Sangatta – Upaya percepatan penurunan stunting di Kecamatan Muara Ancalong menunjukkan hasil menggembirakan. Dari 40 anak yang sebelumnya terdata mengalami stunting, kini jumlah tersebut turun menjadi 25 anak. Capaian ini menjadi bukti bahwa pendekatan jemput bola dan kolaborasi lintas sektor mampu menghadirkan perubahan nyata di tengah masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Camat Muara Ancalong, Saberan Nete, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kecamatan pada Podcast Bangga Kencana bertema Peran TPPS Kecamatan Mendukung Layanan Cap Jempol Stop Stunting di Kutai Timur. Kegiatan tersebut digelar di Ruang Multimedia Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kutai Timur, Rabu (18/2/2025).
“Alhamdulillah ada progres. Kami tidak menunggu, tapi langsung turun ke lapangan bersama tim untuk memastikan data dan melakukan intervensi,” ujar Saberan.
Berdasarkan data TPPS, terdapat 565 keluarga berisiko stunting di Muara Ancalong. Kondisi ini mendorong pemerintah kecamatan untuk melakukan langkah sistematis berbasis data by name by address. Tim kecamatan bersama kader posyandu, Tim Pendamping Keluarga (TPK), PKK, dan tenaga kesehatan melakukan verifikasi langsung guna memastikan setiap keluarga berisiko benar-benar teridentifikasi sesuai kondisi riil.
Saberan menegaskan, validasi data menjadi fondasi utama sebelum intervensi dilakukan. Dengan data yang akurat, penanganan bisa disesuaikan dengan akar persoalan di masing-masing keluarga.
“Kalau persoalannya sanitasi, kita tangani sanitasinya. Kalau rumahnya tidak layak, kita dorong intervensi. Jadi datanya harus valid dan siap ditindaklanjuti,” tegasnya.
Selain penanganan kasus yang sudah ada, TPPS Muara Ancalong juga memperkuat langkah pencegahan dari hulu. Salah satunya dengan mengantisipasi pernikahan usia dini melalui koordinasi bersama Kantor Urusan Agama (KUA). Pemerintah kecamatan bahkan melakukan razia remaja pada malam hari sebagai upaya perlindungan generasi muda dari risiko pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba yang berpotensi berdampak pada masa depan keluarga.
Dalam aspek pembiayaan, kolaborasi turut diperluas dengan menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk membantu biaya persalinan keluarga kurang mampu. Upaya tersebut dilengkapi dengan rapat lintas sektoral guna mendorong perusahaan di wilayah Muara Ancalong berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial (CSR) berbasis data keluarga berisiko stunting.
“Kami tidak ingin menunggu anggaran perubahan. Begitu ada data dan kebutuhan mendesak, langsung kami tindak lanjuti melalui kolaborasi,” pungkasnya.
Penurunan angka stunting dari 40 menjadi 25 kasus menjadi indikator bahwa strategi jemput bola, validasi data, serta sinergi lintas sektor mampu mempercepat penanganan secara konkret. Meski demikian, Saberan menekankan perjuangan belum selesai dengan ratusan keluarga masih masuk kategori risiko.
Dengan pendekatan responsif dan kehadiran langsung pemerintah di tengah masyarakat, Muara Ancalong optimistis mampu terus menekan angka stunting sekaligus membangun fondasi generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045.
