KUKAR – Pelaksanaan pemotongan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) belum berjalan maksimal. Hingga akhir Oktober 2026, tingkat kepatuhan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menerapkan pemotongan zakat melalui sistem penggajian baru mencapai sekitar 70 persen.
Kondisi tersebut mendapat perhatian Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin. Ia meminta seluruh pimpinan OPD memastikan ketentuan pemotongan zakat ASN dilaksanakan sesuai Peraturan Daerah (Perda) yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Menurut Rendi, regulasi yang sudah berlaku harus menjadi pedoman seluruh instansi tanpa terkecuali. Karena itu, tidak boleh ada OPD yang mengabaikan penerapan kebijakan tersebut.
“Sudah ada perdanya, kita harus jalankan dan jangan pilih-pilih lagi,” tegas Rendi, baru-baru ini.
Belum meratanya penerapan kebijakan ini membuat pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap sejumlah instansi yang belum mengintegrasikan pemotongan zakat ke dalam sistem penggajian atau payroll ASN.
Rendi pun meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar mengambil langkah koordinasi dengan seluruh perangkat daerah. Sekda diminta mengingatkan sekaligus mengevaluasi OPD yang belum menjalankan mekanisme pemotongan zakat secara otomatis.
Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan instansi sekaligus mengoptimalkan potensi penghimpunan zakat profesi dari kalangan ASN di lingkungan Pemkab Kukar.
Di sisi lain, Rendi memahami bahwa belum semua pegawai mengikuti mekanisme pemotongan melalui sistem penggajian. Sebagian ASN masih memilih menyalurkan zakat secara mandiri, baik langsung kepada penerima maupun melalui lembaga lain yang mereka percaya.
Ia menilai perbedaan pilihan tersebut merupakan hal yang dapat dipahami. Meski demikian, ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah tetap harus menjadi perhatian seluruh jajaran birokrasi.
“Itu wajar saja, kalau ada yang merasa lebih mudah ada yang mau sendiri. Kita hargai, tapi aturan tetap harus dijalankan,” jelasnya.
Selain mendorong kepatuhan OPD, Rendi juga meminta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kukar meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat.
Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai jumlah dana yang dihimpun hingga penyalurannya kepada masyarakat harus menjadi perhatian serius. Laporan pengelolaan zakat perlu disampaikan secara jelas agar ASN mengetahui penggunaan dana yang telah mereka tunaikan.
Kepercayaan pegawai terhadap lembaga pengelola zakat dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan partisipasi penghimpunan zakat melalui lembaga resmi.
Dengan pengelolaan yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan, zakat ASN diharapkan tidak sekadar menjadi kewajiban administratif, tetapi juga mampu memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat yang membutuhkan serta mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Kutai Kartanegara. (Adv/ Diskominfo Kukar/Ndy).
