Ads
Ads

Selisih Pajak BBM Tambang Jadi Perhatian, Aulia Kejar Potensi Pendapatan Kukar Rp800 Miliar

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai membongkar potensi penerimaan pajak dari aktivitas industri pertambangan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), menyusul adanya perbedaan angka penerimaan yang cukup besar antara Kukar dan Kutai Timur.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menilai kondisi tersebut perlu ditelusuri lebih jauh. Sebab, aktivitas pertambangan batu bara di Kukar membutuhkan bahan bakar dalam jumlah besar untuk menunjang operasional kendaraan dan alat berat.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam pertemuan pemeriksaan tim terpadu, penerimaan PBBKB Kutai Timur mencapai sekitar Rp1 triliun. Sementara penerimaan Kukar masih berada di kisaran Rp500 miliar.

Perbedaan tersebut menjadi perhatian Pemkab Kukar untuk mengevaluasi sistem pendataan dan pencatatan pajak perusahaan yang beroperasi di wilayahnya.

Aulia menduga, persoalan administrasi dan lokasi transaksi menjadi salah satu hal yang perlu dikaji. Sebab, pembelian bahan bakar serta penerbitan faktur perusahaan bisa saja dilakukan di Samarinda atau Balikpapan, meskipun kendaraan dan alat beratnya digunakan untuk kegiatan pertambangan di Kukar.

“Beberapa hal yang perlu kita benahi adalah administrasi, pendataan, dan penempatan pembayaran pajak. Kami optimistis apabila semuanya bisa dirapikan, pendapatan daerah pada 2027 dapat meningkat hingga melampaui Rp800 miliar,” ungkap Aulia.

Pernyataan itu disampaikan saat Entry Meeting Pemeriksaan Tim Terpadu Wilayah Kutai Kartanegara di Gedung PKM, Kecamatan Tenggarong Seberang, Senin (16/11/2026).

Menurut Aulia, selain PBBKB, terdapat sejumlah sektor lain yang perlu dioptimalkan, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Air Permukaan.

Pemerintah ingin memastikan aktivitas ekonomi perusahaan pertambangan memberikan kontribusi pajak yang sesuai dengan ketentuan dan kondisi operasional sebenarnya.

Untuk itu, Pemkab Kukar tidak hanya melakukan pembenahan internal, tetapi juga memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Bapenda Provinsi Kaltim, Bapenda Kukar, kejaksaan, dan kepolisian dilibatkan dalam tim terpadu yang bertugas melakukan pemeriksaan serta menindaklanjuti temuan sesuai kewenangan masing-masing.

Aulia menegaskan, pemeriksaan tersebut bukan dimaksudkan untuk memberikan beban tambahan kepada perusahaan. Namun, kepatuhan terhadap kewajiban pajak harus menjadi perhatian seluruh pelaku usaha.

Jika ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran, pemerintah akan mengambil langkah sesuai peraturan yang berlaku.

Adapun kemungkinan kekurangan pembayaran pajak pada tahun-tahun sebelumnya masih akan ditelusuri. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah perusahaan belum memenuhi kewajibannya atau pembayaran yang telah dilakukan justru tercatat di wilayah lain.

Pemkab Kukar berharap penelusuran ini tidak sekadar memperbaiki administrasi perpajakan, tetapi juga membuka sumber pendapatan baru bagi daerah di tengah upaya meningkatkan kapasitas fiskal pada 2027. (Adv/ Diskominfo Kukar/ndy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *