Samarinda – Upaya mempercepat penurunan stunting dan memperkuat pembangunan keluarga di Kutai Timur terus diperkuat melalui sinergi dengan pemerintah pusat. Pertemuan strategis antara pemerintah daerah dan perwakilan kementerian menjadi langkah penting untuk memastikan program berjalan lebih tepat sasaran dan berbasis data.
Langkah tersebut terlihat dalam kunjungan kerja sekaligus audiensi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) Perwakilan Kalimantan Timur. Pertemuan yang digelar di Ruang Rapat Gedung Bangga Kencana, Kantor Kemendukbangga/BKKBN Kalimantan Timur di Samarinda pada Selasa (3/3/2026) pagi itu membahas sinkronisasi program kerja tahun 2026.
Rombongan DPPKB Kutai Timur yang dipimpin Kepala Dinas Achmad Junaidi disambut oleh Kepala Perwakilan Kemendukbangga Kalimantan Timur dr. Nurizky Permanajati bersama Sekretaris Muslimin dan jajaran. Diskusi berlangsung intens dengan menyoroti berbagai tantangan serta strategi percepatan penurunan stunting dan penguatan program pembangunan keluarga di wilayah Kutai Timur.
Dalam pertemuan tersebut juga dilakukan serah terima simbolis tiga dokumen penting yang menjadi dasar pelaksanaan program di lapangan. Ketiga dokumen tersebut meliputi data Keluarga Berisiko Stunting (KRS), hibah alat kontrasepsi (alokon), serta penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) program kegiatan tahun 2026.
Kepala DPPKB Kutai Timur Achmad Junaidi mengungkapkan bahwa audiensi tersebut memberikan banyak masukan strategis bagi penguatan program yang akan dijalankan. Menurutnya, berbagai pembahasan per bidang mampu memberikan solusi terhadap sejumlah indikator program yang masih membutuhkan perhatian serius.
“Hasil paling penting adalah kita sepakat untuk mengintervensi catatan merah itu melalui program inovasi, baik itu pendidikan maupun Cek Jempol Stop Stunting. Kita tidak bisa asal membuat program, tapi harus melihat dulu akar masalahnya. Jika indikator di program Bangga Kencana atau penurunan stunting berwarna merah, itulah yang harus kita sasar,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya data keluarga berisiko stunting yang rinci berbasis nama dan alamat sebagai dasar dalam penyusunan program. Data tersebut, kata dia, menjadi kunci untuk memastikan intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran.
“Tanpa data by name by address, kita tidak bisa bergerak. Data ini penting untuk perencanaan yang tepat sasaran. Harapan kami, sepulang dari sini, data itu sudah bisa kami bawa dan langsung dipetakan per desa, tanpa perlu verifikasi ulang,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Kemendukbangga Kalimantan Timur dr. Nurizky Permanajati memberikan apresiasi terhadap berbagai inovasi yang telah dilakukan DPPKB Kutai Timur dalam mendukung program pembangunan keluarga dan percepatan penurunan stunting.
“Kami sangat mengapresiasi inovasi dari DPPKB Kutim. Mudah-mudahan ini menambah kekuatan sinergi pelayanan, terutama untuk program pembangunan keluarga dan percepatan penurunan stunting,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam menghadapi bonus demografi di masa mendatang. Menurutnya, potensi bonus demografi hanya dapat dimanfaatkan secara optimal jika kualitas sumber daya manusia didukung oleh kesehatan, pendidikan, serta kesempatan kerja yang memadai.
“Pemanfaatan bonus demografi mensyaratkan SDM berkualitas dan tersedianya lapangan pekerjaan. SDM berkualitas dimulai dari keluarga, dari akses kesehatan dan pendidikan. Kutim punya potensi besar dengan banyaknya perusahaan, tapi SDM-nya harus disiapkan dengan baik sejak dini, dimulai dari keluarga,” tegasnya.
Dengan rampungnya audiensi serta penandatanganan sejumlah dokumen penting tersebut, DPPKB Kutai Timur optimistis dapat mempercepat implementasi program di lapangan. Pemerintah daerah berencana menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut melalui rapat koordinasi di tingkat kabupaten.
Langkah intervensi yang lebih terarah juga direncanakan mulai dijalankan setelah perayaan Idulfitri tahun ini, dengan harapan program pembangunan keluarga dan penurunan stunting di Kutai Timur dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
