KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) harus bersiap menghadapi penyusutan kemampuan keuangan daerah pada 2027. Proyeksi APBD yang sebelumnya mencapai Rp7,9 triliun pada 2026 diperkirakan merosot menjadi hanya Rp5,9 triliun hingga Rp6,1 triliun.
Artinya, terdapat potensi pengurangan anggaran sekitar Rp1,8 triliun sampai Rp2 triliun. Kondisi ini membuat pemerintah daerah mulai mengencangkan ikat pinggang, terutama pada belanja rutin pemerintahan yang selama ini menyerap anggaran cukup besar.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengakui penurunan pendapatan daerah secara langsung berpengaruh terhadap kapasitas pembiayaan berbagai program pemerintah.
“Penyesuaian penurunan pendapatan kita itu berdampak pada kemampuan belanja kita,” kata Aulia saat ditemui di Tenggarong, Selasa (10/11/2026).
Tekanan fiskal tersebut memperlihatkan perubahan besar dalam perjalanan keuangan daerah. Kukar yang sempat memiliki APBD sekitar Rp11 triliun pada 2023, bahkan mencapai Rp14 triliun pada 2024, mulai mengalami koreksi menjadi Rp12,5 triliun pada 2025 dan Rp7,9 triliun pada 2026.
Jika proyeksi 2027 terealisasi, kemampuan belanja pemerintah daerah akan semakin terbatas dibandingkan periode ketika anggaran masih berada di atas Rp10 triliun.
Menghadapi situasi tersebut, Pemkab Kukar mulai membedah struktur pengeluaran berdasarkan kebutuhan yang bersifat wajib dan kebutuhan yang masih memungkinkan untuk diefisienkan.
Aulia menyebut belanja daerah terbagi dalam dua kelompok, yakni biaya tetap (fixed cost) dan biaya dinamis (dynamic cost).
Biaya tetap menjadi komponen yang sulit dikurangi karena berkaitan dengan kewajiban pembayaran gaji sekitar 18.000 aparatur sipil negara (ASN), baik PNS maupun PPPK. Untuk kebutuhan tersebut, pemerintah harus menyediakan anggaran sekitar Rp2,4 triliun setiap tahun.
Sementara penghematan diarahkan pada biaya dinamis, terutama pengeluaran operasional seperti listrik, air, perjalanan dinas, konsumsi rapat, dan kebutuhan rutin perkantoran lainnya.
Langkah efisiensi bahkan telah mengubah besaran belanja operasional secara signifikan.
Jika pada periode 2023 hingga 2025 rata-rata pengeluarannya mencapai Rp1,1 triliun, pada 2026 anggaran tersebut ditekan menjadi sekitar Rp400 miliar.
“Artinya, terjadi penghematan sekitar Rp700 miliar di perspektif biaya operasional,” tegas Aulia.
Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mulai mengurangi pengeluaran yang dinilai masih bisa dikendalikan. Namun, setelah kebutuhan belanja pegawai dan operasional dasar terpenuhi, pemerintah harus kembali menghitung kemampuan anggaran untuk membiayai pembangunan.
“Di luar dari itu barulah kita bicara terkait dengan perspektif pembangunan-pembangunan lainnya,” jelasnya.
Persoalan berikutnya adalah bagaimana mempertahankan program prioritas ketika ruang fiskal semakin sempit. Dengan kebutuhan belanja pegawai mencapai Rp2,4 triliun, sebagian besar anggaran telah memiliki peruntukan sebelum pemerintah menentukan alokasi untuk berbagai kegiatan pembangunan.
Karena itu, strategi pengelolaan keuangan daerah mulai diarahkan pada dua hal sekaligus, yakni memperbesar pendapatan dan meningkatkan efektivitas pengeluaran.
Aulia mengatakan orientasi pemerintah saat ini bukan semata-mata mengejar penyerapan anggaran, melainkan memastikan pendapatan daerah terus dioptimalkan dan belanja dilakukan secara tepat sasaran.
“Isu kita sekarang adalah bagaimana kita bisa mencari sebanyak-banyaknya pendapatan dan bagaimana seoptimal mungkin belanja kita,” ujarnya.
Di sisi lain, Pemkab Kukar mengaku tetap melakukan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik. Berdasarkan riset terbaru, tingkat kepuasan masyarakat tercatat pada angka 64, sedangkan indikator persepsi pelayanan publik berada di atas 80 persen.
Hasil tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi pemerintah, termasuk dalam memperbaiki komunikasi dengan masyarakat dan menjaga kualitas pelayanan di tengah keterbatasan anggaran.
Namun, tantangan terbesar pada 2027 bukan hanya memangkas belanja operasional. Pemerintah juga dituntut memastikan penyusutan APBD tidak berujung pada terhambatnya pembangunan, berkurangnya kualitas pelayanan, maupun tertundanya kebutuhan masyarakat yang selama ini bergantung pada pembiayaan daerah.
Di tengah menyusutnya sumber daya fiskal, kemampuan pemerintah menentukan prioritas dan menggali sumber pendapatan baru akan menjadi penentu arah pembangunan Kukar ke depan. (Adv/ Diskominfo Kukar/ndy).


