Kutim – Organisasi kemasyarakatan bukan sekadar tempat berhimpun, tetapi dapat menjadi “jembatan” ketika kepentingan masyarakat, pemerintah dan pembangunan bertemu. Pesan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim) Jimmi saat menghadiri pelantikan DPC Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur (LPADKT) Kutim periode 2026–2030 di Ruang Akasia Gedung Serba Guna (GSG) Bukit Pelangi, Sangatta, Jumat (2/10/2026) malam. Kehadiran Jimmi dalam agenda tersebut turut tercatat dalam publikasi resmi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
Di hadapan jajaran pengurus LPADKT dan para undangan, Jimmi menyoroti pentingnya soliditas organisasi setelah kepengurusan terbentuk. Ia memandang proses pemilihan secara aklamasi mencerminkan kuatnya semangat kekeluargaan di dalam organisasi karena kepengurusan dapat ditetapkan tanpa persaingan terbuka yang berujung pada gesekan.
Menurut Jimmi, organisasi masyarakat mempunyai ruang yang cukup besar untuk menyampaikan aspirasi. Ia mengaitkan peran tersebut dengan pengalamannya ketika belum dan setelah menjadi anggota legislatif. Sebelum berada di DPRD, dirinya mengaku pernah berpandangan bahwa anggota dewan dapat dengan mudah mengambil berbagai keputusan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Namun setelah berada di lembaga legislatif, Jimmi mengatakan proses pengambilan kebijakan ternyata harus berjalan dalam berbagai aturan, regulasi dan tata tertib. Kondisi itu membuat setiap keputusan tidak dapat dilakukan sebebas yang mungkin dibayangkan masyarakat dari luar lembaga.
Dari pengalaman tersebut, Jimmi melihat aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui organisasi maupun aksi terbuka dapat menjadi masukan bagi lembaga legislatif. Ia menggunakan istilah “provokator dalam artian positif” untuk menggambarkan pihak-pihak yang mampu mendorong lahirnya gagasan dan perhatian terhadap persoalan masyarakat tanpa melanggar hukum.
“Tadi seperti yang disampaikan Ketua Umum, kita membutuhkan tanda kutip provokator dalam artian yang positif. Sebab kalau negatif pasti kita akan berhadapan dengan hukum,” kata Jimmi.
Menurutnya, penyampaian aspirasi melalui aksi masyarakat juga terkadang memberikan perspektif yang tidak muncul dalam pembahasan formal. Jimmi mengatakan aspirasi tersebut dapat menjadi bahan bagi anggota legislatif dalam melihat persoalan dari sudut pandang masyarakat.
Ia bahkan menyebut demonstrasi sebagai salah satu bentuk penyampaian aspirasi yang dapat mendorong respons terhadap persoalan publik. Pernyataan itu disampaikan Jimmi dalam konteks bagaimana lembaga legislatif berinteraksi langsung dengan masyarakat dan menerima berbagai tuntutan yang berkembang.
Jimmi kemudian menghubungkan penyampaian aspirasi tersebut dengan keberadaan organisasi kemasyarakatan. Menurutnya, semakin besar jumlah masyarakat dan semakin beragam kepentingannya, potensi munculnya gesekan juga semakin terbuka. Karena itu, organisasi diharapkan mampu hadir untuk membantu mempertemukan kepentingan dan menjaga hubungan sosial tetap kondusif.
Ia menilai pembangunan harus tetap menjadi tujuan bersama. Dalam konteks tersebut, keberadaan LPADKT diharapkan dapat memberikan kontribusi, tidak hanya kepada anggotanya, tetapi juga terhadap kemajuan Kutai Timur secara lebih luas.
“Dengan kehadiran organisasi LPADKT ini, saya berharap kita sama-sama membangun Kabupaten Kutai Timur tercinta, karena masa depan Kutai Timur ini masih lebih cerah dibanding kabupaten-kabupaten lain,” ujar Jimmi.
Pandangan mengenai prospek Kutai Timur tersebut juga dikaitkan Jimmi dengan sumber daya alam serta aktivitas investasi yang berkembang di daerah. Ia menilai potensi ekonomi yang dimiliki Kutai Timur perlu dijaga agar mampu memberikan manfaat bagi pembangunan dan masyarakat dalam jangka panjang.
