Kukar – Upaya membuka lapangan pekerjaan di luar sektor pertambangan mulai dipersiapkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker), pemerintah daerah menggagas program Green Job yang ditargetkan mulai diterapkan pada 2027, dengan fokus meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengembangkan usaha produktif.
Program tersebut akan menyasar kelompok binaan yang bergerak di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Kepala Distransnaker Kukar, Dendy Irwan Fahriza, menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan langkah untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui penguatan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan usaha.
Menurut Dendy, pengembangan Green Job juga menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap lapangan pekerjaan di sektor ekstraktif. Selama ini, sektor tersebut masih menjadi salah satu pilihan utama pencari kerja, sementara potensi usaha produktif di bidang lainnya dinilai perlu terus diperkuat.
“Program Green Job baru kami gagas tahun ini. Insyaallah, mudah-mudahan bisa diimplementasikan pada 2027,” ujarnya saat ditemui pada Selasa (20/10/2026).
Untuk mematangkan rencana tersebut, Distransnaker Kukar akan menjalin koordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, yakni Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian dan Peternakan, serta Dinas Kelautan dan Perikanan.
Kolaborasi lintas perangkat daerah itu diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi kelompok binaan, termasuk kebutuhan keterampilan yang belum terpenuhi. Masing-masing dinas teknis nantinya diminta menyampaikan data dan rekomendasi kelompok yang dinilai membutuhkan pelatihan tambahan.
Hasil pendataan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan bentuk pelatihan sekaligus menyusun kebutuhan anggaran program. Dengan pendekatan ini, materi pembekalan diharapkan lebih tepat sasaran dan dapat diterapkan secara langsung dalam kegiatan usaha masyarakat.
Dendy menegaskan, Green Job tidak dirancang sebagai program yang semata-mata menyalurkan bantuan peralatan maupun sarana produksi. Fokus utamanya justru diarahkan pada penguatan kemampuan sumber daya manusia, khususnya kelompok yang sebelumnya telah memperoleh dukungan dari perangkat daerah teknis.
“Jangan sampai sarana yang sudah diberikan tidak dimanfaatkan secara maksimal karena keterampilan untuk mengelolanya masih kurang. Itu yang ingin kami lengkapi melalui program ini,” jelasnya.
Ia menggambarkan kondisi kelompok usaha perikanan yang telah mendapatkan bantuan bibit, tetapi masih memerlukan pengetahuan tambahan mengenai pengelolaan usaha. Peningkatan keterampilan tersebut diperlukan agar bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.
Kebutuhan serupa juga ditemukan pada kelompok pertanian yang telah memperoleh alat dan mesin pertanian (alsintan). Meski sarana produksi tersedia, kemampuan dalam melakukan perawatan dan pemeliharaan peralatan masih perlu ditingkatkan agar penggunaannya dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Melalui Green Job, Distransnaker ingin mengisi kesenjangan antara ketersediaan sarana usaha dan kemampuan kelompok dalam mengoperasikannya. Penguatan keterampilan ini sekaligus diharapkan membuka kesempatan bagi pelaku usaha lokal untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan maupun mengambil bagian dalam program strategis nasional.
Mengenai jumlah peserta, Dendy menyebutkan bahwa pihaknya belum menetapkan target kelompok penerima pelatihan. Penentuan sasaran masih menunggu hasil inventarisasi serta rekomendasi dari masing-masing OPD yang membina sektor usaha terkait.
Kendati demikian, Distransnaker telah merancang jangkauan pelaksanaan program agar tidak terpusat pada wilayah tertentu. Tiga zona utama di Kukar, yakni wilayah hulu, pesisir, dan tengah, direncanakan mendapatkan keterwakilan dalam pelaksanaan pelatihan.
Pembagian wilayah tersebut menjadi salah satu pertimbangan agar kesempatan peningkatan keterampilan dapat menjangkau kelompok usaha dengan karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Jenis pelatihan nantinya akan disesuaikan dengan kondisi serta potensi kegiatan ekonomi masing-masing kelompok.
Selain menyiapkan pelatihan langsung, Distransnaker Kukar juga merancang mekanisme penyebarluasan pengetahuan melalui pola pengimbasan keterampilan antarkelompok. Pendekatan ini memungkinkan peserta yang telah mengikuti pembekalan untuk meneruskan kemampuan yang diperoleh kepada kelompok lain di wilayahnya.
Dengan mekanisme tersebut, pelaksanaan program tidak mengharuskan seluruh kelompok mengikuti pelatihan secara bersamaan. Anggota kelompok yang telah memiliki kompetensi dan sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) juga berpeluang menjadi instruktur bagi kelompok lainnya.
Skema pengimbasan dinilai dapat memperluas manfaat pelatihan sekaligus mendorong terbentuknya sumber daya manusia lokal yang mampu berbagi pengetahuan secara mandiri. Dengan begitu, peningkatan keterampilan masyarakat tidak harus selalu mengandalkan tenaga pelatih dari luar daerah.
“Kami ingin keterampilan yang diberikan bisa terus berkembang dan menular ke kelompok lain. Dengan begitu, manfaat program ini lebih luas dan tidak bergantung pada instruktur dari luar,” tutupnya.
Melalui persiapan Green Job yang ditargetkan berjalan pada 2027, Distransnaker Kukar berharap penguatan kompetensi masyarakat dapat menjadi fondasi pengembangan usaha produktif di luar sektor ekstraktif. Keberhasilan program ini nantinya akan bergantung pada ketepatan pendataan, kesesuaian materi pelatihan, serta keterlibatan kelompok binaan dalam menerapkan dan membagikan keterampilan yang diperoleh. (Adv)
