Ads
Ads

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Disdukcapil dengan DKUMPP Bontang

BONTANG – Akurasi data menjadi salah satu kunci keberhasilan program bantuan pemerintah. Untuk memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bontang terus memperluas kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan sejumlah perangkat daerah.

Terbaru, Disdukcapil Bontang menjalin perjanjian kerja sama dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP). Kerja sama ini memberikan hak akses kepada DKUMPP untuk melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan, terutama bagi masyarakat yang dipersiapkan sebagai calon penerima program bantuan UMKM.

Kepala Disdukcapil Kota Bontang melalui Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), Thamrin, menjelaskan bahwa pemanfaatan data kependudukan sangat penting untuk meminimalkan potensi kesalahan dalam penetapan penerima bantuan.

Pasalnya, data calon penerima perlu dipastikan terlebih dahulu, baik dari sisi kesesuaian identitas, domisili, maupun status kependudukannya.

“Jangan sampai ada warga yang sebenarnya sudah tidak berdomisili di Bontang, tetapi masih masuk dalam daftar penerima bantuan. Atau ada data yang tidak sesuai. Dengan hak akses ini, perangkat daerah bisa melakukan verifikasi secara mandiri sehingga data calon penerima lebih akurat,” ungkap Thamrin.

Ia menyebutkan, kebutuhan validasi data tersebut tidak hanya berlaku untuk program bantuan UMKM. Sejumlah program lain, seperti bantuan sosial dan bantuan bagi pekerja rentan, juga membutuhkan verifikasi data kependudukan agar penyalurannya sesuai dengan kriteria penerima.

Hingga saat ini, DKUMPP tercatat sebagai perangkat daerah ke-12 di Kota Bontang yang menjalin kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan Disdukcapil.

Menurut Thamrin, kerja sama tersebut diawali dengan pengajuan resmi dari perangkat daerah kepada Disdukcapil. Selanjutnya, permohonan diteruskan ke Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk memperoleh persetujuan hak akses pemanfaatan data kependudukan.

Dengan adanya akses tersebut, masing-masing perangkat daerah dapat melakukan pengecekan data sesuai kebutuhan program dan kewenangannya.

Disdukcapil Bontang berharap kolaborasi lintas perangkat daerah ini semakin memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data. Tidak hanya mempermudah proses administrasi, tetapi juga menjadi langkah penting dalam memastikan setiap program bantuan pemerintah terlaksana secara lebih tepat sasaran.

Sebab, di balik setiap program bantuan, terdapat hak masyarakat yang harus dijaga melalui data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. (ADV/Diskominfo/Bontang).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *