Bontang – Upaya menekan pengangguran tidak hanya berhenti pada program, tetapi juga diuji melalui validasi langsung dari pemerintah pusat. Hal itu terlihat saat Pemerintah Kota Bontang mengikuti pertemuan virtual bersama Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Rabu (8/4/2026), di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, didampingi Kepala Dinas Ketenagakerjaan Asdar, jajaran Balai Latihan Kerja (BLK), serta kepala organisasi perangkat daerah terkait. Forum ini menjadi bagian dari proses validasi lapangan dalam Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah, khususnya pada sektor ketenagakerjaan.
Pertemuan tersebut bertujuan untuk memverifikasi data serta implementasi program penurunan pengangguran yang telah dijalankan di daerah. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah koordinasi antara pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), serta sektor swasta atau dunia usaha dalam memperkuat sinergi pembangunan ketenagakerjaan.
Dalam paparannya, Neni menegaskan bahwa Balai Latihan Kerja (BLK) memiliki peran strategis sebagai pusat peningkatan kompetensi tenaga kerja. Ia menyebutkan bahwa BLK Bontang telah menyediakan berbagai program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri, mulai dari administrasi perkantoran, pengelasan, menjahit, tata boga, hingga pengoperasian alat berat.
“Pemerintah Kota Bontang terus berkomitmen meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan komprehensif, kolaborasi intensif dengan dunia usaha, serta penciptaan peluang kerja baru agar angka pengangguran dapat ditekan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2025, BLK Bontang telah melatih lebih dari 2.500 peserta. Para peserta tidak hanya mendapatkan pelatihan, tetapi juga fasilitas pendukung seperti sertifikasi kompetensi, jaminan BPJS Ketenagakerjaan, perlengkapan pelatihan, uang saku, hingga fasilitas asrama bagi peserta dari luar daerah.
Selain penguatan kompetensi tenaga kerja, Pemkot Bontang juga menjalankan berbagai strategi pendukung ekonomi kerakyatan. Di antaranya melalui pengembangan jaringan gas (jargas) rumah tangga untuk mendorong kemandirian ekonomi, penyederhanaan perizinan investasi, serta inovasi digital melalui platform “Teman Loker” yang mengintegrasikan informasi lowongan kerja dan program pemagangan.
Langkah-langkah tersebut dinilai menjadi bagian dari pendekatan komprehensif dalam mengatasi pengangguran, tidak hanya dari sisi penawaran tenaga kerja, tetapi juga dari penciptaan peluang kerja yang lebih luas.
Dengan adanya validasi dari pemerintah pusat ini, diharapkan berbagai program yang telah dijalankan dapat semakin terukur efektivitasnya, sekaligus memperkuat posisi Kota Bontang sebagai daerah dengan kinerja baik dalam penanganan ketenagakerjaan.
