Sidoarjo – “Posyandu bukan lagi sekadar tempat menimbang balita.” Kalimat itu menggambarkan perubahan besar yang kini diterapkan Pemerintah Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Sejak Januari 2026, Posyandu di desa tersebut bertransformasi menjadi Posyandu Terintegrasi 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga fungsi pelayanan kepada masyarakat tidak hanya terbatas pada sektor kesehatan, tetapi juga mencakup berbagai layanan dasar lainnya.
Transformasi tersebut merupakan bagian dari implementasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Pemerintah Desa Ketapang memperkuat peran Posyandu dengan mengintegrasikan enam bidang pelayanan wajib, yakni kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas), dan sosial. Program yang mulai berjalan sejak Januari 2026 itu juga didukung melalui pengalokasian APBDes untuk peningkatan sarana dan prasarana, pelatihan serta insentif kader Posyandu, penyediaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), serta pemanfaatan balai desa sebagai pusat kegiatan dengan dukungan RT/RW dalam validasi data dan mobilisasi masyarakat.
“Sejak Januari 2026, Pemerintah Desa Ketapang telah mengambil langkah progresif dalam memperkuat pilar pelayanan publik di tingkat desa. Komitmen tersebut diwujudkan melalui revitalisasi peran Posyandu yang kini telah bertransformasi menjadi Posyandu Terintegrasi 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal,” ujar Kepala Desa Ketapang, Abd. Kodir, SE, Kamis (16/7/2026).
Melalui integrasi tersebut, layanan kesehatan mencakup pemeriksaan ibu hamil, balita, usia produktif hingga lansia. Pada sektor pendidikan dilakukan penguatan Bina Keluarga Balita (BKB) yang terhubung dengan PAUD. Bidang pekerjaan umum difokuskan pada edukasi akses air bersih dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), sedangkan sektor perumahan rakyat melaksanakan pendataan lingkungan permukiman sehat serta pengelolaan sampah domestik. Sementara itu, bidang Trantibumlinmas menghadirkan edukasi kesiapsiagaan bencana dan penguatan peran Linmas, sedangkan bidang sosial melakukan pendataan penyandang disabilitas, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), serta keluarga rentan miskin.
Meski telah berjalan, pemerintah desa mengakui pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah tantangan. Integrasi sistem data antarbidang pelayanan, peningkatan kapasitas kader Posyandu, hingga penguatan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Sidoarjo menjadi pekerjaan yang terus disempurnakan agar layanan semakin efektif.
“Harapan kami, melalui keberlanjutan program ini Desa Ketapang mampu mewujudkan zero stunting, menekan angka kemiskinan ekstrem, serta membangun lingkungan desa yang aman dan tangguh. Kami ingin memastikan tidak ada satu pun warga yang terlewat dari hak pelayanan dasarnya,” tegas Abd. Kodir.
Komitmen serupa juga disampaikan Bidan Desa Ketapang, Dawa’ur Rohmah, A.Md.Keb, yang mengawal pelaksanaan Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP). Menurutnya, pelayanan kesehatan kini mencakup ibu hamil, ibu bersalin dan menyusui, balita, usia produktif, lansia, hingga skrining penyakit menular dan penyakit tidak menular sebagai bagian dari pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan.
“Untuk mengatasinya kami terus berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Ketapang, TP-PKK, dan Puskesmas Tanggulangin. Upaya yang dilakukan antara lain penguatan penggerakan masyarakat, optimalisasi anggaran desa, serta pelaksanaan sweeping kunjungan rumah bagi sasaran yang tidak hadir,” ungkap Dawa’ur Rohmah.
Ia menambahkan, tantangan di lapangan masih meliputi fluktuasi kehadiran masyarakat sebagai sasaran layanan, keterbatasan alat pemeriksaan laboratorium sederhana, meningkatnya beban administrasi kader, hingga perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci agar seluruh pelayanan dapat menjangkau warga secara optimal.
Penerapan Posyandu Terintegrasi 6 Bidang SPM di Desa Ketapang diharapkan menjadi model pengembangan layanan dasar berbasis desa di Kabupaten Sidoarjo. Dengan penguatan pelayanan yang terintegrasi, pemerintah desa optimistis kualitas hidup masyarakat dapat terus meningkat, sekaligus mempercepat pencapaian target zero stunting, pengurangan kemiskinan ekstrem, dan pembangunan desa yang sehat, aman, serta berkelanjutan.
