TENGGARONG — Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri meminta pemerintah pusat memastikan pengurangan subsidi energi tidak berhenti pada efisiensi anggaran.
Menurutnya, anggaran yang dialihkan perlu diarahkan ke sektor produktif agar mampu menjaga daya beli sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Harapan tersebut disampaikan Aulia saat ditemui, Kamis (1/10/2026), ketika menanggapi isu pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. Ia menilai pemerintah daerah memiliki peran untuk mengantisipasi dampak kebijakan pusat terhadap kondisi ekonomi masyarakat di daerah.
“Kewenangan itu memang berada di wilayah pemerintah pusat, tentunya kalau kita di daerah, kita menjaga dampak dari proses pemangkasan ini,” kata Aulia.
Ia berharap perubahan alokasi anggaran akibat pengurangan subsidi tidak hanya menjadi penghematan, tetapi dapat diarahkan untuk membiayai sektor-sektor yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Ketika di sini dikurangi, nanti pembiayaannya akan disalurkan ke tempat mana lagi. Kita berharap ini tersalur ke sektor-sektor produktif sehingga bisa menjadi daya dorong atau daya dukung tersendiri untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Menurut Aulia, pemerintah daerah juga perlu memastikan kemampuan dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Pemenuhan kebutuhan pokok menjadi salah satu aspek yang harus mendapat perhatian apabila terjadi perubahan kebijakan subsidi energi.
“Kami juga menjaga terkait dengan kemampuan atau daya beli masyarakat, sehingga pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat itu bisa terpenuhi dengan baik,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemkab Kukar akan mengantisipasi agar kebijakan di tingkat pusat tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap kondisi ekonomi masyarakat, termasuk risiko meningkatnya angka kemiskinan. (Adv).
