Ads
Ads

Tak Bisa Andalkan APBD, Kukar Bidik Dana Pusat untuk Perbaikan Sekolah

KUKAR – Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membuat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) harus mencari sumber pembiayaan lain untuk memenuhi kebutuhan perbaikan infrastruktur pendidikan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengejar dukungan anggaran pemerintah pusat melalui program revitalisasi satuan pendidikan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar kini mempercepat pembenahan persyaratan administrasi sekolah agar usulan bantuan tersebut dapat memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat.

Kepala Disdikbud Kukar, Heriansyah, mengatakan perbaikan fasilitas pendidikan tidak memungkinkan jika hanya mengandalkan kemampuan keuangan daerah. Karena itu, peluang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat harus dimanfaatkan secara maksimal.

Meski demikian, pengajuan program revitalisasi tidak cukup hanya berdasarkan kondisi bangunan yang mengalami kerusakan.

Kepastian status kepemilikan tanah dan kelengkapan dokumen aset sekolah juga menjadi bagian penting dalam proses verifikasi.

Heriansyah menjelaskan, tim dari pemerintah pusat melakukan pemeriksaan terhadap kondisi fisik bangunan sekaligus aspek legalitas lahan. Sekolah yang belum memiliki kepastian hukum atas tanahnya berpotensi terkendala dalam proses pengusulan bantuan.

“Status hak atas tanah sekolah harus jelas. Jika belum jelas, tentu harus diselesaikan terlebih dahulu. Karena itu, berbagai persoalan administrasi dan status tanah sekolah sedang kita urai satu per satu, termasuk sekolah yang belum memiliki sertifikat,” ungkap Heriansyah, Senin (9/11/2026).

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Disdikbud Kukar mulai menginventarisasi sekolah yang belum menuntaskan sertifikasi tanah maupun yang masih memiliki kendala administrasi pertanahan.

Selain legalitas aset, pembenahan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) juga menjadi prioritas. Data mengenai profil sekolah, tenaga pendidik, peserta didik, hingga kondisi sarana dan prasarana harus diperbarui agar sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Dapodik menjadi salah satu instrumen pemerintah pusat dalam memetakan kebutuhan revitalisasi. Melalui data tersebut, tingkat kerusakan bangunan sekolah dapat diklasifikasikan ke dalam kategori ringan, sedang, hingga berat untuk menentukan prioritas penanganan.

Heriansyah mengungkapkan, sejumlah sekolah di Kukar telah masuk dalam daftar usulan program revitalisasi nasional. Termasuk sekolah yang mengalami kebakaran hingga mengakibatkan tiga ruang kelas mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan segera.

Dalam pelaksanaannya, program revitalisasi dari pemerintah pusat juga menerapkan mekanisme berbeda dibandingkan proyek pembangunan yang bersumber dari APBD.

Jika proyek pemerintah daerah umumnya dilaksanakan melalui mekanisme tender atau lelang, pengerjaan program revitalisasi ini dikelola langsung oleh kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan, dengan tetap mengikuti petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

Skema tersebut menempatkan pihak sekolah sebagai bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga kesiapan administrasi dan kemampuan pengelolaan kegiatan juga perlu diperhatikan.

Bagi Disdikbud Kukar, peluang memperoleh dukungan anggaran pusat menjadi salah satu strategi untuk menjaga keberlangsungan perbaikan fasilitas pendidikan di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Namun, upaya tersebut membutuhkan kesiapan seluruh persyaratan, terutama kepastian legalitas lahan dan keakuratan data pendidikan.

Tanpa pembenahan administrasi, kebutuhan sekolah yang mengalami kerusakan berisiko terkendala dalam memperoleh dukungan pembiayaan.

Disdikbud Kukar berharap melalui langkah tersebut, semakin banyak sekolah yang bisa mendapatkan bantuan revitalisasi sehingga kebutuhan ruang belajar yang aman dan layak bagi peserta didik tetap dapat dipenuhi. (Adv/ Diskominfo Kukar/Ndy).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *