BONTANG – Ketersediaan blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kota Bontang bergantung pada distribusi pemerintah pusat. Pasalnya, pengadaan blangko dilakukan secara terpusat, sementara pemerintah daerah bertugas mengajukan kebutuhan berdasarkan data jumlah penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bontang melalui Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data, Muhammad Thamrin, mengatakan mekanisme tersebut membuat kebutuhan blangko di daerah harus disesuaikan dengan alokasi yang diberikan pemerintah pusat.
“Pengadaannya satu pintu dari pusat. Kami di daerah menerima distribusi sesuai kebutuhan dan jumlah wajib KTP yang datanya sudah terlihat,” ungkap Thamrin.
Ia menjelaskan, Disdukcapil Bontang memiliki basis data kependudukan yang dapat digunakan untuk menghitung kebutuhan blangko. Di antaranya jumlah warga yang telah berusia 17 tahun, penduduk yang sudah melakukan perekaman, serta mereka yang belum memiliki KTP-el.
Data tersebut kemudian dilampirkan saat pemerintah daerah mengajukan permohonan tambahan blangko kepada pusat.
Meski begitu, kebutuhan blangko tidak hanya dihitung berdasarkan warga yang baru pertama kali membuat KTP. Disdukcapil juga harus memperhitungkan permohonan penggantian KTP akibat hilang, rusak, maupun perubahan elemen data kependudukan.
Perubahan status perkawinan, misalnya dari belum kawin menjadi kawin, serta perubahan alamat menjadi beberapa alasan masyarakat perlu mencetak ulang KTP-el.
“Kalau jumlah wajib KTP dan yang sudah melakukan perekaman itu bisa terlihat dari data. Tetapi untuk KTP hilang atau rusak, tentu tidak bisa diprediksi sepenuhnya karena berdasarkan laporan masyarakat yang datang,” jelasnya.
Terkait kemungkinan keterbatasan stok, Thamrin mengatakan kondisi tersebut dapat terjadi ketika permintaan tambahan belum diterima dari pusat. Sebab, proses distribusi terkadang berlangsung cepat, tetapi pada waktu tertentu juga membutuhkan waktu lebih lama.
Ketika persediaan terbatas, Disdukcapil Bontang akan mengutamakan pencetakan KTP bagi warga yang baru pertama kali memiliki identitas kependudukan dan masyarakat yang kehilangan KTP.
Adapun warga yang ingin mengganti foto atau KTP yang rusak tetapi identitasnya masih terbaca dapat menunggu hingga persediaan blangko kembali mencukupi.
Ia menegaskan, keterbatasan blangko bukan berarti pelayanan dihentikan. Disdukcapil tetap berupaya melayani seluruh kebutuhan masyarakat dengan menyesuaikan ketersediaan blangko yang diterima dari pemerintah pusat. (ADV/Diskominfo/Bontang).



