Ads
Ads

Bonnie Sukardi Soroti Status Lahan di RT.01 Kanaan, Harap Ada Jalan Keluar bagi Warga

Bontang – Status kepemilikan lahan di Jalan Nusantara, RT.01, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, kembali menjadi perhatian DPRD Bontang. Kejelasan status lahan tersebut dinilai penting agar persoalan yang dihadapi masyarakat setempat, dapat segera menemukan solusi.

Anggota Komisi C DPRD Bontang, Bonnie Sukardi, mengatakan, berdasarkan informasi yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP), awal mula kepemilikan lahan tersebut berasal dari transaksi pembelian dengan komunitas dan kelompok tani, bukan dari PT Badak LNG.

Menurutnya, riwayat kepemilikan tersebut perlu diperjelas agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama, terkait status lahan yang saat ini menjadi persoalan.

“Kalau sebenarnya tadi yang saya tahu status kepemilikan lahan ini, surat awalnya membeli bukan dari PT Badak, tetapi dari komunitas dan kelompok tani yang melepas kepemilikannya,” ungkapnya. 

Bonnie berharap setelah status kepemilikan lahan mendapatkan kejelasan, dapat ditemukan jalan keluar bagi masyarakat yang sudah berbulan-bulan menunggu penyelesaian persoalan tersebut.

Ia juga mengingatkan bahwa sebelumnya DPRD telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi tersebut. Saat itu, lurah, camat, hingga kepala dinas terkait turut hadir untuk membahas persoalan yang dihadapi warga.

Dalam pertemuan tersebut, menurut Bonnie, masyarakat bahkan telah menyatakan kesiapannya untuk menyerahkan surat, apabila dokumen itu dibutuhkan dalam proses penyelesaian dan penyerahan lahan.

“Harapan kami, kalau nantinya status ini bisa diperjelas, ada jalan keluar untuk masyarakat yang berada di sana. Waktu itu sudah kami sepakati, masyarakat juga siap memberikan surat penyerahan, apabila surat tersebut dibutuhkan untuk penyerahan lahannya,” jelasnya.

Ia berharap koordinasi antara DPRD, pemerintah daerah, PT Badak LNG, dan masyarakat dapat terus dilakukan agar persoalan lahan, di RT.01, Kelurahan Kanaan tidak berlarut-larut dan hak serta kepentingan masyarakat mendapatkan kepastian. (ADV/DPRD/Bontang)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *