Kukar – Penataan aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan keinginan pegawai untuk berpindah tempat tugas. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar kini mengkaji penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja agar distribusi pegawai lebih tepat sasaran serta sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menjelaskan bahwa proses penempatan maupun permohonan perpindahan pegawai harus mempertimbangkan ketersediaan jabatan di instansi tujuan. Hal tersebut disampaikannya saat ditemui di Tenggarong, Senin (19/10/2026), menyusul adanya persoalan terkait keinginan sejumlah pegawai untuk kembali bertugas di daerah asal masing-masing.
Menurut Sunggono, pemerintah daerah tidak dapat mengambil keputusan pemindahan pegawai hanya dengan mengacu pada satu aturan. Berbagai pertimbangan, termasuk kebutuhan organisasi, kesesuaian kompetensi, dan ketersediaan jabatan, harus diperhatikan agar penataan aparatur tidak menimbulkan ketimpangan di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kalau jabatan itu memang ada dan masih kosong, tentu bisa kita akomodasi. Namun, kalau jabatan yang sesuai tidak tersedia, tentu tidak bisa serta-merta dipindahkan,” ujarnya.
Ia menerangkan bahwa setiap ASN, baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun PPPK, telah memiliki jabatan dengan tugas dan tanggung jawab tertentu. Oleh karena itu, proses perpindahan tidak cukup hanya mempertimbangkan lokasi penugasan yang diinginkan, tetapi juga harus memastikan kesesuaian jabatan pada unit kerja tujuan.
Persoalan tersebut kerap berkaitan dengan keinginan aparatur untuk kembali mengabdi di kampung halaman. Sejumlah pegawai yang bertugas di luar kecamatan asal berharap dapat ditempatkan lebih dekat dengan keluarga, baik melalui sekolah, puskesmas, maupun OPD di wilayah tempat tinggal mereka.
Namun, Sunggono mengingatkan bahwa keinginan tersebut tetap harus diselaraskan dengan kebutuhan instansi. Sebagai gambaran, pegawai yang berasal dari suatu desa tetapi saat ini ditempatkan di kecamatan berbeda tidak otomatis dapat dipindahkan ke wilayah asalnya apabila tidak tersedia jabatan yang sesuai.
“Semua ASN, baik PNS maupun PPPK, sudah memiliki nama jabatan masing-masing. Ada yang menjabat sebagai operator, administrator, guru madya, guru muda, guru pertama, dan sebagainya. Semuanya memiliki jabatan yang melekat pada tugasnya,” jelasnya.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemkab Kukar tengah mendiskusikan penyusunan kembali analisis jabatan sebagai dasar penataan kebutuhan pegawai. Langkah ini juga perlu dilengkapi dengan analisis beban kerja guna mengetahui jumlah dan jenis jabatan yang benar-benar diperlukan oleh setiap unit organisasi.
Melalui mekanisme tersebut, kebutuhan pegawai dapat dihitung berdasarkan tugas pokok, fungsi, serta volume pekerjaan yang harus diselesaikan. Hasil analisis nantinya menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan apakah suatu instansi memerlukan tambahan pegawai atau justru telah memiliki sumber daya manusia yang mencukupi.
Sunggono mencontohkan kebutuhan pegawai pada unit pelaksana teknis (UPT) Dinas Pertanian. Sebelum menentukan penambahan atau penempatan aparatur, pemerintah harus terlebih dahulu menghitung jenis pekerjaan serta beban kerja yang ditangani unit tersebut.
Apabila hasil analisis menunjukkan adanya kebutuhan jabatan tertentu, pemerintah dapat mengusulkan penyediaan jabatan sesuai mekanisme yang berlaku. Setelah jabatan disetujui dan tersedia dalam kondisi kosong, pengisiannya dapat dipertimbangkan berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan.
Penataan serupa juga berlaku bagi tenaga pendidik yang mengajukan perpindahan antarsekolah. Sunggono menilai sektor pendidikan membutuhkan perhatian khusus karena penempatan guru berkaitan langsung dengan kebutuhan mata pelajaran, pemenuhan jam mengajar, serta hak kepegawaian.
Seorang guru yang ingin berpindah sekolah, misalnya, harus memastikan bahwa sekolah tujuan memang membutuhkan tenaga pendidik sesuai bidang yang diampunya. Apabila kebutuhan sekolah berbeda dengan kompetensi guru bersangkutan, perpindahan justru berpotensi menimbulkan persoalan administratif maupun teknis.
“Kalau dipaksakan pindah, guru tersebut bisa saja tidak mendapatkan jam mengajar yang sesuai. Dampaknya, hal itu juga bisa berpengaruh terhadap pemenuhan persyaratan sertifikasi maupun tunjangan,” ungkapnya.
Kondisi tersebut menjadi alasan pemerintah daerah perlu berhati-hati dalam memproses permohonan perpindahan. Penempatan yang tidak sesuai kebutuhan berpotensi membuat distribusi tenaga pendidik tidak merata, sementara sekolah yang membutuhkan guru pada bidang tertentu tetap mengalami kekurangan.
Karena itu, analisis jabatan dan beban kerja dinilai penting sebagai landasan pengambilan keputusan. Selain membantu memastikan efektivitas pelaksanaan tugas, pendekatan tersebut juga dapat mendukung pemerataan aparatur berdasarkan kebutuhan nyata masing-masing instansi.
Meski menerapkan sejumlah pertimbangan, Sunggono menegaskan bahwa Pemkab Kukar pada prinsipnya mendukung penataan dan perpindahan pegawai apabila seluruh persyaratan terpenuhi. Pemerintah daerah tetap membuka ruang bagi pengajuan permohonan sepanjang tidak bertentangan dengan kebutuhan organisasi dan ketentuan yang berlaku.
Ia menambahkan, kesesuaian jabatan, ketersediaan formasi, serta kebutuhan instansi akan menjadi faktor utama dalam menentukan kelayakan penempatan pegawai. Dengan demikian, keputusan yang diambil diharapkan tidak hanya mengakomodasi kepentingan individu, tetapi juga menjaga kelancaran pelayanan publik.
“Pada prinsipnya, kalau seluruh persyaratan dan kebutuhan jabatan terpenuhi, tentu akan kami proses,” tutupnya.
Melalui pengkajian penempatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja, Pemkab Kukar berupaya membangun sistem penataan aparatur yang lebih terukur. Langkah ini diharapkan mampu memastikan setiap pegawai ditempatkan sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi sehingga pelaksanaan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal. (Adv/Kukar/Diskominfo/Ndy).
