TENGGARONG – Ketergantungan pada anggaran daerah menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan layanan kesehatan. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) kini mendorong RSUD Aji Muhammad Idris di Muara Badak beralih menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), agar pengelolaan keuangan rumah sakit lebih fleksibel dan kebutuhan pelayanan bisa dipenuhi secara bertahap.
Kepala Dinas Kesehatan Kukar, Ismi Mufidah, mengungkapkan bahwa selama belum berstatus BLUD, biaya operasional rumah sakit tersebut masih ditopang subsidi dari anggaran kabupaten. Di sisi lain, kebutuhan tenaga medis, fasilitas, dan pelayanan terus berkembang.
“Kami ingin secepatnya statusnya berubah menjadi BLUD. Selama belum BLUD, pembiayaannya masih kita subsidi dari anggaran kabupaten. Padahal kebutuhannya terus bertambah,” kata Ismi.
Perubahan status ini diharapkan membuka ruang bagi rumah sakit untuk mengelola pendapatan sendiri sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan begitu, pengelolaan kebutuhan operasional dan pengembangan layanan diharapkan dapat berjalan lebih adaptif.
Namun, kemandirian keuangan bukan satu-satunya pekerjaan yang harus dituntaskan. Ketersediaan dokter spesialis juga menjadi perhatian agar masyarakat bisa memperoleh layanan medis yang lebih lengkap tanpa harus dirujuk ke daerah lain.
Saat ini, RSUD Aji Muhammad Idris telah memiliki dokter spesialis penyakit dalam dan anak melalui kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pemkab Kukar juga merencanakan penambahan dokter spesialis ortopedi dan paru untuk memperluas jenis pelayanan yang tersedia.
Di sisi lain, peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui pendampingan RSUD Aji Muhammad Parikesit Tenggarong. Dukungan tersebut diharapkan memperkuat kapasitas rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada pasien.
Bagi warga Muara Badak dan Marang Kayu, keberadaan RSUD Aji Muhammad Idris menjadi alternatif penting untuk mendapatkan layanan kesehatan lebih dekat dari tempat tinggal. Sebelumnya, untuk memperoleh sejumlah layanan medis, warga harus menempuh perjalanan ke Samarinda.
Ismi menyebut keberadaan rumah sakit tersebut telah membantu masyarakat. Meski demikian, pengembangan fasilitas dan layanan tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Alhamdulillah, warga sekitar sudah sangat terbantu. Mereka tidak perlu lagi jauh-jauh ke kota besar. Tapi tentu pengembangannya masih akan berjalan perlahan, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah kita,” ujarnya.
Tantangan berikutnya adalah memastikan perubahan status BLUD benar-benar berujung pada peningkatan kualitas pelayanan, bukan sekadar perubahan tata kelola. Ketersediaan dokter spesialis, kelengkapan fasilitas, dan kemampuan rumah sakit memenuhi kebutuhan pasien akan menjadi bagian penting dari upaya memperkuat layanan kesehatan di wilayah pesisir Kukar. (Adv/Diskominfo/Kukar/Ndy).
