TENGGARONG – Akses bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan menjadi salah satu persoalan yang terus dibenahi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Untuk mempermudah kebutuhan operasional melaut, pemerintah daerah mendorong pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di sejumlah kawasan pesisir hingga wilayah hulu.
Pembangunan fasilitas tersebut merupakan bagian dari program Petani, Peternak, dan Nelayan Tangguh dalam Misi Kedua Kukar Idaman Terbaik. Kehadiran SPBN diharapkan mampu mendekatkan layanan BBM kepada nelayan sekaligus mengurangi beban biaya yang selama ini harus mereka keluarkan untuk mendapatkan bahan bakar.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan pembangunan SPBN menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dalam memperkuat dukungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat perikanan.
Sejumlah lokasi telah masuk dalam rencana pengembangan, termasuk Kecamatan Anggana dan kawasan hulu. Khusus proyek di Anggana, tahapan perizinan telah diselesaikan sehingga pembangunan fisik mulai dilaksanakan.
“Untuk pembangunan SPBN memang ada beberapa penugasan kita, salah satunya di Anggana dan wilayah hulu. Saat ini masih dalam proses pembangunan dan kita berharap tidak membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan, sehingga bisa dimanfaatkan oleh nelayan,” ujarnya, Rabu (11/11/2026).
Direktur Utama PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM) Perseroda, Efri Novianto, menjelaskan pembangunan SPBN di Anggana mulai memasuki tahap pengerjaan setelah memperoleh persetujuan perizinan dari Pertamina Patra Niaga sekitar dua pekan sebelumnya.
Dari sisi persiapan, lahan pembangunan telah tersedia. Perusahaan juga telah memesan dua tangki penyimpanan BBM dengan kapasitas masing-masing 15 kiloliter untuk mendukung operasional fasilitas tersebut.
Efri memperkirakan perkembangan pekerjaan saat ini telah mencapai 10 hingga 20 persen. MGRM menargetkan konstruksi dapat diselesaikan sebelum akhir 2026 sehingga SPBN tersebut bisa mulai melayani kebutuhan nelayan pada Januari 2027.
“Target kami, pembangunan fisik bisa selesai tahun ini sehingga pada Januari 2027 SPBN sudah dapat beroperasi,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, realisasi SPBN tidak bisa dilakukan secara instan karena membutuhkan sejumlah tahapan administrasi dan verifikasi. Di antaranya pemeriksaan kepemilikan pas kecil kapal nelayan, verifikasi berjenjang mulai tingkat provinsi hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta pemenuhan dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang dan persetujuan lingkungan.
Menurutnya, panjangnya proses tersebut menjadi salah satu tantangan dalam mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung nelayan. Karena itu, ia berharap ke depan terdapat penyederhanaan mekanisme perizinan, terutama untuk fasilitas yang terintegrasi dengan kawasan Kampung Nelayan Merah Putih.
Di sisi lain, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar, Muslik, menyebut pembangunan SPBN di daerah menggunakan pola kemitraan dengan badan usaha maupun pihak swasta.
Dalam skema tersebut, pemerintah daerah membantu memfasilitasi pendataan kapal nelayan serta kelengkapan administrasi yang diperlukan. Sementara investasi pembangunan dan pembiayaan fasilitas menjadi tanggung jawab pihak pengelola.
Selain proyek di Handil Terusan, Kecamatan Anggana yang ditangani MGRM, sejumlah wilayah lain juga telah diidentifikasi sebagai calon lokasi pengembangan SPBN.
Kecamatan Samboja, Muara Jawa, dan Muara Badak termasuk kawasan yang masuk dalam usulan pembangunan fasilitas tersebut.
Perluasan titik layanan dinilai penting mengingat kebutuhan BBM nelayan tersebar di berbagai wilayah dengan karakteristik geografis berbeda.
Selama pembangunan SPBN belum rampung, pelayanan BBM bersubsidi bagi nelayan tetap dilakukan melalui sejumlah SPBU yang telah ditunjuk pemerintah, salah satunya di kawasan Desa Makarti.
Pengembangan SPBN ini diharapkan tidak berhenti pada pembangunan fasilitas semata. Pemerintah daerah juga perlu memastikan ketersediaan pasokan, ketepatan distribusi, serta kemudahan akses bagi nelayan yang berhak menerima BBM bersubsidi.
Dengan jaringan pelayanan yang semakin dekat, biaya untuk memperoleh bahan bakar diharapkan dapat ditekan. Pada akhirnya, efisiensi operasional melaut menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan nelayan Kukar. (Adv/ Diskominfo Kukar/ndy).
