TENGGARONG – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Batu-Batu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), mengalami pengembangan kapasitas. Fasilitas pendidikan yang semula dirancang menampung 1.500 siswa kini ditingkatkan menjadi 2.500 siswa dengan perubahan desain bangunan dari dua menjadi empat lantai.
Penambahan daya tampung tersebut merupakan hasil koordinasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar dengan Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Perluasan fasilitas dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada lebih banyak anak dari keluarga kurang mampu agar memperoleh akses pendidikan yang layak.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kukar, Rinda Desianti, membenarkan adanya perubahan perencanaan tersebut. Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat akan menjadi fasilitas pendidikan terpadu yang melayani peserta didik dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
“Penyesuaian fisik dan kapasitas itu dilakukan guna menjangkau lebih banyak anak-anak usia sekolah dari jenjang SD hingga SMA,” ujar Rinda, Rabu (11/11/2026).
Program ini secara khusus diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah, yakni kelompok desil satu dan dua. Melalui penyediaan fasilitas pendidikan tersebut, pemerintah berharap keterbatasan ekonomi tidak lagi menjadi penghalang bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
Rinda menyebutkan, peningkatan kapasitas sebanyak 1.000 siswa turut diikuti perubahan rancangan bangunan. Dari perencanaan awal dua lantai, gedung Sekolah Rakyat kini dikembangkan menjadi empat lantai sesuai kebutuhan daya tampung yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Kemarin kapasitasnya hanya 1.500 jadi naik 2.500 orang, yang tadinya dua jadi empat lantai. Anak-anak sekolah di sana, khusus SD sampai SMA,” bebernya.
Sementara itu, Pemkab Kukar telah menyiapkan dukungan dari sisi penyediaan lahan dan kelengkapan administrasi. Lokasi pembangunan di Desa Batu-Batu memiliki luas sekitar tujuh hektare dan dinyatakan siap untuk mendukung realisasi program tersebut.
Rinda menjelaskan, pembangunan fisik hingga pembiayaan proyek menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kemensos RI. Adapun pemerintah daerah berperan menyiapkan kebutuhan dasar yang menjadi tanggung jawab daerah agar proses pembangunan dapat berjalan.
“InsyaAllah kita sudah siap dari sisi fisik, administrasi sudah siap. Di Desa Batu-Batu, Kecamatan Muara Badak itu sekitar 7 hektare. Kami sudah koordinasi dengan Kemensos, anggarannya dari pusat,” jelas Rinda.
Ia menambahkan, Kukar telah menyatakan kesiapan untuk menjadi salah satu daerah lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur, selain Kota Samarinda.
Menurutnya, penetapan kapasitas dan desain bangunan sepenuhnya mengikuti kebijakan Kemensos. Pemerintah kabupaten akan mendukung pelaksanaan program sesuai kewenangan yang dimiliki.
“Soal kapasitas ditentukan oleh Kemensos, kami cuma sekadar pelaksana. Tapi selain Samarinda, Kukar juga siap untuk dibangunkan Sekolah Rakyat itu,” pungkasnya.
Kehadiran Sekolah Rakyat di Muara Badak diharapkan dapat memperluas kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Program ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kualitas sumber daya manusia dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
(ADV/Diskominfo Kukar/Ndy).
