Kukar – Ancaman banjir dan tanah longsor mulai menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjelang puncak musim penghujan yang diperkirakan berlangsung pada Desember 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kukar bergerak menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk meminimalkan risiko bencana, terutama di kawasan permukiman yang rentan mengalami genangan air.
Langkah antisipasi tersebut dilakukan melalui pemetaan daerah rawan bencana, evaluasi sistem drainase, hingga penyusunan rencana pembersihan saluran air yang melibatkan pemerintah kecamatan, desa, kelurahan, dan masyarakat. Upaya ini menjadi bagian dari kesiapsiagaan BPBD Kukar dalam menghadapi potensi peningkatan intensitas hujan yang dapat memicu banjir maupun pergerakan tanah di sejumlah wilayah.
Sekretaris BPBD Kukar, Aspianur Sandi, menjelaskan bahwa pemetaan kawasan rawan bencana menjadi salah satu prioritas dalam menentukan langkah penanganan yang tepat. Setiap wilayah memiliki karakteristik geografis dan persoalan drainase berbeda sehingga membutuhkan pendekatan mitigasi yang disesuaikan dengan kondisi lapangan.
“Kami juga menyiapkan langkah mitigasi terhadap bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan tanah longsor,” ujarnya saat dihubungi pada Rabu (21/10/2026).
Menurut Aspianur, salah satu upaya pencegahan yang akan diperkuat adalah mendorong pemerintah wilayah bersama masyarakat untuk membersihkan gorong-gorong dan saluran drainase secara berkala. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk memastikan air hujan dapat mengalir dengan lancar dan tidak tertahan akibat penumpukan sampah maupun material lainnya.
BPBD Kukar juga mengharapkan peran aktif pemerintah kecamatan, desa, kelurahan, hingga pengurus rukun tetangga (RT) dalam menggerakkan kegiatan pembersihan lingkungan. Keterlibatan seluruh unsur masyarakat diperlukan agar upaya pencegahan tidak hanya bergantung pada penanganan pemerintah ketika bencana telah terjadi.
Selain menjaga kebersihan saluran air, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan kondisi lingkungan. Kemunculan genangan yang tidak biasa, gangguan aliran air, maupun tanda-tanda potensi pergerakan tanah perlu segera dilaporkan kepada pihak terkait agar dapat dilakukan pemeriksaan dan penanganan lebih awal.
Dalam pemetaan kawasan rawan banjir, BPBD Kukar memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah lokasi di Tenggarong yang memiliki potensi genangan. Salah satunya adalah kawasan Danau Aji yang secara geografis memiliki karakteristik cekungan sehingga membutuhkan pengawasan ketika volume air meningkat.
Kondisi wilayah yang lebih rendah dibandingkan kawasan sekitarnya dapat menyebabkan air terkumpul apabila sistem pembuangan tidak bekerja secara optimal. Karena itu, BPBD berupaya mengidentifikasi jalur aliran air untuk menentukan langkah antisipasi yang sesuai dengan kebutuhan kawasan tersebut.
Perhatian serupa diberikan terhadap kawasan Jalan Danau Semayang. Meskipun telah memiliki jaringan drainase yang terhubung dengan kawasan danau, fungsi saluran tersebut tetap perlu dipastikan agar mampu menampung dan mengalirkan air saat terjadi peningkatan curah hujan.
BPBD Kukar juga melakukan kajian terhadap persoalan genangan di kawasan Timbau, khususnya sekitar SMA Negeri 2 Tenggarong. Wilayah tersebut menjadi salah satu titik yang mendapat perhatian karena kerap mengalami genangan ketika hujan turun.
Aspianur mengungkapkan, pihaknya masih mempertimbangkan sejumlah alternatif penanganan, termasuk kemungkinan melakukan penyedotan air maupun mengalirkannya menuju jaringan drainase lain yang dinilai memungkinkan.
“Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah mengalirkan air menuju kanal di depan rumah sakit,” jelasnya.
Namun, Aspianur menegaskan bahwa setiap alternatif penanganan harus melalui kajian teknis secara menyeluruh. Pengalihan air dari satu kawasan tidak boleh dilakukan tanpa memperhitungkan kapasitas saluran penerima dan potensi dampaknya terhadap permukiman lain.
Menurutnya, penanganan banjir membutuhkan perencanaan yang cermat agar penyelesaian masalah di satu lokasi tidak justru memunculkan genangan baru di kawasan berbeda. Oleh sebab itu, pemetaan arah aliran air dan evaluasi kondisi drainase menjadi bagian penting sebelum menentukan tindakan di lapangan.
Hingga saat ini, proses pemetaan dan kajian teknis masih berlangsung. Hasilnya akan menjadi bahan pertimbangan BPBD Kukar dalam merumuskan langkah mitigasi yang lebih terarah, khususnya untuk menghadapi periode peningkatan curah hujan pada akhir tahun.
Di samping upaya teknis, BPBD Kukar menekankan pentingnya membangun kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana hidrometeorologi. Kesiapsiagaan lingkungan, pemeliharaan drainase, dan pelaporan dini dinilai dapat membantu mengurangi potensi kerugian akibat banjir maupun tanah longsor.
“Tujuannya supaya aliran air tetap lancar,” tutupnya.
Melalui pemetaan wilayah rawan bencana, pengkajian sistem drainase, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah wilayah dan masyarakat, BPBD Kukar berharap risiko banjir dan tanah longsor selama musim penghujan dapat ditekan. Kolaborasi seluruh pihak menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana pada Desember 2026. (Adv/Kukar/Diskominfo/Ndy).
