Ads
Ads

Diskominfo Bontang Tuntaskan Monev Keterbukaan Informasi Publik, Perangkat Daerah hingga Kelurahan Dievaluasi

BONTANG – Komitmen Pemerintah Kota Bontang dalam memperkuat keterbukaan informasi publik terus ditingkatkan. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), monitoring dan evaluasi (monev) badan publik terhadap keterbukaan informasi publik telah dilaksanakan sebagai upaya memastikan hak masyarakat memperoleh informasi yang transparan dan akuntabel.

Kepala Diskominfo Kota Bontang, Andi Hasanuddin Akmal, menyampaikan bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi berlangsung pada 9 Februari hingga 7 Mei 2026.

Evaluasi tersebut melibatkan badan publik di lingkungan Pemerintah Kota Bontang, mulai dari perangkat daerah hingga tingkat kelurahan.

Menurut Andi, kegiatan ini bukan sekadar penilaian untuk menentukan peringkat, tetapi juga menjadi sarana mengukur kesungguhan setiap badan publik dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat.

“Keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan. Kami berharap seluruh perangkat daerah semakin terbuka dalam memberikan informasi kepada publik,” ujarnya di Pendopo Rujab Walikota Bontang, Selasa (10/11/2026) malam.

Ia juga menyampaikan bahwa Diskominfo terus membuka ruang konsultasi dan pendampingan bagi perangkat daerah yang masih perlu meningkatkan pengelolaan informasi publik, khususnya melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Selain evaluasi di tingkat kota, Pemkot Bontang juga mengikuti penilaian keterbukaan informasi publik tingkat Provinsi Kalimantan Timur dalam empat kategori, yakni pemerintah daerah, perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan.

Andi berharap hasil penilaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh badan publik untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi.

Tak hanya itu, apresiasi juga diberikan kepada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang selama ini berperan sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

KIM dinilai memiliki peran strategis dalam menangkal hoaks, menyebarkan informasi yang benar, serta menyampaikan perkembangan pembangunan hingga ke lingkungan masyarakat.

Melalui penguatan PPID dan pemberdayaan KIM, Pemkot Bontang berupaya membangun ekosistem informasi publik yang transparan, partisipatif, dan semakin mudah diakses masyarakat. (ADV/Diskominfo/Bontang).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *