Tenggarong – Infrastruktur, pelayanan masyarakat, pendidikan dan kesehatan tetap menjadi sejumlah sektor yang mendapat perhatian dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Kartanegara (Kukar) Tahun Anggaran 2026.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat telah diakomodasi dalam perubahan anggaran yang mendapatkan persetujuan bersama pemerintah daerah dan DPRD.
“Fokus pembangunannya tetap ada infrastruktur, pelayanan masyarakat, tentu kepentingan untuk pendidikan dan kesehatan. Itu semua sudah terakomodasi,” kata Aulia saat diwawancarai di Gedung DPRD Kukar, Rabu (30/9/2026).
Aulia mengatakan penyelesaian pembahasan Perubahan APBD menjadi bagian penting untuk memastikan program pemerintah dapat terus berjalan di tengah penyesuaian kondisi keuangan daerah.
Ia pun bersyukur seluruh rangkaian pembahasan dapat diselesaikan pada penghujung September.
“Alhamdulillah kita hari ini menyelesaikan tugas negara. Tanggal 30 September 2026 kita sudah menyetujui rancangan peraturan daerah APBD Perubahan tahun 2026,” ujarnya.
Menurut Aulia, APBD tidak hanya dilihat dari besarnya nilai anggaran, tetapi terutama dari seberapa besar manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat.
Karena itu, ia berharap setiap program yang telah dialokasikan dapat diarahkan untuk mendukung pembangunan sekaligus peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Tentu ini adalah bagaimana menciptakan Kukar Idaman Terbaik melalui APBD. Semoga ini berkah untuk kita semua, berkah untuk rakyat. Semoga APBD bisa betul-betul menyejahterakan rakyat,” katanya.
Aulia menjelaskan, secara akumulatif nilai APBD berada pada kisaran Rp7,9 triliun. Namun angka tersebut turut memasukkan komponen kewajiban sekitar Rp820 miliar.
Dengan demikian, menurut Aulia, postur anggaran utama berada di kisaran Rp7,1 triliun sebelum komponen kewajiban tersebut diperhitungkan.
“Nilainya tetap Rp7,9 triliun karena kita juga mengakomodasi utang sekitar Rp820 miliar. Jadi sebenarnya yang intinya Rp7,1 triliun, tetapi Rp820 miliar itu bagian daripada kewajiban dan tetap menjadi bagian APBD,” jelasnya.
Selain memastikan prioritas pembangunan tetap terakomodasi, Pemkab Kukar kini menghadapi waktu yang relatif singkat untuk melaksanakan berbagai program dalam Perubahan APBD 2026.
Dengan tersisa Oktober, November dan Desember, Aulia mengatakan pemerintah daerah akan berupaya memaksimalkan pelaksanaan sekaligus penyerapan anggaran.
“Kita akan maksimalkan. Kalau masih ada waktu Oktober, November, Desember, saya rasa semoga ini bisa diserap,” ujarnya.
Ia berharap optimalisasi pada penghujung tahun tersebut dapat memastikan anggaran yang telah disusun dan disepakati benar-benar diwujudkan menjadi program yang memberikan manfaat bagi masyarakat Kukar. (ADV/Diskominfo/Kukar/Ndy).
