Samarinda – Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalimantan Timur (Kaltim) digelar di Kantor DPW PKS Kaltim pada Minggu (24/8/2025), menjadi ajang penting konsolidasi sekaligus penegasan peran strategis partai dalam pembangunan daerah.
Forum tersebut dihadiri para kader, pengurus wilayah, pimpinan daerah se-Kaltim, serta perwakilan partai politik lain. Kehadiran Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menambah bobot politik acara ini, dengan menegaskan perlunya sinergi erat antara pemerintah daerah dan partai politik, khususnya PKS, dalam menyukseskan agenda pembangunan menuju 2028 saat Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi dipindahkan ke Kaltim.
Ardiansyah: PKS Harus Konstruktif dan Solutif
Ketua DPW PKS Kaltim, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan Muswil kali ini bukan sekadar agenda rutin atau formalitas partai. Ia menyebut forum ini adalah ruang konsolidasi penting untuk memperkuat komitmen kader, menata struktur organisasi, dan merumuskan strategi politik lima tahun ke depan.
“Momentum Muswil ini kita gunakan untuk konsolidasi, memperkuat struktur, memahami jati diri, dan merumuskan arah kebijakan PKS di Kaltim. Kami ingin PKS tampil lebih konstruktif, solutif, dan hadir sebagai solusi nyata bagi masyarakat,” ujarnya di hadapan peserta Muswil.
Ardiansyah menyoroti posisi strategis Kaltim yang sejak lama menjadi penyumbang devisa nasional melalui hasil hutan, migas, hingga batu bara. Menurutnya, Kaltim terus berkontribusi signifikan bagi negara.
“Dulu Kaltim terkenal sebagai penghasil kayu dan damar. Saat ini, sawit dan batu bara tetap menjadi penyumbang devisa besar. Kaltim selalu berada di jajaran empat besar penyumbang devisa nasional,” tegasnya.
Selain itu, ia menyinggung keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy dan kawasan industri kimia di Kutai Timur yang akan memproduksi metanol berbasis batu bara dengan investasi mencapai Rp40 triliun. Kehadiran IKN, lanjutnya, semakin mengukuhkan posisi Kaltim sebagai pusat pembangunan nasional.
“Insya Allah, dua kawasan ekonomi di Kutai Timur akan menghadirkan investasi besar. Ditambah dengan hadirnya IKN, Kaltim semakin tepat menjadi pusat pembangunan nasional,” katanya.
Pekerjaan Rumah Infrastruktur dan Kesenjangan Wilayah
Meski demikian, Ardiansyah mengingatkan bahwa pembangunan Kaltim masih menyisakan pekerjaan rumah besar. Salah satunya infrastruktur jalan nasional yang belum sepenuhnya memadai serta kesenjangan pembangunan antarwilayah.
“PKS Kaltim harus tampil konstruktif dan solutif untuk percepatan kepentingan rakyat. Kita harus aktif lintas sektor: bersama eksekutif, legislatif, ormas, akademisi, hingga masyarakat luas. PKS harus berkontribusi dalam mempercepat implementasi RPJMD Pemprov Kaltim,” jelasnya.
Di forum itu, Ardiansyah bahkan mengajukan pertanyaan langsung kepada pengurus dan kader: “Apakah siap berkontribusi dan bekerja sama dengan Pemprov Kaltim?” Pertanyaan tersebut dijawab serentak dengan lantang oleh seluruh kader: “Siap!”
Menurutnya, komitmen ini penting agar PKS benar-benar hadir dalam keseharian masyarakat, bukan hanya di ruang politik elektoral.
PKS dan Dinamika IKN
Ardiansyah juga menyinggung dinamika politik yang kompleks dengan hadirnya IKN di Kaltim. Menurutnya, Kaltim yang heterogen dengan keragaman etnis – Dayak, Kutai, Banjar, Jawa, Bugis, hingga lainnya – merupakan miniatur Indonesia.
“IKN sangat tepat ada di Kaltim. Tetapi itu juga berarti Kaltim akan menghadapi arus besar pembangunan nasional. Untuk itu, PKS harus hadir memberikan kontribusi nyata. Kader-kader PKS dari Paser hingga Berau harus siap mengisi pembangunan dengan kapasitas yang mumpuni,” ungkapnya.
