
KUKAR – Sebanyak 215 perusahaan sektor pertambangan beserta kontraktor dan subkontraktornya yang beroperasi di Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi sasaran pemeriksaan administrasi dan lapangan oleh Tim Terpadu Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Timur.
Pemeriksaan tersebut berlangsung mulai 16 hingga 21 November 2026. Kegiatan diawali dengan entry meeting di Gedung Putri Karang Melenu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Senin (16/11/2026) kemaren.
Ketua Panitia Pelaksana, Lola Sari, menjelaskan pemeriksaan dilakukan untuk mencocokkan data administrasi perusahaan dengan kondisi faktual di lapangan.
Sejumlah objek yang menjadi perhatian meliputi workshop alat berat, tempat penimbunan batu bara (stockpile), pit tambang hingga tempat penyimpanan bahan bakar atau fuel storage.
Menurut Lola, hasil pemeriksaan diharapkan menghasilkan data yang valid, akurat, dan terverifikasi sebagai dasar pemerintah dalam menentukan kebijakan peningkatan penerimaan daerah.
Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan mengidentifikasi potensi pajak dan retribusi yang belum tergali secara optimal, sekaligus mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak.
“Melalui kegiatan ini diharapkan dapat diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak, termasuk adanya indikasi ketidaksesuaian dalam pelaporan dan pemenuhan kewajiban perpajakan,” jelasnya.
Tim pemeriksa yang terlibat berjumlah 40 orang. Sebanyak 20 orang berasal dari tim pemeriksa pajak provinsi dan 20 lainnya dari tim pemeriksa pajak kabupaten/kota.
Pelaksanaan kegiatan melibatkan sejumlah unsur instansi, di antaranya Kodam VI Mulawarman, Polda Kaltim, Kejaksaan Tinggi Kaltim, Kantor Wilayah Bea dan Cukai, Komisi II DPRD Kaltim, Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan, Bapenda Kaltim, Bapenda kabupaten/kota, serta Dinas ESDM dan Dinas Tenaga Kerja Kaltim.
Bupati Kukar, dr Aulia Rahman Basri, yang menjadi keynote speaker dalam kegiatan tersebut, menyambut baik pemeriksaan terpadu ini.
Ia berharap perusahaan yang beroperasi di Kukar dapat memberikan data secara terbuka dan bekerja sama dengan tim pemeriksa.
Aulia menyebutkan, kegiatan ini merupakan momentum konsolidasi dan rekonsiliasi data perpajakan antara perusahaan dengan pemerintah kabupaten dan provinsi.
Ia juga menegaskan pemeriksaan bukan bertujuan menambah beban perusahaan, melainkan memastikan pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai regulasi.
Dalam kesempatan itu, Aulia turut menyayangkan masih adanya perusahaan yang tidak menghadiri kegiatan entry meeting. Dari 215 perusahaan yang menjadi sasaran, tercatat sekitar 50 perusahaan tidak hadir.
Meski demikian, ia berharap proses pemeriksaan tetap berjalan efektif sehingga seluruh potensi penerimaan daerah dapat teridentifikasi.
Pemerintah berharap hasil pemeriksaan administrasi dan lapangan ini menjadi dasar perbaikan pendataan serta meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan di wilayah Kutai Kartanegara. (Adv/ Diskominfo Kukar/ndy).



