Ads
Ads

Bupati Kukar Jadi Keynote Speaker, Dorong Optimalisasi Pajak Perusahaan

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), dr Aulia Rahman Basri, menjadi keynote speaker dalam Entry Meeting Pemeriksaan Administrasi dan Lapangan oleh Tim Terpadu Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Timur terhadap perusahaan yang beroperasi di wilayah Kukar.

Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Putri Karang Melenu (PKM), Kecamatan Tenggarong Seberang, Senin (16/11/2026). Pemeriksaan ini menyasar 215 perusahaan sektor pertambangan, termasuk kontraktor dan subkontraktornya.

Dalam sambutannya, Aulia menegaskan optimalisasi PAD menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Terlebih, Kukar memiliki potensi sumber daya alam dan aktivitas ekonomi yang besar, mulai dari pertambangan, perkebunan, kehutanan, perdagangan hingga sektor jasa.

Menurutnya, besarnya aktivitas usaha di Kukar harus diikuti dengan pemenuhan kewajiban perpajakan secara tepat sesuai regulasi.

Ia menilai pemeriksaan terpadu tersebut menjadi momentum untuk menyamakan dan mencocokkan data perpajakan antara perusahaan dengan pemerintah kabupaten maupun provinsi.

“Kegiatan ini sangat luar biasa, kita duduk bersama melaksanakan konsolidasi dan rekonsiliasi data implementasi dari proses perpajakan yang selama ini sudah dilakukan pihak perusahaan dengan Pemkab Kukar dan Pemprov Kaltim,” ujar Aulia.

Ia memastikan kegiatan tersebut bukan untuk memberikan beban tambahan kepada perusahaan. Pemerintah hanya ingin memastikan seluruh kewajiban perpajakan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Aulia juga meminta perusahaan yang beroperasi di Kukar agar kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Menurutnya, keterbukaan data menjadi bagian penting untuk mengetahui potensi penerimaan daerah yang belum tergarap maksimal.

Dalam kegiatan tersebut, sekitar 50 perusahaan tercatat tidak menghadiri entry meeting dari total 215 perusahaan yang menjadi sasaran pemeriksaan.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, Lola Sari, menjelaskan pemeriksaan administrasi dan lapangan berlangsung pada 16–21 November 2026.

Pemeriksaan difokuskan pada kesesuaian data administrasi dengan kondisi objek di lapangan, meliputi workshop alat berat, stockpile, pit tambang hingga tempat penyimpanan bahan bakar atau fuel storage.

Tim pemeriksa berjumlah 40 orang, terdiri dari 20 personel pemeriksa pajak provinsi dan 20 personel dari tim pemeriksa pajak kabupaten/kota.

Kegiatan ini juga melibatkan sejumlah instansi, di antaranya Kodam VI Mulawarman, Polda Kaltim, Kejaksaan Tinggi Kaltim, Kanwil Bea dan Cukai, Komisi II DPRD Kaltim, Bapenda Kaltim, Bapenda kabupaten/kota, Dinas ESDM Kaltim serta Dinas Tenaga Kerja Kaltim.

Lola mengatakan hasil pemeriksaan diharapkan menghasilkan data yang valid, akurat, dan terverifikasi sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah.

Selain mengidentifikasi potensi pajak dan retribusi daerah yang belum tergali, pemeriksaan juga bertujuan mengetahui tingkat kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Aulia berharap sinergi pemerintah provinsi, kabupaten, dan seluruh instansi terkait dapat menghasilkan langkah konkret dalam meningkatkan penerimaan daerah tanpa mengabaikan kepastian hukum bagi dunia usaha. (Adv/ Diskominfo Kukar/ndy).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *