SANGATTA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Timur mendorong pendokumentasian sejarah daerah melalui penulisan buku yang disusun berdasarkan kajian dan penelitian. Sebanyak tiga buku sejarah tengah dipersiapkan dan dibahas melalui seminar laporan pendahuluan. Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, mengatakan penulisan buku sejarah menjadi langkah penting untuk menyimpan informasi mengenai perjalanan daerah, perkembangan masyarakat, serta…

SANGATTA – Rencana pembangunan museum di Kabupaten Kutai Timur menjadi salah satu alasan pemerintah daerah memperkuat dokumentasi sejarah dan kebudayaan dalam bentuk buku. Buku-buku tersebut diharapkan menjadi bagian dari koleksi museum sekaligus sumber pengetahuan bagi masyarakat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutim, Mulyono, mengatakan penulisan buku sejarah harus dipersiapkan sejak sekarang agar museum nantinya memiliki…

SANGATTA– Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berupaya memperkuat dokumentasi kegiatan budaya daerah melalui penulisan buku sejarah dan kebudayaan. Berbagai festival, tradisi masyarakat, serta agenda budaya yang rutin diselenggarakan dinilai perlu dicatat secara sistematis agar dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutim, Mulyono, mengatakan dokumentasi kebudayaan tidak seharusnya berhenti pada pelaksanaan acara atau…

SANGGATA – Keterbatasan anggaran menjadi tantangan bagi pelaksanaan sejumlah program penataan desa di Kabupaten Kutai Timur. Meski demikian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) tetap melanjutkan pekerjaan yang dapat dilakukan melalui koordinasi, rapat, dan fasilitasi administrasi. Kepala Bidang Penataan Desa DPMD Kutim, Padliansyah, mengatakan pada tahun anggaran berjalan hanya sebagian kegiatan penataan desa yang memperoleh…

SANGATTA – Penataan desa di Kabupaten Kutai Timur tidak hanya berkaitan dengan pemekaran wilayah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) juga memfasilitasi penataan kewenangan desa, penataan wilayah, penamaan dan kode wilayah, hingga penetapan masyarakat hukum adat. Kepala Bidang Penataan Desa DPMD Kutim, Padliansyah, mengatakan penataan kewenangan diperlukan agar desa memiliki kejelasan mengenai urusan yang dapat…

SANGATTA – Penegasan batas wilayah menjadi salah satu pekerjaan penting dalam penataan desa di Kabupaten Kutai Timur. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) berperan memfasilitasi pengumpulan dokumen dan koordinasi antarpihak ketika terdapat persoalan batas antarwilayah desa. Kepala Bidang Penataan Desa DPMD Kutim, Padliansyah, menjelaskan bahwa penanganan batas wilayah harus disesuaikan dengan tingkat administrasi wilayah yang…

SANGGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur perlu memastikan proses penataan desa berjalan sesuai tahapan dan batas waktu yang ditentukan. Salah satu perhatian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) adalah kelengkapan persyaratan desa persiapan agar proses penetapan tidak terhambat. Kepala Bidang Penataan Desa DPMD Kutim, Padliansyah, mengatakan desa persiapan harus mengikuti ketentuan yang berlaku selama menjalani…

SANGATTA – Penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas menjadi salah satu isu yang perlu diperhatikan dalam upaya memperluas kesempatan kerja di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Persoalan tersebut ditanyakan kepada Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kutim, Sulisman, S.Sos., M.M., saat wawancara di ruang kerjanya, Kamis (17/9/2026). Dalam wawancara itu, pertanyaan diarahkan pada sejauh mana perusahaan…

SANGATTA – Jumlah tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) diperkirakan telah melampaui 100 orang. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) masih perlu memastikan angka pasti beserta rincian penempatannya melalui data administrasi perusahaan. Kepala Distransnaker Kutim, Sulisman, S.Sos., M.M., mengatakan informasi mengenai jumlah TKA selama ini diperoleh dari laporan perusahaan dan…

SANGATTA – Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memperkuat perhatian terhadap penggunaan tenaga kerja asing (TKA) di sejumlah perusahaan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan kebutuhan tenaga ahli asing tidak mengesampingkan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Kepala Distransnaker Kutim, Sulisman, S.Sos., M.M., mengatakan keberadaan TKA pada pekerjaan tertentu memang dibutuhkan, terutama ketika perusahaan…