Ardiansyah menambahkan, masuknya 23 investor besar ke Kaltim, khususnya di KEK Maloy, menjadi peluang besar sekaligus tantangan. Karena itu, PKS tidak boleh hanya berpolitik, tetapi juga mendorong regulasi dan advokasi kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
“PKS Kaltim harus tampil sebagai aktor strategis yang mendukung pembangunan daerah, memastikan kesejahteraan rakyat, sekaligus menjaga agar Kaltim tidak hanya kaya SDA, tetapi juga maju dalam pembangunan manusia,” pungkasnya.
Seno Aji: PKS Mitra Penting Pemerintah
Senada dengan Ardiansyah, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menegaskan perlunya sinergi politik dan pemerintahan. Menurutnya, PKS sebagai salah satu partai pengusung di Pilkada Kaltim 2024 memiliki peran penting dalam mendukung agenda pembangunan, termasuk persiapan pemindahan IKN pada 2028.
“PKS semakin dewasa dan besar, dan kami memandang PKS punya ruang yang sangat penting untuk terus bersinergi dengan pemerintah. Ada banyak program yang selaras, baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan publik,” ucapnya.
Seno mengapresiasi kiprah PKS dalam pembinaan masyarakat, terutama melalui bidang pendidikan dan dakwah di berbagai kabupaten/kota. Kontribusi tersebut, kata dia, sejalan dengan visi generasi emas 2045 yang dicanangkan pemerintah pusat.
“Penguatan kaderisasi yang dilakukan PKS melahirkan kader berkualitas dan siap berkontribusi untuk pembangunan. Ini penting dalam menyiapkan generasi emas Kaltim, apalagi daerah kita kaya sumber daya alam dan butuh SDM unggul,” tegasnya.
Menjaga Keberagaman dan Persatuan
Selain pendidikan, Seno menilai PKS juga ikut membangun karakter melalui kegiatan sosial, keagamaan, dan pembinaan generasi muda. Hal itu dipandang sejalan dengan program Pemprov Kaltim dalam mencetak SDM yang berdaya saing.
Ia juga mengingatkan bahwa Kaltim merupakan miniatur Indonesia dengan keberagaman suku, agama, dan budaya. Kondisi ini, menurutnya, harus dijaga agar Kaltim bisa menjadi contoh persatuan nasional, terlebih menjelang pemindahan IKN.
“Kalau kita ingin Indonesia Emas 2045, semua elemen harus bekerja sama. Kalau tidak mampu berbuat banyak, minimal kita berbuat sesuai kemampuan kita. Tapi jangan sampai justru merusak kedamaian bangsa,” ujarnya.
Kolaborasi Politik untuk Investasi dan Pembangunan
Seno mengungkapkan bahwa hingga kini sudah ada 23 investor berminat menanamkan modal di Kaltim, khususnya di KEK Maloy. Namun, ia menekankan bahwa investasi tidak akan berhasil maksimal tanpa dukungan politik dan komunikasi harmonis antara pemerintah dan partai-partai.
“Hubungan pemerintah dengan partai politik jangan sebatas formalitas. Harus ada komunikasi bilateral yang harmonis. Dengan begitu, pembangunan di Kaltim berhasil atas kontribusi bersama, termasuk dari PKS,” jelasnya.
Menurut Seno, kolaborasi politik sangat penting agar kebijakan pembangunan tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar sampai ke masyarakat akar rumput.
Harapan Muswil VI
Muswil VI PKS Kaltim ini disebut menjadi momentum konsolidasi penting, bukan hanya untuk memperkuat struktur internal partai, tetapi juga menegaskan posisi PKS sebagai mitra strategis pemerintah daerah.
Kehadiran Wagub Seno Aji memperlihatkan ruang komunikasi yang lebih terbuka antara Pemprov Kaltim dan partai politik, demi memastikan pembangunan berjalan inklusif dan berkelanjutan.
Seno berharap Muswil VI PKS Kaltim mampu menghasilkan strategi baru dan melahirkan kader muda berkualitas yang siap berkompetisi di tingkat lokal maupun nasional.
“Saya mengajak PKS untuk terus memperkuat dukungan kepada masyarakat, menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Semoga Muswil ini melahirkan keputusan terbaik bagi partai, masyarakat, dan daerah yang kita cintai,” tutupnya.
