Bontang – “Rumah layak bukan sekadar dinding, tapi harapan baru,” menjadi gambaran semangat Pemerintah Kota Bontang saat mempercepat program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayahnya. Upaya ini kembali ditegaskan melalui peninjauan langsung di Kelurahan Bontang Lestari pada Jumat (27/03/2026) Kemaren.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, turun langsung ke lapangan didampingi Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Usman, Lurah Bontang Lestari Muhammad Akbar Aditya, serta perwakilan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Peninjauan dilakukan di sejumlah titik, di antaranya Jalan Pramuka Baltim (RT 002), Jalan Adipura Pagung (RT 005), dan Jalan Linmas (RT 008). Program ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam mewujudkan target wilayah bebas kawasan kumuh di Kota Bontang.
Dalam interaksi langsung dengan warga, Wali Kota menekankan bahwa program RTLH tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatan lingkungan dan sanitasi.
“Saya minta rumah yang sudah bagus ini dijaga dan dirawat. Terapkan pola hidup bersih, jangan buang sampah sembarangan, terutama di kawasan pesisir dan mangrove kita. Sanitasi juga harus diperhatikan, pastikan penggunaan fasilitas toilet dilakukan dengan benar,” tegas Neni Moerniaeni.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari berdirinya bangunan yang layak, tetapi juga dari keberlanjutan pola hidup sehat masyarakat penerima manfaat. Pemerintah kota berharap perubahan ini dapat berdampak pada peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh.
Selain itu, Wali Kota juga menekankan pentingnya kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan dasar warga, termasuk akses terhadap air bersih. Ia bahkan menginstruksikan Perumda Tirta Taman untuk segera menindaklanjuti kebutuhan tersebut di wilayah yang masih mengalami keterbatasan layanan.
“Pemerintah harus hadir memberikan solusi konkret bagi kebutuhan dasar masyarakat,” tambahnya.
Sebagai langkah evaluasi dan pengembangan ke depan, Wali Kota mengusulkan konsep prototipe rumah seragam. Gagasan ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi anggaran tanpa mengurangi standar kelayakan hunian. Di sisi lain, aparatur kelurahan diminta lebih aktif dalam memantau kondisi sosial warga agar program bantuan dapat tepat sasaran dan berkelanjutan.
Di sela kegiatan, pemerintah juga menyalurkan bantuan tambahan berupa paket sembako kepada warga penerima manfaat. Bantuan ini menjadi bentuk perhatian lebih, sekaligus memperkuat kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.
Dengan langkah konkret ini, Pemerintah Kota Bontang terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan hunian layak, lingkungan sehat, serta kehidupan yang lebih baik bagi masyarakatnya.
