BONTANG – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bontang memastikan hingga saat ini belum menemukan kasus penduduk dengan data ganda atau kepemilikan identitas kependudukan ganda dalam proses pelayanan administrasi kependudukan di wilayah tersebut.
Kepala Disdukcapil Kota Bontang melalui Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data, Muhammad Thamrin, menjelaskan bahwa aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat yang telah terintegrasi secara nasional menjadi salah satu instrumen penting dalam mencegah terjadinya duplikasi identitas penduduk.
Menurut Thamrin, penduduk dengan data ganda dapat terjadi ketika seseorang telah melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) di suatu daerah, kemudian kembali melakukan perekaman di daerah lain dengan menggunakan identitas atau data yang berbeda.
“Misalnya seseorang sudah melakukan perekaman di daerah lain, kemudian ketika pindah ke daerah tujuan justru melakukan perekaman lagi dengan identitas berbeda. Itu yang disebut penduduk dengan data ganda,” jelas Thamrin.
Ia menerangkan, sistem administrasi kependudukan saat ini telah terhubung secara nasional sehingga data penduduk yang direkam di berbagai daerah dapat diperiksa atau di pantau melalui SIAK di pusat.
Salah satu mekanisme pengawasan yang diterapkan adalah pencocokan data biometrik, meliputi sidik jari, iris mata, dan pengenalan wajah. Dengan teknologi tersebut, seseorang yang mencoba melakukan perekaman menggunakan nama berbeda tetapi memiliki data biometrik yang sama berpotensi terdeteksi saat proses verifikasi.
“Karena data kita sudah terpusat dan online, ketika ada orang yang melakukan perekaman dengan nama berbeda tetapi wajahnya sama, nanti akan terlihat saat proses verifikasi di pusat,” ungkapnya.
Thamrin menegaskan, perekaman KTP-el dengan data yang sama tidak dapat dilakukan begitu saja karena sistem akan melakukan pemeriksaan dan pencocokan sebelum data diproses lebih lanjut.
Ia juga memastikan bahwa hingga saat ini di Bontang belum ditemukan kasus penduduk berganda sebagaimana dimaksud dalam proses pelayanan administrasi kependudukan di Kota Bontang.
Meski demikian, potensi persoalan serupa pernah ditemukan di daerah lain. Kondisi tersebut umumnya terungkap ketika seseorang mengajukan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah baru, sementara sistem pusat mendeteksi adanya rekaman data sebelumnya.
Lebih lanjut, Thamrin menjelaskan bahwa data kependudukan ganda perlu dibedakan dengan pemalsuan dokumen kependudukan. Data ganda berkaitan dengan kondisi ketika identitas seseorang tercatat lebih dari satu kali dalam sistem administrasi kependudukan, sedangkan pemalsuan dokumen merupakan tindakan membuat atau menggunakan dokumen identitas yang tidak sesuai dengan prosedur resmi.
Dalam sistem administrasi kependudukan Indonesia, setiap penduduk pada prinsipnya hanya memiliki satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal atau single identity number.
Adapun munculnya data kependudukan ganda dapat dipengaruhi sejumlah faktor, seperti perekaman KTP-el di dua wilayah berbeda, perubahan elemen data yang belum tersinkronisasi, maupun kesalahan dalam proses pengelolaan dan pencocokan data biometrik.
Karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak menggunakan identitas berbeda atau mencoba melakukan perekaman lebih dari satu kali dengan tujuan memperoleh dokumen kependudukan ganda.
Disdukcapil Bontang terus mengedepankan pelayanan administrasi kependudukan yang akurat, transparan, dan terintegrasi. Melalui dukungan sistem biometrik nasional, diharapkan validitas data penduduk tetap terjaga sehingga setiap warga memiliki identitas kependudukan yang sah, tunggal, dan dapat dipertanggungjawabkan. (ADV/Bontang/Diskominfo).


