TENGGARONG – Keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) harus dilakukan secara bertahap. Meski demikian, pemerintah daerah memastikan peningkatan akses penghubung antardesa dan kecamatan tetap menjadi prioritas.
Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, mengatakan kebutuhan anggaran untuk membenahi seluruh persoalan jalan di wilayah Kukar mencapai puluhan triliun rupiah. Sementara kemampuan pemerintah daerah mengalokasikan dana pembangunan setiap tahunnya masih jauh dari kebutuhan tersebut.
Menurutnya, jika anggaran pembangunan jalan hanya berkisar Rp1 triliun hingga Rp2 triliun per tahun, penyelesaian seluruh persoalan infrastruktur diperkirakan membutuhkan waktu panjang.
“Kalau setiap tahun anggaran yang bisa kita alokasikan untuk pembangunan jalan hanya sekitar Rp1 triliun sampai Rp2 triliun, maka dibutuhkan waktu kurang lebih 20 tahun secara berkelanjutan,” kata Rendi saat ditemui di Tenggarong, Sabtu (14/11/2026).
Ia menjelaskan, persoalan infrastruktur jalan tidak bisa diselesaikan dalam satu periode pembangunan. Sebab, jalan yang sudah diperbaiki tetap memiliki risiko mengalami kerusakan akibat usia pemakaian maupun kondisi lingkungan.
Bahkan, ruas jalan yang telah mendapat penanganan sekitar satu dekade lalu bisa kembali membutuhkan perbaikan.
“Jalan yang sudah kita perbaiki 10 tahun lalu bisa saja kembali mengalami kerusakan. Karena itu, persoalan jalan, baik jalan lingkungan, jalan kabupaten maupun jalan provinsi, merupakan pekerjaan yang tidak pernah selesai,” ujarnya.
Rendi menyebutkan, luas wilayah Kukar menjadi salah satu faktor yang membuat pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya besar. Wilayah Kukar bahkan disebut sekitar 41 kali lebih luas dibandingkan DKI Jakarta dan 112 kali luas Kota Solo.
Kendati menghadapi keterbatasan anggaran, Pemkab Kukar tetap berupaya menyelesaikan sejumlah ruas jalan yang dinilai penting bagi konektivitas masyarakat.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah jalur penghubung Anggana-Muara Badak. Pemerintah daerah menargetkan pekerjaan jalan tersebut dapat dituntaskan pada 2027.
“Penuntasan jalan Anggana-Muara Badak itu belum selesai. Mudah-mudahan pada 2027 sudah bisa dituntaskan, sehingga masyarakat dapat menikmati jalan yang lebih baik dan mulus,” ungkapnya.
Selain jalur tersebut, pembangunan jalan lingkungan dan akses penghubung antardesa maupun antarkelurahan juga akan dilanjutkan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Peningkatan konektivitas dinilai penting karena berkaitan langsung dengan kelancaran mobilitas warga, distribusi hasil usaha, serta akses masyarakat terhadap pelayanan publik.
Di sisi lain, kondisi fiskal Kukar turut menjadi tantangan tersendiri. Rendi mengungkapkan, kemampuan keuangan daerah yang sebelumnya berada pada kisaran Rp12 triliun hingga Rp14 triliun kini menyusut menjadi sekitar Rp5,9 triliun hingga Rp6 triliun.
Dari anggaran tersebut, pemerintah masih harus memenuhi berbagai kewajiban belanja daerah. Sementara alokasi untuk pembangunan infrastruktur harus menyesuaikan ketentuan penganggaran setelah memperhitungkan belanja wajib dan belanja yang telah terikat.
Untuk mengurangi ketergantungan terhadap kemampuan APBD, Pemkab Kukar berupaya mencari tambahan pembiayaan melalui pemerintah pusat.
Sejumlah sumber pendanaan yang akan dioptimalkan antara lain Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta skema pendanaan lainnya.
Rendi menilai langkah tersebut penting mengingat selama ini pembiayaan pembangunan daerah masih banyak bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH), sementara penyalurannya ke pemerintah kabupaten belum maksimal.
“Selama ini kita memang banyak bergantung pada DBH. Namun, penyaluran DBH ke kabupaten saat ini belum maksimal. Karena itu, kita perlu mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan lainnya,” tutupnya.
Pembangunan jalan di Kukar pun akan bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga kesinambungan anggaran sekaligus menentukan ruas yang paling mendesak untuk ditangani. (Adv/ Diskominfo Kukar/Ndy).


