Sangatta – Seruan tajam dilontarkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kutai Timur, Idham Kholid, yang mendesak agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Kutim memberikan perhatian lebih kepada anak-anak penyandang disabilitas.
Menurut Idham, sejauh ini ruang partisipasi bagi anak-anak disabilitas dalam berbagai kegiatan pemerintah masih sangat terbatas, bahkan nyaris diabaikan. Ia menyoroti bahwa dalam banyak event OPD, hanya anak-anak non-disabilitas yang diberi kesempatan tampil, sementara anak-anak dengan keterbatasan fisik atau intelektual kerap terpinggirkan.
“Setiap event atau kegiatan OPD, yang diberi kesempatan biasanya hanya anak-anak normal. Padahal anak-anak disabilitas juga perlu ruang untuk menunjukkan bakat dan kemampuan mereka,” tegas Idham saat ditemui pada Rabu (19/11/2025).
Ia menekankan bahwa menyediakan ruang tampil dan fasilitas untuk anak-anak disabilitas bukanlah soal belas kasihan, tetapi bagian dari pemenuhan hak dan keadilan sosial. Menurutnya, diskriminasi diam-diam seperti ini justru memberi dampak psikologis yang besar.
“Kalau mereka tidak pernah diberi kesempatan, mereka akan merasa terdiskriminasi. Dampaknya bisa membuat mereka kehilangan semangat hidup,” ujarnya.
Idham mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima sejumlah keluhan dari keluarga penyandang disabilitas di Kutim, yang merasa pemerintah belum memberikan perhatian layak bagi anak-anak mereka. Keluhan ini mencakup baik soal minimnya ruang kegiatan maupun kurangnya fasilitas publik yang ramah disabilitas.
“Kalau fasilitas saja tidak mendukung, bagaimana mereka bisa menikmati pembangunan,” kritik Idham, menyebut pentingnya aksesibilitas di trotoar, ruang publik, dan gedung pemerintahan sebagai bagian dari kebijakan inklusif.
Ia juga mengingatkan bahwa penyelenggaraan kegiatan inklusif tak seharusnya dianggap sebagai beban oleh OPD.
“Mengundang anak-anak disabilitas untuk tampil, menari, atau menyanyi itu bukan hal susah. Tapi dampaknya besar bagi kepercayaan diri mereka,” jelasnya.
Idham berharap bahwa mulai tahun 2025, seluruh OPD di Kutim menempatkan isu disabilitas sebagai bagian integral dari perencanaan kegiatan tahunan.
“Kalau bukan kita yang memperhatikan, siapa lagi? Kabupaten lain tidak mungkin memperhatikan anak-anak kita,” pungkasnya. (ADV).
