Sangkulirang – Penanganan stunting tak bisa hanya menunggu warga datang ke kantor pelayanan. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) memilih turun langsung menyasar 1.073 keluarga berisiko stunting (KRS) yang tersebar di 15 desa di Kecamatan Sangkulirang, Selasa (11/8/2026).
Kegiatan yang dipusatkan di BPU Kantor Camat Sangkulirang tersebut menjadi bagian dari percepatan penanganan stunting sekaligus mendukung program prioritas Bupati Kutai Timur. Pendekatan jemput bola dilakukan agar keluarga sasaran tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga mendapatkan edukasi dan pendampingan yang sesuai dengan faktor risiko masing-masing.
Berdasarkan data Sistem Informasi Keluarga (SIGA), Desa Benua Baru menjadi wilayah dengan jumlah keluarga berisiko stunting tertinggi di Sangkulirang, yakni mencapai 237 kepala keluarga. Setelah itu terdapat Benua Baru Ulu sebanyak 167 KK, Perupuk 106 KK, serta Maloy 93 KK. Sisanya tersebar di sejumlah desa lain di Kecamatan Sangkulirang.
Besarnya angka tersebut menunjukkan bahwa pencegahan dan penanganan stunting tidak cukup diselesaikan dengan satu jenis intervensi. Persoalan gizi, sanitasi, kondisi tempat tinggal, air bersih, hingga pola pengasuhan keluarga menjadi bagian yang perlu ditangani secara bersama.
Pelaksana Harian Kepala DPPKB Kutim Yuriansyah T menegaskan, penanganan keluarga berisiko stunting membutuhkan keterlibatan banyak pihak karena faktor penyebabnya saling berkaitan.
“Stunting atau keluarga risiko stunting tidak bisa kita selesaikan kalau tidak bersama-sama. Harus ada kolaborasi karena tidak semudah yang kita bayangkan harus menghilangkan itu,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Yuriansyah mengapresiasi keterlibatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Menurutnya, sektor perumahan memiliki peran penting dalam membantu keluarga berisiko, terutama melalui dukungan jamban sehat dan Rumah Layak Huni.
“Harapan kita, program dari Perkim seperti bantuan jamban sehat dan Rumah Layak Huni bisa menjangkau masyarakat Sangkulirang,” kata Yuriansyah.
Meski perangkat daerah dari sektor kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan sosial belum seluruhnya dapat hadir, DPPKB Kutim berharap koordinasi lintas sektor dapat semakin diperkuat pada pelaksanaan berikutnya. Kolaborasi diperlukan agar penanganan tidak berjalan secara parsial dan setiap keluarga memperoleh intervensi sesuai kebutuhannya.
DPPKB Kutim bahkan menaruh target besar agar Sangkulirang tidak hanya mampu menurunkan jumlah keluarga berisiko, tetapi pada akhirnya terbebas dari persoalan stunting.
“Mudah-mudahan ke depan apa yang kita inginkan, bahwa di Kecamatan Sangkulirang itu bisa zero dari stunting. Ini harapan kita,” pungkasnya.
Layanan jemput bola tersebut juga diisi dengan penyerahan bantuan makanan tambahan yang bersumber dari Baznas Kutai Timur. Yuriansyah menyerahkan bantuan secara simbolis kepada sejumlah keluarga sasaran. Bantuan lainnya selanjutnya akan diteruskan kepada penerima melalui petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana di Kecamatan Sangkulirang.
Sekretaris Camat Sangkulirang Suwandi mengatakan persoalan stunting sebenarnya sudah menjadi perhatian pemerintah desa selama beberapa tahun terakhir. Pemerintah desa juga telah mengalokasikan perhatian terhadap penanganan stunting melalui mandatori spending.
“Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau bersama tim bisa mendorong bagaimana mengatasi dan mengurangi munculnya stunting yang ada di wilayah Sangkulirang,” katanya.
Menurut Suwandi, kehadiran DPPKB bersama tim di lapangan dapat memperkuat program yang sebelumnya sudah dilaksanakan pemerintah desa. Koordinasi antara desa, kecamatan, pemerintah kabupaten, serta pihak lainnya dinilai menjadi kunci agar risiko stunting dapat ditekan secara konsisten.
Selain penyaluran bantuan, kegiatan juga diisi dengan edukasi. JFT DPPKB Kutim Agustina menyampaikan materi mengenai layanan penanganan keluarga berisiko stunting. Sementara Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKB Kutim Ani Saida memaparkan perkembangan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Anak Stunting atau Genting.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa intervensi stunting tidak hanya bertumpu pada makanan tambahan. Edukasi gizi, ketersediaan air bersih, kepemilikan jamban sehat, kondisi rumah layak huni, hingga penggunaan kontrasepsi modern bagi pasangan usia subur menjadi unsur yang perlu berjalan bersamaan.
Melalui layanan jemput bola, pemerintah juga dapat melihat kondisi keluarga secara lebih dekat sehingga pendampingan yang diberikan bisa disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Cara tersebut diharapkan membuat intervensi lebih tepat sasaran dan tidak berhenti pada pemberian bantuan sesaat.
Di balik angka 1.073 keluarga berisiko stunting, terdapat pekerjaan panjang yang membutuhkan konsistensi pemerintah dan dukungan lintas sektor. Dengan penguatan pendampingan, perbaikan lingkungan, pemenuhan gizi, dan keterlibatan masyarakat, Pemkab Kutim berharap Sangkulirang dapat bergerak lebih dekat menuju target bebas stunting.
