TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengalokasikan anggaran Rp150 juta untuk setiap rukun tetangga (RT) per tahun melalui program RT-Ku Terbaik. Kenaikan anggaran dari skema sebelumnya sebesar Rp50 juta per RT ini diarahkan untuk memperkuat pelayanan, pemberdayaan masyarakat, hingga pembangunan di lingkungan permukiman.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan pelaksanaan program harus bertumpu pada kebutuhan masyarakat. Menurutnya, perencanaan kegiatan perlu menjadi dasar sebelum anggaran dialokasikan agar penggunaan dana tidak sekadar mengejar realisasi belanja.
“Prinsipnya adalah money follow program. Kita mengedepankan programnya dulu, baru uangnya menyesuaikan,” ujarnya.
Melalui pendekatan tersebut, Pemkab Kukar ingin memastikan anggaran RT-Ku Terbaik digunakan untuk kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi warga. Perencanaan di tingkat RT diharapkan mampu menjawab persoalan lingkungan sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Salah satu prioritas yang disampaikan Aulia ialah pemerataan akses internet hingga ke seluruh desa di Kukar. Ketersediaan jaringan digital dinilai penting untuk menunjang aktivitas masyarakat dan mendukung peningkatan pelayanan di wilayah perdesaan.
“Di RT-Ku Terbaik, kami meletakkan prioritas untuk memastikan layanan internet itu hadir di seluruh desa yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara,” katanya.
Selain infrastruktur digital, program tersebut juga mencakup penguatan kegiatan sosial di lingkungan masyarakat. Gotong royong dan musyawarah RT tetap menjadi bagian dari upaya membangun keterlibatan warga dalam menentukan kebutuhan serta kegiatan di lingkungannya.
Dukungan terhadap pelaksanaan tugas pengurus RT, termasuk penyediaan insentif bagi ketua RT, juga menjadi bagian dari perhatian pemerintah daerah.
Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2026, alokasi Rp150 juta per RT dibagi ke dalam empat kategori penggunaan anggaran. Rinciannya, 30 persen untuk ketahanan sosial, 30 persen untuk pemberdayaan masyarakat, 30 persen untuk operasional RT, serta 10 persen untuk infrastruktur.
Dengan komposisi tersebut, masing-masing kategori yang memperoleh alokasi 30 persen mendapat porsi Rp45 juta. Sementara itu, sektor infrastruktur memperoleh alokasi Rp15 juta per RT.
Pembagian anggaran tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan program. Namun, besarnya alokasi dana perlu diikuti dengan perencanaan yang sesuai kebutuhan, pelaksanaan yang tertib, serta pengawasan terhadap penggunaannya.
Ukuran keberhasilan RT-Ku Terbaik tidak hanya terletak pada besarnya anggaran yang disediakan pemerintah daerah. Program ini juga perlu dilihat dari hasil pelaksanaannya, termasuk peningkatan kualitas pelayanan, keberlangsungan kegiatan pemberdayaan, dan penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat di tingkat lingkungan.
Dengan menempatkan RT sebagai salah satu ujung tombak pembangunan, Pemkab Kukar berharap anggaran yang dialokasikan dapat diterjemahkan menjadi program yang terukur dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. (ADV/Kukar/Diskominfo/Ndy).
