utama untuk mengumumkan kebijakan dan pandangannya secara langsung, memotong peran media tradisional dan membangun narasi tanpa filter.
Di Indonesia, adaptasi model ini terlihat lebih menekankan pada mobilisasi massa yang berbasis kedekatan emosional. Biasanya digunakan untuk mendapatkan keuntungan selama masa kampanye ataupun untuk meningkatkan reputasi dan kredibilitas pemimpin di depan masyarakat. Tokoh seperti Presiden RI Prabowo Subianto, yang berideologi sayap kanan, telah menerapkan pendekatan populis jelang pemilihannya, menggunakan Instagram sebagai etalase kegiatan dan interaksi untuk membangun citra personal yang dekat dengan rakyat. Selain itu, figur seperti Mantan Presiden RI Joko Widodo dan Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi juga menggunakan model kepemimpinan ini untuk memperluas pengaruh dan menjangkau pendukung yang lebih luas, sering kali memanfaatkan bahasa dan simbol yang kuat untuk memicu mobilisasi cepat. Keberhasilan mereka menegaskan bahwa ruang digital adalah panggung utama bagi para pemimpin populis untuk menguatkan legitimasi mereka melalui kepercayaan rakyat.
Mengapa Populisme Digital Efektif di Indonesia?
Model kepemimpinan populis berbasis digital sangat efektif di Indonesia karena setidaknya tidak fondasi budaya dan politik yang spesifik :
1. Nilai Komunalitas yang kuat:
Masyarakat Indonesia sangat menghargai nilai komunalitas, melihat individu sebagai bagian integral dari komunitasnya. Preferensi ini membuat rakyat lebih mudah menerima pemimpin yang menampilkan kedekatan emosional, seolah-olah pemimpin adalah “bagian dari rakyat” dan bukan elit yang terpisah. Dalam ranah digital, hal ini diwujudkan melalui konten yang terasa personal, misalnya video behind the scene, atau interaksi langsung melalui kolom komentar dan online survey. Tokoh-tokoh seperti Jokowi dan Habib Rizieq Shihab telah menggunakan model ini untuk memperluas pengaruh mereka dan menjangkau pendukung militan.
2. Kesenjangan Sosial Ekonomi yang Tinggi:
Tingginya kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik menciptakan ruang bagi strategi populisme. Masyarakat yang terpinggirkan secara ekonomi cenderung mencari figur pemimpin yang dianggap mampu menjadi penyambung aspirasi mereka secara langsung, meskipun pendekatan pemimpin tersebut lebih bersifat personal dan kurang terlembaga. Populisme menawarkan kebijakan transformatif yang fokus pada rakyat, yang menjadi fondasi utama strategi ini.
1. Legitemasi Partisipasi Publik:
Secara filosofis, nilai demokrasi dalam Pancasila, khususnya Sila Keempat, mendorong legitimasi politik yang berpihak pada suara rakyat dan partisipasi publik. Populisme digital memanfaatkan ini dengan sangat strategis. Interaksi menjadi lebih efektif, pengumpulan data dan respons rakyat menjadi lebih cepat, jangkauan luas, serta meminimalisir biaya interaksi dengan masyarakat.
Selain faktor budaya dan politik, para pemimpin populis cerdas dalam memanfaatkan Bahasa dan symbol-simbol keagamaan sebagai retorika dan artikulasi untuk menarik pengikut. Penggunaan symbol ini sangat kuat karena dapat memengaruhi emosi, menarik pengikut yang militan dengan cepat, dan berfungsi sebagai instrument mobilisasi massa yang efektif.
Pedang Bermata Dua: Tantangan Populisme Digital
Meskipun model kepemimpinan ini sangat relevan dan efektif, ia tidak luput dari tantangan dan risiko yang serius. Aksi kepemimpinan sekecil apapun di media sosial, seperti mengunggah suatu pernyataan, dapat dengan cepat menimbulkan diskursus publik yang terpecah menjadi beberapa kubu.
Tantangan terbesar muncul dari karakteristik alami media sosial :
1. Akuntabilitsan yang Runtuh:
Sifat anonim media sosial memungkinkan orang bebas membuat akun tanpa identitas asli. Hal ini secara langsung meruntuhkan akuntabilitas dan memperparah kondisi polarisasi. Fenomena buzzer yang sengaja dibentuk untuk memanipulasi narasi publik semakin memperkeruh diskursus yang ada.
2. Politik Kinerja Semua (Permomative Politics):
Dalam upaya menjangkau publik seluas mungkin, fokus pemimpin sering bergeser dari substansi kebijakan menjadi sekadar penampilan (performance) digital. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan janji dan program yang palsu. Politik populisme digital berisiko menjadi performance politics yang mengorbankan perencanaan jangka panjang demi popularitas jangka pendek.
Penutup
Tak dapat dimungkiri, Kepemimpinan Populisme sangat relevan di era digital. Model ini telah menjadi tren global yang digunakan oleh banyak pemimpin dan politikus di seluruh dunia. Popularitas ini kemungkinan akan terus berlanjut di masa depan. Selama kesenjangan sosial dan aspirasi publik yang belum terpenuhi masih ada, media sosial akan terus menjadi ruang utama bagi rakyat untuk menyuarakan ketidakpuasan. Akibatnya, para pemimpin dengan model populisme juga akan terus muncul untuk mengakomodasi permintaan masyarakat tersebut. Namun, sebagai masyarakat digital, kita harus menyadari bahwa kekuatan populisme terletak pada kelemahan sistem yang ada. Kepemimpinan ini adalah gejala, bukan penawar yang mutlak. Penting bagi publik untuk mengembangkan literasi digital yang kritis. Kita harus menuntut akuntabilitas yang sama kuatnya dengan intensitas interaksi di media sosial. Hanya dengan mengimbangi keterlibatan emosional populisme dengan tuntutan substansi kebijakan, kita dapat memastikan bahwa tren kepemimpinan digital ini berkontribusi positif bagi demokrasi, bukan merusaknya.
Penulis: Danar Wiwoho Murahardjo dan Muhammad Dafa Putera ( Jurusan: Administrasi Negara, Universitas Indonesia)
