Sangatta – Ruang Rapat DPPKB Kutai Timur pada Selasa pagi terlihat berbeda dari suasana biasanya. Tidak hanya dipenuhi dokumen sebagaimana rutinitas kerja harian, kali ini ruangan penuh dengan para PPTK, staf pengelola kegiatan, hingga PLKB yang datang membawa semangat belajar baru. Mereka mengikuti Pelatihan Penguatan Laporan Pertanggungjawaban Perangkat Daerah, sebuah kegiatan dua hari yang dirancang untuk membantu aparatur lebih memahami penyusunan laporan keuangan secara tepat, sistematis, dan transparan.
Plt. Sekretaris DPPKB Kutim, H. BB Partomuan, yang mewakili kepala dinas, membuka kegiatan dengan penekanan bahwa laporan keuangan bukan sekadar angka, tetapi cermin pertanggungjawaban kepada publik.
“Ini adalah bentuk pertanggungjawaban kita kepada masyarakat dan pemerintah,” ujarnya.
Ia menggambarkan laporan keuangan sebagai rangkaian cerita: dari perencanaan, pelaksanaan, tantangan yang muncul, hingga hasil yang dicapai. Semakin jelas ceritanya, semakin mudah pemerintah membuat keputusan yang tepat di masa mendatang.
Selama pelatihan, peserta mendapat pendampingan dari tiga narasumber dengan fokus berbeda. Pada hari pertama, Emi Rusmawati dari Inspektorat Wilayah Kutim mengulas pentingnya ketelitian dan kepatuhan dalam penyusunan laporan. Penyampaiannya yang lugas membuat materi pengawasan terasa lebih mudah dipahami.
Hari berikutnya, Fiqih Dedi Efendi dari BPKAD Kutim membantu peserta melihat laporan dari sudut pandang tata kelola keuangan daerah. Sementara itu, sesi siang bersama Abdul Mu’iz dari KP2KP membahas aspek perpajakan yang sering menimbulkan pertanyaan, namun berhasil dibuat lebih santai melalui diskusi interaktif.
Format pelatihan yang tidak kaku menjadi daya tarik tersendiri. Peserta aktif berdiskusi, saling bertanya, membandingkan dokumen laporan, hingga berbagi pengalaman sehari-hari. Gelak tawa sesekali muncul ketika narasumber memaparkan kesalahan umum yang ternyata pernah dialami banyak peserta.
H. BB Partomuan menyebut pelatihan ini bukan hanya bertujuan membenahi laporan, tetapi membangun budaya kerja yang lebih akuntabel. Dengan laporan yang rapi, akurat, dan terintegrasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, proses pemantauan dari pusat hingga daerah dapat berjalan lebih efektif.
Dibiayai melalui DIPA DPPKB Kutai Timur Tahun Anggaran 2025, pelatihan ini justru memberi nuansa yang lebih humanis. Peserta merasakan bahwa memahami akuntabilitas tidak harus melalui tekanan, tetapi lewat ruang belajar yang terbuka dan menyenangkan.
Pada penutupan hari kedua, beberapa peserta berseloroh bahwa mereka kini “lebih bersahabat dengan laporan keuangan”—sebuah candaan ringan yang menandai bahwa pelatihan berhasil mencapai tujuannya. Para peserta meninggalkan ruangan dengan pemahaman baru, kepercayaan diri yang lebih besar, dan tekad memperbaiki kualitas laporan pada tahun berikutnya.
