SANAGATTA – Pembangunan infrastruktur masih menjadi pekerjaan besar Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) di tengah perjalanan daerah yang telah memasuki usia ke-27 tahun. Perbaikan konektivitas antarwilayah hingga percepatan penyelesaian Pelabuhan Kenyamukan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memperkuat aktivitas perekonomian sekaligus memastikan masyarakat di kawasan terpencil memperoleh akses pembangunan yang lebih merata.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan I DPRD Kutim Tahun Sidang 2026/2027 yang berlangsung di Gedung DPRD Kutim, Kamis (8/10/2026). Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Kutim Mahyunadi, Ketua DPRD Kutim Jimmi bersama unsur pimpinan dan anggota dewan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran kepala perangkat daerah.
Dalam penyampaiannya, Ardiansyah mengakui masih terdapat sejumlah persoalan pembangunan yang membutuhkan perhatian serius. Kondisi jalan dan jembatan, penataan kawasan permukiman, ketersediaan air bersih, pemerataan listrik, jaringan telekomunikasi, serta akses pendidikan dan pelayanan kesehatan menjadi bagian dari tantangan yang harus ditangani secara bertahap.
Salah satu indikator pembangunan yang menjadi perhatian adalah kondisi jalan kabupaten. Berdasarkan data pemerintah daerah, persentase jalan dalam kondisi mantap mengalami peningkatan dari 33,27 persen pada 2024 menjadi 34,78 persen pada 2025.
Meski menunjukkan perkembangan, kenaikan sebesar 1,51 poin persentase tersebut memperlihatkan bahwa upaya peningkatan kualitas jalan masih membutuhkan pekerjaan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu memastikan pembangunan dan pemeliharaan dapat menjangkau wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses transportasi.
“Kenaikan ini mengindikasikan bahwa intervensi pembangunan dan pemeliharaan jalan mulai memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas infrastruktur, meskipun belum signifikan,” kata Ardiansyah.
Peningkatan kualitas jaringan jalan diharapkan memberikan manfaat langsung terhadap kelancaran mobilitas masyarakat. Infrastruktur transportasi yang memadai juga diperlukan untuk mempercepat distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan berbagai komoditas unggulan dari kawasan produksi menuju pusat perdagangan.
Selain mendukung sektor pertanian, akses jalan yang semakin baik berpotensi meningkatkan kunjungan ke sejumlah destinasi wisata di Kutim. Konektivitas yang lebih lancar dapat memudahkan perjalanan wisatawan sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk mengembangkan kegiatan ekonomi.
Di sisi lain, percepatan pembangunan Pelabuhan Kenyamukan menjadi salah satu agenda strategis yang terus didorong pemerintah daerah. Infrastruktur transportasi laut tersebut dipandang memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan distribusi logistik dari Kutim menuju wilayah lainnya.
Posisi Pelabuhan Kenyamukan yang berada di kawasan potensial jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II menjadi salah satu pertimbangan pengembangannya. Keberadaan fasilitas pelabuhan diharapkan dapat mendukung pergerakan barang dan penumpang sekaligus memperluas kesempatan investasi dan kegiatan usaha.
Namun, pemerintah daerah menyadari bahwa penyelesaian konstruksi pelabuhan bukan satu-satunya kebutuhan. Kesiapan operasional harus diperhatikan agar fasilitas yang dibangun nantinya dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan tujuan pembangunannya.
Sejumlah aspek yang perlu dipersiapkan meliputi akses transportasi menuju kawasan pelabuhan, kelengkapan sarana pendukung, kesiapan lembaga pengelola, serta pemenuhan berbagai persyaratan operasional yang berlaku.
Persiapan tersebut menjadi penting karena keberadaan pelabuhan yang tidak didukung jaringan transportasi darat dan sistem pengelolaan memadai berpotensi menghambat pemanfaatannya. Karena itu, pembangunan Pelabuhan Kenyamukan perlu berjalan seiring dengan penguatan infrastruktur penghubung di wilayah sekitarnya.
Apabila seluruh fasilitas pendukung dapat dipenuhi, Pelabuhan Kenyamukan diharapkan mampu menjadi salah satu pintu masuk aktivitas ekonomi baru. Kelancaran distribusi barang juga berpotensi memberikan manfaat bagi pelaku usaha, terutama dalam memperluas jangkauan pemasaran produk daerah.
Selain pembangunan infrastruktur berskala besar, Pemkab Kutim turut memberikan perhatian terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Salah satu program yang menjadi prioritas adalah penyediaan 1.000 rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Program perumahan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman sekaligus membantu masyarakat memperoleh tempat tinggal yang lebih memadai. Pemerintah juga melanjutkan pembangunan jalan lingkungan melalui kegiatan semenisasi, peningkatan kualitas jalan, dan pengaspalan.
Sementara itu, penyediaan air bersih menjadi bagian penting dari agenda pemerataan pelayanan dasar. Pemerintah daerah menyiapkan langkah pengamanan sumber air baku, optimalisasi pemanfaatan embung, serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kebutuhan air bersih.
Perluasan cakupan pelayanan air bersih direncanakan berlangsung secara bertahap dengan memperhatikan wilayah yang memiliki kebutuhan tinggi dan keterbatasan akses. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi kesenjangan pelayanan antara kawasan perkotaan dan perdesaan.
Pemerataan jaringan listrik dan telekomunikasi juga menjadi perhatian dalam mendukung aktivitas masyarakat. Ketersediaan kedua fasilitas tersebut memiliki keterkaitan erat dengan perkembangan pendidikan, pelayanan kesehatan, kegiatan ekonomi, dan pemanfaatan teknologi informasi.
Dalam pembangunan jangka menengah, pemerintah daerah menempatkan infrastruktur sebagai sarana penghubung antara masyarakat dan berbagai pusat pelayanan. Jalan, jembatan, pelabuhan, jaringan energi, dan fasilitas dasar lainnya diharapkan mampu memperpendek hambatan geografis yang selama ini memengaruhi mobilitas warga.
Memasuki usia ke-27 tahun, tantangan pembangunan Kutim bukan hanya menambah jumlah proyek infrastruktur, tetapi juga memastikan setiap pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Percepatan penyelesaian Pelabuhan Kenyamukan, peningkatan kualitas jalan, dan pemerataan pelayanan dasar menjadi bagian dari upaya mewujudkan konektivitas wilayah yang lebih baik serta pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. (ADV/KUTIM).
