SANGATTA – Penataan wilayah administrasi di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tidak sekadar menghitung jumlah penduduk. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) kini mengevaluasi keberadaan Rukun Tetangga (RT) di seluruh desa dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi geografis dan akses pelayanan masyarakat. Langkah ini dilakukan agar penataan RT tidak justru menyulitkan warga, khususnya yang tinggal di wilayah terpencil.
Evaluasi tersebut dilakukan melalui penelitian terhadap pemenuhan persyaratan pembentukan RT di masing-masing desa. Pemerintah daerah membuka kemungkinan penggabungan, pemisahan, hingga penghapusan RT apabila hasil kajian menunjukkan perlunya penyesuaian wilayah administrasi. Meski demikian, keputusan penataan tidak hanya didasarkan pada jumlah kepala keluarga (KK), tetapi juga memperhatikan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Kabupaten Kutim, Trisno, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menginstruksikan seluruh kepala desa untuk melakukan penelitian terhadap kondisi RT di wilayah masing-masing.
“Beberapa waktu lalu saya sudah berkirim surat ke seluruh kepala desa untuk melakukan penelitian terhadap keterpenuhan syarat,” ujar Trisno seusai menghadiri kegiatan Erau Adat Pelas Benua di Rumah Adat Kutai, Minggu (11/10/2026).
Menurut Trisno, penelitian tersebut menjadi langkah awal untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi administrasi RT yang ada saat ini. Hasilnya diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan apakah suatu RT masih layak dipertahankan, perlu digabungkan, atau justru membutuhkan pemekaran.
Salah satu indikator yang digunakan dalam evaluasi adalah jumlah kepala keluarga yang berada dalam satu wilayah RT. Berdasarkan ketentuan yang disampaikan Trisno, jumlah minimal penduduk untuk pembentukan RT adalah 30 kepala keluarga.
“Dari aspek penduduk, minimal 30 KK,” jelasnya.
Kendati demikian, ketentuan jumlah kepala keluarga tersebut tidak serta-merta menjadi alasan untuk menghapus atau menggabungkan RT yang memiliki penduduk lebih sedikit. Pemerintah daerah tetap memperhatikan sejumlah faktor lain yang dapat memengaruhi efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
Trisno menegaskan bahwa keberadaan RT harus dilihat secara menyeluruh, terutama pada wilayah yang memiliki kondisi geografis berbeda-beda. Sebab, tidak semua kawasan permukiman memiliki tingkat kepadatan penduduk maupun kemudahan akses yang sama.
“Belum tentu, karena jumlah penduduk hanya salah satu indikator,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus memberikan penegasan bahwa RT dengan jumlah penduduk di bawah 30 kepala keluarga tidak otomatis dihapus. Keputusan mengenai keberlanjutan suatu RT tetap membutuhkan kajian berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Sebagai contoh, sebuah RT mungkin hanya dihuni sejumlah kecil kepala keluarga, tetapi memiliki cakupan wilayah yang luas. Apabila RT tersebut digabungkan dengan wilayah lain, masyarakat berpotensi menghadapi kesulitan dalam mengakses pelayanan administrasi akibat jarak yang semakin jauh.
Kondisi geografis seperti ini menjadi perhatian penting dalam evaluasi yang dilakukan Pemkab Kutim. Penataan wilayah administrasi diharapkan tidak hanya memenuhi persyaratan formal, tetapi juga mampu menjamin kemudahan masyarakat dalam memperoleh pelayanan pemerintahan.
Selain kemungkinan penggabungan, pemerintah daerah juga membuka ruang bagi pemisahan atau pembentukan RT baru. Langkah tersebut dapat dipertimbangkan apabila pertumbuhan penduduk maupun perkembangan wilayah menyebabkan pelayanan administrasi membutuhkan penyesuaian.
Dengan demikian, evaluasi tidak semata-mata diarahkan untuk mengurangi jumlah RT, melainkan memastikan struktur administrasi di tingkat desa tetap sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
Trisno menjelaskan bahwa penggabungan dapat menjadi pilihan apabila suatu RT tidak lagi memenuhi persyaratan dan kondisi wilayah memungkinkan untuk dilakukan penataan. Sebaliknya, pemisahan dapat dipertimbangkan apabila suatu kawasan membutuhkan pembagian wilayah administrasi yang lebih efektif.
“Namun, seluruh kemungkinan tersebut harus melalui proses penelitian dan usulan dari pemerintah desa. Artinya, perubahan struktur RT tidak dilakukan secara sepihak ataupun otomatis hanya berdasarkan satu indikator,” tegasnya.
Keterlibatan pemerintah desa menjadi bagian penting karena perangkat desa dinilai memiliki pemahaman lebih dekat terhadap kondisi masyarakat, persebaran permukiman, serta berbagai kendala pelayanan di wilayah masing-masing.
Melalui penelitian yang dilakukan secara menyeluruh, pemerintah daerah diharapkan memperoleh informasi yang lebih akurat sebelum menetapkan kebijakan penataan RT.
Langkah evaluasi ini juga menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan desa. Keberadaan RT sebagai lingkungan administrasi yang paling dekat dengan masyarakat memiliki peran penting dalam membantu pelayanan, menyampaikan informasi, serta menjembatani kebutuhan warga dengan pemerintah desa.
Karena itu, perubahan jumlah maupun batas wilayah RT perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap pelayanan publik. Penataan yang tidak memperhatikan kondisi geografis berisiko menimbulkan persoalan baru, terutama bagi masyarakat yang tinggal berjauhan dari pusat pelayanan desa.
Pemkab Kutim berharap hasil evaluasi tersebut dapat menghasilkan struktur RT yang lebih efektif, proporsional, dan sesuai dengan karakteristik setiap wilayah. Dengan mengedepankan penelitian serta pertimbangan kebutuhan masyarakat, penataan RT diharapkan mampu memperkuat pelayanan pemerintahan tanpa mengabaikan warga di kawasan berpenduduk sedikit maupun wilayah dengan akses terbatas. (ADV/Kutim).
