
Kukar – Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan tempat pemrosesan akhir (TPA) pengganti mulai menghadapi tantangan. Di tengah semakin terbatasnya masa operasional TPA Bekotok, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kukar harus mencari lokasi baru yang tidak hanya memenuhi persyaratan teknis, tetapi juga dapat diterima masyarakat sekitar.
Persiapan tersebut dilakukan menyusul perkiraan bahwa TPA Bekotok hanya mampu beroperasi hingga 2028 atau 2029. Dengan waktu yang semakin terbatas, DLHK Kukar mulai menjajaki sejumlah alternatif lahan untuk memastikan pelayanan pengelolaan sampah tetap berlangsung. Namun, salah satu lokasi yang sempat dipertimbangkan di Dusun Bensamar belum dapat ditindaklanjuti karena adanya keberatan warga.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLHK Kukar, Yudiarta, menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak ingin menunggu hingga kapasitas TPA Bekotok benar-benar habis sebelum mempersiapkan fasilitas pengganti. Menurutnya, pencarian lokasi baru membutuhkan proses panjang karena harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
“Kalau berbicara mengenai usia operasional maksimal, berdasarkan perkiraan kami, TPA Bekotok masih bisa bertahan sekitar tiga tahun lagi, yakni sampai 2028 atau 2029. Artinya, kita masih memiliki waktu, tetapi juga harus mulai memikirkan langkah antisipasi untuk ke depannya,” ujarnya saat dihubungi pada Sabtu (21/11/2026).
Yudiarta mengungkapkan, Dusun Bensamar sebelumnya masuk dalam pertimbangan sebagai salah satu alternatif lokasi pembangunan TPA baru. Akan tetapi, rencana tersebut menghadapi kendala setelah masyarakat menyampaikan keberatan terhadap kemungkinan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah di wilayah mereka.
Keberatan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena pembangunan TPA berkaitan langsung dengan kondisi lingkungan dan kenyamanan warga. Oleh sebab itu, DLHK Kukar tidak dapat memaksakan penetapan lokasi tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang berpotensi terdampak.
“Memang salah satu lokasi yang sempat kami jajaki berada di Dusun Bensamar. Namun, dalam prosesnya ada keberatan dari masyarakat setempat. Jadi, rencana tersebut belum bisa dilanjutkan begitu saja. Kami juga harus menghargai aspirasi masyarakat karena keberadaan TPA nantinya tentu akan berkaitan langsung dengan lingkungan tempat tinggal mereka,” ungkapnya.
Persoalan penerimaan masyarakat menjadi salah satu tantangan dalam penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah. Keberadaan TPA kerap menimbulkan kekhawatiran terkait potensi bau tidak sedap, gangguan kesehatan, serta dampak lingkungan lainnya, terutama apabila lokasinya berdekatan dengan permukiman.
Karena itu, pemilihan lahan pengganti memerlukan pertimbangan yang menyeluruh. Selain memperhatikan jarak terhadap kawasan permukiman, pemerintah daerah perlu memastikan akses kendaraan pengangkut sampah, kondisi tanah, serta kesesuaian lingkungan agar fasilitas yang dibangun dapat beroperasi secara optimal.
Berdasarkan perhitungan awal DLHK Kukar, kebutuhan lahan untuk pembangunan TPA pengganti diperkirakan mencapai tiga hektare. Namun, angka tersebut masih merupakan gambaran kebutuhan awal dan belum menjadi dasar penetapan lokasi pembangunan.
Ketersediaan lahan dengan luas yang memadai juga tidak otomatis menjadikan suatu kawasan layak digunakan sebagai TPA. Pemerintah tetap perlu melakukan kajian teknis dan lingkungan untuk memastikan fasilitas tersebut tidak menimbulkan persoalan baru setelah beroperasi.
Di sisi lain, waktu yang tersedia hingga berakhirnya perkiraan masa operasional TPA Bekotok menjadi pertimbangan penting. Apabila penentuan lokasi mengalami keterlambatan, pemerintah daerah berpotensi menghadapi kesulitan dalam menyediakan fasilitas pengganti ketika kapasitas TPA lama tidak lagi mencukupi.
Yudiarta menegaskan bahwa persiapan pembangunan TPA baru harus dilakukan bersamaan dengan upaya mempertahankan fasilitas yang sudah tersedia. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari terjadinya kekosongan pelayanan pemrosesan akhir sampah.
“Jangan sampai ketika kapasitasnya sudah tidak memungkinkan lagi, kita justru belum memiliki lokasi pengganti. Karena itu, upaya menjaga TPA Bekotok tetap beroperasi harus berjalan bersamaan dengan persiapan mencari lokasi baru,” tegasnya.
Dengan kondisi tersebut, pencarian lokasi TPA pengganti menjadi pekerjaan penting bagi DLHK Kukar dalam beberapa tahun mendatang. Pemerintah daerah diharapkan mampu menemukan lahan yang memenuhi kebutuhan teknis sekaligus memperhatikan kepentingan masyarakat.
Persiapan sejak dini menjadi kunci agar pengelolaan sampah di Kukar tidak menghadapi hambatan ketika TPA Bekotok mencapai batas kapasitasnya. Keberhasilan menentukan lokasi pengganti juga akan menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pelayanan kebersihan dan pengelolaan lingkungan di daerah tersebut. (Adv/Diskominfo/Kukar/Ndy).



