Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat fondasi pelayanan kesehatan agar masyarakat di seluruh wilayah, termasuk kawasan terpencil, memperoleh akses medis yang lebih mudah dan merata. Pembenahan dilakukan melalui penguatan fasilitas rumah sakit, pemerataan dokter di puskesmas, hingga penyediaan tenaga kesehatan di tingkat desa.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, saat memimpin Upacara Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 di Tangga Arung Square, Tenggarong, Kamis (12/11/2026). Dalam kesempatan itu, Aulia menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah untuk menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai kecamatan.
Peringatan HKN 2026 yang mengusung tema nasional “Sehat untuk Semua” dimanfaatkan sebagai momentum mengevaluasi keberhasilan sekaligus mengidentifikasi tantangan pembangunan kesehatan di Kukar. Pemerintah daerah berupaya memastikan masyarakat tidak lagi menghadapi hambatan besar dalam memperoleh layanan medis akibat keterbatasan fasilitas maupun tenaga kesehatan.
Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah mengatasi kekurangan dokter di sejumlah puskesmas. Fasilitas kesehatan yang sebelumnya belum memiliki tenaga dokter, seperti Puskesmas Marangkayu dan Puskesmas Tabang, kini telah mendapatkan tambahan tenaga medis untuk mendukung pelayanan masyarakat.
“Kami bersama Dinas Kesehatan berkomitmen menjaga keberlangsungan ketersediaan tenaga kesehatan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal,” kata dia.
Menurut Aulia, pemerataan tenaga kesehatan menjadi faktor penting dalam membangun sistem pelayanan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Keberadaan dokter di puskesmas diharapkan dapat memperkuat pelayanan kesehatan dasar sekaligus mengurangi hambatan masyarakat dalam mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis.
Selain memperkuat puskesmas, Pemkab Kukar juga meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan melalui pengoperasian Rumah Sakit Muara Badak. Kehadiran fasilitas tersebut menjadi langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan medis lanjutan kepada masyarakat di kawasan pesisir.
Sebelum rumah sakit tersebut beroperasi, masyarakat Kecamatan Muara Badak dan Marangkayu umumnya harus menempuh perjalanan menuju Samarinda atau Bontang ketika membutuhkan pelayanan rumah sakit. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi pasien yang memerlukan penanganan lebih cepat.
Dengan beroperasinya Rumah Sakit Muara Badak, jaringan fasilitas kesehatan di Kukar semakin diperkuat. Rumah Sakit Dayaku Raja menjadi salah satu fasilitas pelayanan bagi masyarakat wilayah hulu, sedangkan Rumah Sakit Aji Batara Agung Dewa Sakti mendukung kebutuhan kesehatan kawasan pesisir.
Sementara itu, Rumah Sakit AM Parikesit tetap memiliki peran penting dalam mendukung sistem pelayanan rujukan kesehatan daerah. Pemerintah berharap keberadaan sejumlah rumah sakit tersebut dapat membentuk jaringan pelayanan yang lebih terkoordinasi sehingga penanganan pasien berlangsung sesuai kebutuhan medis.
Perhatian pemerintah daerah tidak hanya diarahkan pada pembangunan dan pengoperasian fasilitas kesehatan. Pemenuhan tenaga medis hingga tingkat desa juga menjadi bagian penting dalam upaya pemerataan pelayanan.
Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemkab Kukar telah menyediakan dukungan anggaran untuk menjalankan skema penempatan satu perawat dan satu bidan di setiap desa.
Kebijakan tersebut ditempuh karena kebutuhan tenaga kesehatan di Kukar belum sepenuhnya dapat dipenuhi melalui aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Oleh sebab itu, pemerintah daerah memandang perlunya kerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan ketersediaan tenaga kesehatan, khususnya di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia.
“Menurut kami, berbagai upaya yang dilakukan saat ini mengarah pada pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat secara menyeluruh di Kabupaten Kukar,” ungkapnya.
Aulia juga menekankan pentingnya membangun pelayanan kesehatan yang terintegrasi. Menurutnya, berbagai program dan fasilitas yang tersedia perlu dihubungkan dalam satu sistem agar pelaksanaan pelayanan dapat berlangsung lebih efektif dan terarah.
Dalam kaitan tersebut, Dinas Kesehatan Kukar terus menyempurnakan Sistem Kesehatan Daerah. Sistem ini diharapkan mampu memperjelas pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab setiap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
Di tengah upaya pembenahan tersebut, Pemkab Kukar juga mencatat perkembangan positif dalam penanganan persoalan kesehatan masyarakat, khususnya penurunan angka stunting.
Berdasarkan data yang disampaikan Bupati Kukar, prevalensi stunting kini berada pada kisaran 12 persen. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan capaian sebelumnya yang berada di sekitar 14 persen.
Penurunan itu juga menunjukkan perkembangan signifikan apabila dibandingkan dengan kondisi awal yang pernah mendekati 27 persen. Meski demikian, upaya penanganan stunting tetap memerlukan perhatian berkelanjutan agar hasil yang telah dicapai dapat dipertahankan dan ditingkatkan.
Selain penurunan stunting, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di Kukar juga telah melampaui 70 persen. Hasil tersebut mencerminkan kontribusi berbagai unsur pelayanan kesehatan dalam mendukung peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
Aulia mengapresiasi keterlibatan Dinas Kesehatan, puskesmas, rumah sakit, serta organisasi profesi kesehatan yang selama ini berperan dalam menjalankan berbagai program pemerintah daerah.
“Capaian yang kita raih ini merupakan hasil kerja bersama. Seluruh pihak telah bahu-membahu dan bekerja sama untuk mewujudkan peningkatan pelayanan serta kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara,” tutupnya.
Melalui pemerataan tenaga medis, penguatan jaringan rumah sakit, serta penyempurnaan sistem kesehatan daerah, Pemkab Kukar berupaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang semakin mudah diakses, merata, dan berkelanjutan. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan kesehatan hingga ke pelosok desa. (Adv/Kukar/Diskominfo/Ndy).
