SAMARINDA – Keterbatasan anggaran menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam mempertahankan mutu pelayanan kepada masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu pembahasan utama saat Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, berbagi pengalaman pemerintahan dalam kuliah tamu di Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman, Sabtu (10/10).
Bertempat di Gedung D12 FISIP Unmul, kegiatan ini mengusung tema Menjaga Kualitas Pelayanan Publik di Tengah Ruang Fiskal yang Semakin Terbatas. Puluhan mahasiswa program sarjana dan magister mengikuti forum yang membahas pengelolaan keuangan daerah, penentuan prioritas belanja, hingga strategi menjaga kepercayaan masyarakat.
Dekan FISIP Unmul, Dr. Finnah Fourqoniah, membuka kegiatan tersebut. Diskusi kemudian dipandu Saipul Bachtiar, akademisi FISIP Unmul yang juga menaruh perhatian pada persoalan politik dan kebijakan publik.
Di hadapan peserta, Aulia menjelaskan bahwa keterbatasan fiskal menuntut pemerintah daerah lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran. Menurutnya, efisiensi perlu dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlangsungan pelayanan dasar dan kebutuhan masyarakat.
Pemkab Kukar, kata dia, memilih mempertahankan belanja pegawai dan mengarahkan upaya penghematan pada komponen belanja operasional.
Pemerintah daerah juga berupaya mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk belanja modal dan belanja barang.
“Pertama, kita tidak mengurangi sama sekali belanja pegawai. Yang kedua, kita berupaya melakukan proses efisiensi di sektor belanja operasi,” ujar Aulia.
Ia menegaskan, penghematan anggaran tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan. Karena itu, setiap kebijakan belanja harus dirancang secara cermat agar program pemerintah tetap berjalan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kita berupaya agar pelayanan publik ini tidak terganggu dan masyarakat benar-benar merasakan hadirnya pemerintah di tengah-tengah masyarakat,” katanya.
Selain persoalan anggaran, Aulia menyoroti pentingnya membangun kepercayaan publik melalui komunikasi pemerintah yang terbuka dan efektif. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan program, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat memahami kebijakan dan manfaat yang dihasilkan.
Ia menilai, penyampaian informasi mengenai program pemerintah perlu dilakukan dengan baik agar masyarakat memiliki pemahaman yang utuh terhadap berbagai kebijakan yang dijalankan.
“Untuk membuat masyarakat terlibat dalam proses pembangunan, kita harus membangun trust kepada masyarakat. Apa yang sudah kita lakukan itu harus tersampaikan dengan baik kepada masyarakat,” ungkapnya.
Dalam konteks tersebut, peran jurnalis dinilai penting untuk menjembatani informasi antara pemerintah dan masyarakat.
Pers tidak hanya menyampaikan informasi mengenai program pemerintah, tetapi juga membantu publik memahami kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka.
“Kalau kita sudah bicara terkait government branding, yang punya kompetensi untuk itu adalah teman-teman jurnalis,” tuturnya.
Forum akademik ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memahami secara langsung bagaimana kepala daerah menghadapi persoalan keterbatasan anggaran dan menentukan prioritas kebijakan. Pengalaman praktis tersebut menjadi bahan diskusi untuk mempertemukan perspektif akademik dengan realitas penyelenggaraan pemerintahan.
Pembahasan tersebut sekaligus menegaskan bahwa pengelolaan fiskal, kualitas pelayanan, dan komunikasi publik merupakan aspek yang saling berkaitan dalam membangun pemerintahan daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
(ADV/Kukar/Diskominfo/Ndy).
