BONTANG — Pengelolaan data sosial di Kota Bontang tidak hanya berkaitan dengan pencatatan penerima bantuan. Di balik data tersebut, terdapat administrasi kependudukan yang menjadi salah satu dasar penting dalam memastikan informasi mengenai masyarakat tetap sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang Ahmad Yani mengatakan, salah satu persoalan yang masih ditemui adalah adanya warga yang telah berpindah tempat tinggal, namun perubahan administrasi kependudukannya belum dilaporkan.
Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi proses pemutakhiran data sosial yang digunakan pemerintah dalam berbagai program pelayanan dan perlindungan masyarakat.
“Ini memang persoalan asas pelaporan,” kata Ahmad Yani.
Menurutnya, perubahan kondisi masyarakat merupakan sesuatu yang terus terjadi. Warga bisa berpindah tempat tinggal, meninggal dunia, berubah status keluarga, maupun mengalami perubahan kondisi sosial dan ekonomi.
Jika perubahan tersebut tidak segera dilaporkan dan diperbarui dalam administrasi kependudukan, data yang tersimpan dalam sistem pemerintah berpotensi tidak lagi menggambarkan kondisi terkini.
Karena itu, Ahmad Yani menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk memperbarui dokumen kependudukan setiap kali terjadi perubahan.
“Jadi ketika ada perubahan, itu harus dilaporkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, ketertiban administrasi kependudukan memiliki kaitan dengan banyak aspek pelayanan pemerintah. Data kependudukan menjadi salah satu rujukan ketika pemerintah melakukan pendataan, verifikasi maupun pemutakhiran data masyarakat.
Termasuk ketika pemerintah melakukan penanganan terhadap persoalan sosial dan menentukan sasaran program bantuan.
Persoalan perbedaan antara alamat yang tercantum dalam KTP dengan domisili warga juga menjadi perhatian dalam pembahasan bersama DPRD Kota Bontang. Kondisi tersebut perlu ditangani agar tidak menimbulkan perbedaan informasi antara data administrasi dengan kondisi warga di lapangan.
Menurut Ahmad Yani, persoalan data tidak bisa dibebankan hanya kepada Dinas Sosial. Ada keterkaitan antara berbagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan administrasi dan pelayanan masyarakat.
Koordinasi antara Dinsos, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), kelurahan hingga masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas data.
Kelurahan, kata dia, juga memiliki posisi strategis karena berada paling dekat dengan masyarakat. Informasi mengenai perubahan kondisi warga dapat lebih cepat diketahui di tingkat kelurahan maupun lingkungan.
Namun, informasi tersebut tetap perlu didukung dengan administrasi kependudukan yang diperbarui secara resmi.
“Data itu harus terus diperbarui, karena kondisi masyarakat juga dinamis,” jelasnya.
Ia menegaskan, data sosial yang akurat sangat dibutuhkan agar pemerintah tidak keliru dalam melihat kondisi masyarakat. Data yang tidak diperbarui berpotensi menimbulkan persoalan ketika pemerintah melakukan verifikasi terhadap calon penerima program maupun saat melakukan evaluasi bantuan.
Sebaliknya, administrasi yang tertib akan membantu pemerintah memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai keberadaan dan kondisi warga.
Ahmad Yani juga mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap perubahan data kependudukan sebagai persoalan administratif semata. Pembaruan tersebut memiliki dampak terhadap berbagai layanan pemerintah yang diterima masyarakat.
Terlebih, pemerintah saat ini terus mendorong pengelolaan data sosial yang lebih akurat dan berbasis kondisi riil di lapangan.
Dengan demikian, pembaruan data membutuhkan keterlibatan semua pihak. Pemerintah bertugas melakukan pemutakhiran, verifikasi dan koordinasi, sementara masyarakat memiliki peran penting dengan melaporkan setiap perubahan yang terjadi.
“Jangan sampai masyarakat sudah pindah, tetapi datanya masih di tempat yang lama,” kata Ahmad Yani.
Menurutnya, semakin tertib administrasi kependudukan, semakin mudah pula pemerintah melakukan pencocokan dan verifikasi data sosial.
Pada akhirnya, pembaruan administrasi kependudukan bukan hanya untuk memastikan dokumen warga tetap sesuai, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun sistem pelayanan sosial yang lebih tepat sasaran.
Dengan data yang terus diperbarui dan koordinasi antarlembaga yang berjalan baik, pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan dan perlindungan sosial berdasarkan kondisi masyarakat yang sebenarnya, bukan sekadar berdasarkan data lama yang belum diperbarui. (ADV/Bontang).
