TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai memperketat pengeluaran di lingkungan pemerintahan dengan memangkas anggaran perjalanan dinas hingga sekitar 50 persen. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari langkah penyesuaian belanja daerah di tengah keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengungkapkan bahwa anggaran perjalanan dinas yang sebelumnya mencapai lebih dari Rp400 miliar kini diturunkan menjadi sekitar Rp200 miliar lebih.
Menurutnya, pengurangan anggaran tersebut merupakan hasil evaluasi dan pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
“Perjalanan dinas yang sebelumnya lebih dari Rp400 miliar, sekarang hanya sekitar Rp200 miliar lebih,” ungkap Sunggono.
Selain perjalanan dinas, pemerintah daerah juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah komponen belanja lainnya. Beberapa pos pengeluaran bahkan mengalami pengurangan hingga 20 persen untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan operasional dan kemampuan keuangan daerah.
Sunggono menegaskan, pengetatan anggaran bukan berarti menghambat pelaksanaan program pemerintahan. Namun, setiap OPD dituntut lebih selektif dalam menyusun kegiatan serta memastikan penggunaan anggaran benar-benar berdasarkan kebutuhan.
“Semua harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran yang tersedia,” ujarnya.
Di sisi lain, pembenahan juga dilakukan terhadap struktur birokrasi Pemkab Kukar. Evaluasi organisasi menjadi salah satu pertimbangan dalam pengisian jabatan yang kosong maupun rotasi pejabat di lingkungan pemerintahan.
Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan penempatan aparatur sesuai kebutuhan organisasi sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas di setiap perangkat daerah.
“Pengisian jabatan dan rotasi ini merupakan bagian dari evaluasi terhadap kinerja kita bersama,” jelasnya.
Sunggono berharap, penataan anggaran dan pembenahan birokrasi dapat berjalan beriringan. Pengurangan belanja harus diikuti dengan peningkatan produktivitas aparatur, sehingga keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia juga mengingatkan seluruh OPD agar mampu menerjemahkan kebijakan efisiensi ke dalam kinerja nyata, terutama dalam merespons berbagai persoalan dan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.
“Kita ingin organisasi pemerintah bisa menjawab berbagai persoalan, termasuk keluhan masyarakat,” tegasnya.
Menurut Sunggono, ukuran keberhasilan penataan belanja bukan hanya terletak pada besarnya anggaran yang berhasil dihemat, tetapi juga pada sejauh mana penggunaan anggaran mampu mendukung kinerja pemerintahan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Karena itu, setiap perangkat daerah diminta lebih cermat menentukan prioritas program agar sumber daya keuangan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Langkah ini kita lakukan demi kepentingan masyarakat. Anggaran yang tersedia harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi,” pungkasnya. (Adv/ Diskominfo Kukar/ndy).
