KEDIRI,Wnews.co.id– Dinas Sosial (Dinsos) Kota Kediri meninjau langsung penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2026 bagi para buruh pabrik rokok di Kelurahan Semampir pada Sabtu (3/10/2026). Dalam penyaluran yang menyasar sekitar 1.670 karyawan PT Gudang Garam Tbk tersebut, Dinsos juga memaparkan pengoperasian sistem Perlin Sos Digital yang membuat pengajuan bantuan sosial menjadi lebih cepat, transparan, dan akurat.
Suasana penyaluran bantuan sejak Sabtu pagi berlangsung tertib dan efisien. Ribuan buruh yang hadir secara bergiliran melewati tahap verifikasi identitas dan asal kelurahan, sebelum diarahkan ke loket pembayaran untuk menerima dana tunai.
Kemudahan proses ini dirasakan langsung oleh Zeni, salah satu pekerja penerima manfaat. Ia mengaku terkesan karena penyaluran berjalan sangat cepat tanpa antrean panjang meskipun jumlah penerima mencapai seribuan orang.
“Tadi begitu datang langsung verifikasi data, ditanya asal kelurahan, terus diarahkan ke loket. Habis itu langsung terima uang tunai satu juta rupiah. Prosesnya simpel dan sama sekali tidak mengantre,” tutur Zeni.
Kepala Dinsos Kota Kediri, Imam Muttakin, S.STP., M.Si., menyampaikan bahwa kelancaran dan kemudahan yang dirasakan warga merupakan hasil perbaikan tata kelola bantuan sosial di Kota Kediri melalui aplikasi Perlin Sos Digital.
“Dulu masyarakat harus menunggu dua hingga tiga bulan untuk kepastian status bantuan. Sekarang, hasilnya bisa langsung diketahui saat pengajuan. Jika merasa layak namun tereliminasi, warga bisa langsung mengajukan sanggahan hari itu juga,” jelas Imam.
Terkait penetapan data, Imam menjelaskan bahwa pemeringkatan desil perekonomian warga tetap mengacu pada data BPS pusat yang dikelola Kementerian Sosial. Namun, verifikasi di lapangan terus diperketat mengingat masih sering ditemukannya ketidaksesuaian data di berbagai daerah.
“Ada warga yang tergolong mampu justru terdata, sementara yang benar-benar membutuhkan malah terlewat. Melalui Perlin Sos Digital, celah kesalahan dan ketidaktepatan data semacam ini bisa diminimalkan,” tambahnya.
Sistem digital ini telah diperluas penggunaannya di Kota Kediri sejak Agustus lalu. Guna mempercepat pendataan, Dinsos gencar merekrut agen pendamping dari berbagai kalangan mulai dari ASN, pengurus RT/RW, hingga warga setempat. Para agen bertugas mendampingi dan membantu tetangga sekitar yang belum terbiasa mengoperasikan aplikasi.
Hingga September, tercatat sudah ada sekitar 7.000 usulan warga yang masuk melalui ratusan agen terdaftar. Dinsos menargetkan 100 persen data penduduk Kota Kediri dapat terverifikasi secara valid.
Langkah ini menjadi persiapan penting karena mulai Januari 2027, seluruh program perlindungan sosial di Kota Kediri akan beralih penuh ke sistem digital tersebut, didukung pembaruan data melalui registrasi ulang.
Peninjauan penyaluran BLT DBHCHT di Kelurahan Semampir ini tidak hanya memastikan hak sekitar 1.670 buruh pabrik rokok tersalurkan secara utuh, tetapi juga menjadi momentum Dinsos Kota Kediri dalam mentransformasi layanan bansos agar semakin adil, transparan, dan tepat sasaran.(Ad)
