SAMARINDA – Hubungan antara pemerintah daerah dan perusahaan pers menjadi salah satu perhatian dalam ajang SPS Awards 2026. Dalam momentum peringatan 80 tahun Serikat Perusahaan Pers (SPS), Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, masuk dalam daftar penerima penghargaan Lontar Awards.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Gala Dinner & SPS Awards 2026 di Ballroom Dispora, Kadrie Oening Tower, Samarinda, Jumat (6/11/2026) malam.
Ketua Umum SPS, H. Januar P. Ruswita, menjelaskan penghargaan itu diberikan berdasarkan penilaian terhadap keterbukaan Aulia dalam membangun komunikasi dengan perusahaan pers. Hubungan tersebut dinilai terjalin baik dengan media lokal maupun nasional.
Bagi SPS, komunikasi yang terbuka antara kepala daerah dan insan pers merupakan bagian penting dalam membangun kehidupan pers yang sehat. Pemerintah membutuhkan media sebagai mitra penyebaran informasi, sementara pers harus tetap memiliki ruang untuk menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional.
Lontar Awards sendiri merupakan bentuk apresiasi SPS kepada pemimpin daerah yang dinilai memiliki integritas, prestasi, inovasi, dan dedikasi dalam kepemimpinan. Komitmen membangun hubungan profesional dengan komunitas pers juga menjadi salah satu pertimbangan pemberian penghargaan.
Aulia Rahman Basri menyambut penghargaan tersebut sebagai dorongan untuk memperkuat hubungan antara Pemkab Kukar dan perusahaan media.
Ia menilai keberadaan pers tidak hanya berperan menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembangunan daerah. Melalui pemberitaan, berbagai program pemerintah dan potensi daerah dapat diketahui publik secara lebih luas.
Namun, menurutnya, penguatan kemitraan tidak cukup hanya dengan membangun komunikasi antara pemerintah dan media. Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pemenuhan hak-hak pekerja pers juga perlu menjadi perhatian.
Aulia berharap perusahaan pers di Kukar dapat terus berkembang sehingga mampu menghadirkan produk jurnalistik berkualitas sekaligus memberikan ruang kerja yang lebih baik bagi para jurnalis.
Ia juga mengakui kolaborasi dengan perusahaan pers selama ini membantu pemerintah daerah dalam membangun komunikasi publik dan memperkenalkan berbagai potensi Kabupaten Kukar.
Penghargaan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk melihat kembali pentingnya posisi pers dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Di tengah perkembangan teknologi informasi, media dituntut semakin profesional, sementara pemerintah diharapkan terus menjaga keterbukaan terhadap kerja-kerja jurnalistik.
Diketahui, Serikat Perusahaan Pers (SPS) berdiri pada 8 Juni 1946 di Yogyakarta dengan nama Serikat Penerbit Suratkabar (SPS). Organisasi ini dibentuk oleh para tokoh dan pendiri perusahaan pers nasional sebagai wadah perjuangan menjaga kedaulatan Republik Indonesia melalui pers.
Perubahan industri media kemudian mendorong SPS melakukan transformasi pada Kongres XXIII di Bali pada 2011. Nama Serikat Penerbit Suratkabar diubah menjadi Serikat Perusahaan Pers untuk menyesuaikan perkembangan bisnis media yang telah meluas ke berbagai platform.
Saat ini, SPS memiliki 30 cabang provinsi dengan 668 perusahaan pers sebagai anggota. Memasuki usia ke-80 tahun, organisasi tersebut terus mendorong terciptanya industri pers yang sehat, kompetitif, dan bermartabat sebagai salah satu pilar kehidupan demokrasi. (Adv/ Diskominfo Kukar)/ndy)
