Ads
Ads

Kesbangpol Kukar Dampingi Tujuh Parpol Susun LPJ

Kukar – Tertib administrasi menjadi perhatian serius Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik. Untuk mencegah persoalan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban, Kesbangpol menyiapkan pendampingan langsung kepada tujuh partai politik penerima bantuan pemerintah daerah.

Kegiatan tersebut akan dilaksanakan melalui Bidang Politik Dalam Negeri (Poldagri) dengan pendekatan monitoring dan pembinaan. Langkah ini bertujuan memastikan pengurus partai memahami mekanisme penggunaan bantuan keuangan, menyiapkan bukti pengeluaran, serta menyusun dokumen pertanggungjawaban sesuai ketentuan. Kelengkapan administrasi ditargetkan dapat dipersiapkan paling lambat Januari sebelum memasuki tahapan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kesbangpol Kukar, Rinda Desianti, menjelaskan bahwa pendampingan dilakukan sebagai langkah antisipasi agar persoalan administrasi dapat diselesaikan lebih awal. Pemerintah daerah ingin memastikan seluruh penerima bantuan memiliki pemahaman yang sama mengenai kewajiban pengelolaan dan pelaporan dana.

“Kami ingin proses ini berjalan secara bertahap. Jangan sampai kegiatan sudah dilaksanakan, tetapi ketika diminta pertanggungjawabannya justru dokumen pendukung belum tersedia atau belum tersusun dengan baik,” jelasnya saat dihubungi pada Sabtu (21/11/2026).

Menurut Rinda, penyusunan laporan pertanggungjawaban tidak seharusnya dilakukan hanya ketika batas waktu pelaporan semakin dekat. Setiap partai perlu membiasakan pencatatan dan pengumpulan dokumen sejak awal pelaksanaan kegiatan.

Cara tersebut dinilai penting karena penggunaan bantuan keuangan harus didukung bukti yang dapat menjelaskan realisasi anggaran. Dokumen yang tersusun dengan baik akan mempermudah pengurus partai ketika melakukan pemeriksaan internal terhadap kelengkapan laporan maupun saat menghadapi proses pemeriksaan BPK.

Kesbangpol Kukar juga memberikan perhatian terhadap kemungkinan adanya perbedaan pemahaman pengurus partai mengenai aturan penggunaan bantuan. Melalui kunjungan dan komunikasi langsung, berbagai persoalan diharapkan dapat diidentifikasi sebelum berkembang menjadi kendala dalam pelaporan.

Rinda menegaskan bahwa monitoring yang dilakukan Kesbangpol bukan merupakan kegiatan audit. Pemerintah daerah lebih mengedepankan fungsi pembinaan dan pendampingan agar pengurus partai memperoleh penjelasan yang diperlukan dalam menjalankan kewajibannya.

Pendekatan tersebut sekaligus membuka ruang komunikasi antara pemerintah daerah dan partai politik. Apabila terdapat ketentuan yang belum dipahami, pengurus dapat menyampaikan pertanyaan maupun kendala yang dihadapi selama pengelolaan bantuan.

“Kalau ada hal yang belum dipahami, silakan komunikasikan kepada kami. Kami terbuka untuk memberikan pendampingan. Harapannya, seluruh partai dapat mengelola bantuan ini sesuai aturan dan mempertanggungjawabkannya dengan baik,” tuturnya.

Selain kelengkapan administrasi, monitoring juga akan memperhatikan pemanfaatan bantuan keuangan untuk pendidikan politik. Sesuai ketentuan yang disampaikan Kesbangpol, setiap partai penerima bantuan wajib mengalokasikan sekurang-kurangnya 60 persen anggaran untuk kegiatan tersebut.

Ketentuan ini menjadi bagian penting dalam pengelolaan dana karena bantuan pemerintah tidak hanya diperuntukkan bagi kebutuhan organisasi. Partai politik juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai demokrasi, kehidupan berbangsa dan bernegara, serta partisipasi dalam proses politik.

Rinda mengingatkan agar dana yang tersedia benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan yang memiliki manfaat bagi masyarakat. Pelaksanaan program pendidikan politik juga harus disertai administrasi yang memadai sehingga penggunaan anggarannya dapat dipertanggungjawabkan.

“Jangan sampai anggaran yang sudah disediakan pemerintah tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Partai politik memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman politik kepada masyarakat,” ujarnya.

Dalam proses pendampingan, Kesbangpol Kukar akan melihat kesiapan masing-masing partai, termasuk kemungkinan adanya dokumen yang belum lengkap. Setelah monitoring berlangsung, pengurus diharapkan segera menindaklanjuti kekurangan yang ditemukan agar penyusunan laporan tidak mengalami keterlambatan.

Target penyelesaian kelengkapan administrasi pada Januari menjadi perhatian karena proses pertanggungjawaban membutuhkan ketelitian. Bukti pengeluaran, kesesuaian kegiatan, dan pencatatan penggunaan anggaran merupakan bagian yang perlu dipersiapkan secara sistematis.

Melalui pembinaan tersebut, Kesbangpol Kukar berharap tujuh partai politik penerima bantuan dapat meningkatkan kedisiplinan dalam mengelola keuangan. Koordinasi yang terbuka juga diharapkan membantu pengurus menyelesaikan kendala tanpa harus menunggu munculnya persoalan dalam proses pemeriksaan.

Dengan demikian, pendampingan yang dilakukan bukan sekadar memastikan kelengkapan laporan, melainkan juga mendorong pengelolaan bantuan keuangan partai politik yang lebih tertib dan akuntabel. Kesbangpol Kukar berharap seluruh penerima bantuan dapat menjalankan tanggung jawabnya sesuai ketentuan sekaligus memastikan anggaran pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat. (Adv/Diskominfo/Kukar/Ndy).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *