Kukar – Penyegaran birokrasi menjadi langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) dalam menjaga efektivitas roda pemerintahan. Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menekankan pentingnya kemampuan beradaptasi dan menghadirkan terobosan baru kepada 11 pejabat yang baru dilantik agar pelayanan masyarakat semakin optimal.
Arahan tersebut disampaikan Aulia seusai melantik 11 pejabat administrator dan pengawas di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Jumat (23/10/2026). Pelantikan yang melibatkan sembilan pejabat administrator dan dua pejabat pengawas itu merupakan bagian dari penataan struktur organisasi Pemkab Kukar, sekaligus mengisi sejumlah jabatan yang ditinggalkan pejabat sebelumnya karena memasuki masa pensiun.
Menurut Aulia, pergantian maupun pengisian posisi dalam pemerintahan merupakan proses yang lazim dilakukan untuk memastikan organisasi tetap berjalan efektif. Penataan jabatan juga diperlukan agar setiap organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki sumber daya manusia yang mampu menjalankan tanggung jawab sesuai kebutuhan.
“Ini merupakan hal yang biasa dalam dinamika organisasi. Selain untuk melakukan penyegaran, pelantikan ini juga bertujuan mengisi jabatan-jabatan yang kosong karena beberapa pejabat sebelumnya telah memasuki masa pensiun,” ujarnya.
Aulia menegaskan, pejabat yang mendapatkan amanah baru harus segera memahami karakteristik lingkungan kerja, membangun komunikasi dengan jajaran pegawai, serta memperkuat koordinasi internal. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan program pemerintah daerah.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap pejabat memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan tugas. Karena itu, kemampuan mencari solusi dan mengambil langkah strategis menjadi bagian penting dalam meningkatkan efektivitas organisasi.
Bagi Aulia, keberhasilan seorang pejabat tidak hanya diukur melalui penyelesaian pekerjaan administratif. Lebih dari itu, pejabat dituntut mampu menghadirkan gagasan kreatif yang dapat diterapkan untuk memperbaiki sistem kerja dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kita berharap jalannya roda organisasi tidak terganggu sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. Harapan kami, para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan situasi dan lingkungan kerja yang baru, serta melahirkan pemikiran dan ide-ide inovatif untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing,” kata dia.
Penekanan terhadap inovasi tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong birokrasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan kemampuan beradaptasi yang baik, pejabat diharapkan dapat memastikan berbagai kegiatan pemerintahan tetap berlangsung tanpa hambatan meskipun terjadi perubahan personel dalam struktur organisasi.
Selain memperkuat kinerja internal, Aulia meminta seluruh pejabat menjaga komitmen terhadap pencapaian target pembangunan daerah. Setiap OPD memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi program Kukar Idaman Terbaik yang menjadi arah pembangunan Kabupaten Kukar periode 2025–2030.
Ia menilai konsistensi pelaksanaan program merupakan faktor penting agar kebijakan pemerintah daerah tidak berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Oleh sebab itu, seluruh pejabat diminta menjalankan tugas dengan mengacu pada sasaran kinerja yang telah ditetapkan.
“Sekali lagi, para pejabat harus menjaga target kinerja program Kukar Idaman Terbaik, yang merupakan visi besar Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2025–2030, sehingga manfaatnya dapat dirasakan sebesar-besarnya oleh seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar, Rendra Abadi, mengungkapkan bahwa proses penataan aparatur di lingkungan Pemkab Kukar belum sepenuhnya selesai.
Pemerintah daerah masih mempersiapkan pengisian sejumlah jabatan yang belum memiliki pejabat definitif. Kebutuhan tersebut juga dipengaruhi adanya aparatur yang dijadwalkan memasuki masa pensiun pada November 2026.
Rendra menjelaskan, terdapat sekitar 10 posisi yang direncanakan akan diisi melalui mekanisme manajemen talenta. Pendekatan tersebut menjadi bagian dari proses pengelolaan sumber daya aparatur untuk memenuhi kebutuhan organisasi pemerintahan.
“Untuk pengisian jabatan yang masih kosong, pada November nanti masih ada sejumlah pejabat yang memasuki masa pensiun. Selain itu, masih ada sekitar 10 jabatan yang perlu diisi. Insyaallah, pada November nanti kita akan melaksanakan pengisian melalui mekanisme manajemen talenta,” jelasnya.
Melalui mekanisme tersebut, Pemkab Kukar berupaya memastikan proses pengisian jabatan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Penataan sumber daya manusia juga menjadi langkah penting untuk menjaga kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah.
Rendra menyebutkan, penyelesaian pengisian posisi yang masih kosong menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026. Dengan terpenuhinya kebutuhan pejabat, setiap perangkat daerah diharapkan dapat menjalankan program secara lebih optimal.
“Targetnya, pengisian jabatan tersebut dapat diselesaikan tahun ini,” pungkasnya.
Pelantikan 11 pejabat tersebut sekaligus menegaskan komitmen Pemkab Kukar dalam memperkuat tata kelola pemerintahan melalui penyegaran organisasi dan penataan aparatur. Dengan dorongan adaptasi, inovasi, serta konsistensi terhadap target Kukar Idaman Terbaik, pejabat yang baru dilantik diharapkan mampu menghadirkan kinerja yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kukar. (Adv/Kukar/Diskominfo/Ndy).