Jimmi turut menyinggung sektor pertambangan batu bara yang selama ini menjadi salah satu bagian aktivitas ekonomi di Kutai Timur. Dalam sambutannya, ia menyampaikan pandangannya bahwa besarnya potensi sumber daya alam menjadi alasan masyarakat perlu ikut menjaga daerah untuk kepentingan generasi mendatang.
“Atinya kita masih punya ratusan tahun sumber daya alam untuk masa depan anak cucu kita ke depan. Dan saatnya hari ini kita harus sama-sama menjaga daerah kita,” katanya.
Pernyataan mengenai jangka waktu sumber daya alam tersebut merupakan pandangan yang disampaikan Jimmi dalam sambutannya. Ia kemudian menekankan perhatian pada investasi yang masuk ke Kutai Timur, yang menurutnya memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.
“Kita menjaga investasi yang datang, karena tanpa investasi kita juga tidak bisa berkembang. Saya kira semua itu adalah tujuannya pembangunan,” ujarnya.
Jimmi mengatakan investasi, termasuk penanaman modal dalam negeri, perlu ditempatkan sebagai bagian dari aktivitas ekonomi yang dapat mendorong pembangunan. Pada saat yang sama, keberadaan investasi juga diharapkan berjalan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan masa depan daerah.
Ia pun mengajak LPADKT untuk mengambil posisi konstruktif dalam proses tersebut. Organisasi diharapkan mampu ikut menciptakan kondisi sosial yang kondusif sehingga pembangunan dapat berjalan, sekaligus tetap menjadi wadah bagi anggotanya dalam menyampaikan aspirasi ketika menemukan persoalan di masyarakat.
Pesan itu sejalan dengan harapan terhadap organisasi kemasyarakatan di tengah perkembangan Kutai Timur. Selain menjadi wadah konsolidasi anggota, ormas dapat membuka komunikasi dengan pemerintah, lembaga legislatif, aparat penegak hukum, pelaku usaha dan masyarakat.
Pelantikan DPC LPADKT Kutim periode 2026–2030 sendiri berlangsung di GSG Bukit Pelangi dan turut dihadiri Wakil Bupati Kutim Mahyunadi, jajaran LPADKT serta sejumlah unsur pemerintahan dan undangan. Sumber resmi Pemkab Kutim juga mencatat Ketua Umum DPP LPADKT-KU A Vendy Meru dan Sekretaris Jenderal FX Apui hadir dalam rangkaian kegiatan tersebut.
Jimmi menilai kepengurusan yang baru dilantik memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan semangat perjuangan organisasi. Kata “Laskar” dalam nama LPADKT, menurutnya, dapat dimaknai sebagai semangat untuk berjuang melalui kontribusi sosial dan pembangunan, bukan melalui penggunaan kekuatan atau senjata.
“Sekali lagi kepada pengurus yang baru, semangat berjuang itu jangan pernah kendor. Karena kita menyandang kata Laskar,” kata Jimmi.
Ia kemudian menggambarkan anggota organisasi sebagai orang-orang yang dapat mengambil peran dalam perjuangan pembangunan daerah.
“Yang sudah dilantik malam ini juga prajurit, tapi tanpa senjata, dan perjuangan mereka demi pembangunan Kabupaten Kutai Timur tercinta,” tuturnya.
Melalui momentum pelantikan tersebut, Jimmi berharap kepengurusan LPADKT tidak berhenti pada konsolidasi internal. Organisasi diharapkan mampu menggunakan jaringan dan keberadaannya untuk membantu menjaga kondusivitas, menyampaikan aspirasi secara konstruktif serta ikut mengambil bagian dalam pembangunan.
Bagi Jimmi, investasi, pembangunan dan kondisi sosial yang aman memiliki keterkaitan satu sama lain. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, DPRD, masyarakat, pelaku usaha dan organisasi kemasyarakatan menjadi bagian yang ia tekankan dalam menjaga arah pembangunan Kutai Timur.
Pelantikan pengurus baru pun menjadi awal bagi LPADKT untuk menerjemahkan semangat organisasi ke dalam peran nyata di masyarakat. Dengan komunikasi yang terbuka serta keterlibatan dalam berbagai agenda sosial, organisasi tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu elemen masyarakat yang ikut menjaga Kutai Timur tetap kondusif di tengah perkembangan pembangunan daerah.
